KSU AULIA MITRA ARTA

2012-02-04T10:30:00.000+07:00

Cara Tepat Batasi Pemakaian BBM Subsidi

Pemerintah berencana melakukan pembatasan pemakaian BBM bersubsidi pada April mendatang.

SENIN, 9 JANUARI 2012, 08:53 WIB

Antique

Stasiun

VIVAnews - Pemerintah berencana melakukan pembatasan pemakaian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada April mendatang. Sedangkan sosialisasi program pembatasan BBM bersubsidi itu akan segera dimulai pekan depan.

Namun, menurut Pengamat Perminyakan/Pakar Energi dan Pertambangan, Kurtubi, pemerintah tidak perlu mengedepankan program tersebut. Yang lebih penting dilakukan pemerintah, adalah membangun infrastruktur bahan bakar gas (BBG).

"Fokus utama yaitu membangun SPBG (stasiun pengisian bahan bakar gas)," kata dia, saat dihubungi di Jakarta, Senin 9 Januari 2012.

Sebab, dia membandingkan, jika pemerintah berencana menghemat pemakaian BBM dan mengurangi beban anggaran, solusi yang paling tepat adalah mengajak masyarakat segera beralih ke BBG. "Harganya jauh lebih murah daripada minyak," tutur Kurtubi.

Selain membangun infrastruktur SPBG, Kurtubi merekomendasikan agar pemerintah secepatnya membangun pabrik converter kit, alat tambah yang digunakan pada mobil untuk mengalihkan bahan bakar dari BBM ke gas.

"Saat ini boleh mengimpor converter 1-2 ribu unit. Tapi yang paling baik, segera bangun pabriknya di sini," kata dia.

Sebelumnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Widjajono Partowidagdo mengaku terkait permasalahan infrastruktur BBG, para pemilik tanah di Jawa telah menawarkan untuk membuat kilang gas.

Namun Wakil Direktur Reforminer, Komaidi, menambahkan bahwa permasalahan lain dari pembangunan infrastruktur BBG juga datang dari anggaran. "Pembangunan SPBG membutuhkan anggaran yang besar," imbuhnya.

Selain itu, ia mempertanyakan kesiapan penerapan program ini dalam waktu dekat. Pasalnya, dari data yang dimiliki baru ada 16 SPBG yang aktif di Indonesia dan delapan di antaranya berada di Jabodetabek. (ren)

• VIVAnews

2012-02-04T10:14:00.002+07:00

Mengapa Perlu Beralih ke Bahan Bakar Gas

Indonesia diuntungkan banyaknya cadangan gas, sehingga biaya penyediaan BBG lebih murah.

SENIN, 9 JANUARI 2012, 09:02 WIB

Hadi Suprapto

SPBU Pertamina (VIVAnews/Anhar Rizki Affandi)

BERITA TERKAIT

VIVAnews - Pemerintah akan menggalakkan konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas pada kendaraan roda empat. Langkah ini sebagai upaya pemerintah menekan konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi agar tak meleset kuota Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012.

Lembaga kajian energi ReforMiner Institute menyatakan, konversi merupakan langkah yang tepat karena bisa menghemat subsidi bahan bakar.

Hasil kajian ReforMiner, seperti dikutipVIVAnews.com dari laman resminya, bahan bakar gas tak cuma bisa menghemat subsidi, tetapi bisa menekan harga hingga lebih murah dari Premium yang ada saat ini. Hanya saja, setiap kendaraan butuh alat pengkonversi dari BBM ke BBG (converter kits).

Hitung-hitungan ReforMiner, bila dalam satu tahun konsumsi Premium bersubsidi 23,19 juta KL dengan harga keekonomian Premium Rp6.500 per liter, maka pemerintah membutuhkan biaya Rp150,73 triliun.

Sementara, bila menggunakan bahan bakar gas pengganti Premium, pemerintah hanya membutuhkan Rp83,48 triliun dengan asumsi harga gas Rp3.600 per liter setara Premium (LSP). "Nilai penghematan bisa mencapai Rp67,25 triliun per tahun," tulis laporan ReforMiner.

Bahkan bila menggunakan asumsi harga BBG tanpa pajak, Rp2.652 per LSP, pemerintah bisa menghemat lebih banyak lagi, Rp91,32 triliun. Ini karena biaya pembuatannya hanya Rp59,41 triliun.

Demikian juga dengan Solar, bila dikonversi, pemerintah bisa menghemat Rp51,51 triliun (BBG tanpa pajak) dan Rp37,94 triliun (BBG berpajak). Ini dengan menggunakan asumsi volume konsumsi Solar bersubsidi 13,08 juta KL, harga keekonomian Solar Rp6.500 per liter, biaya pengadaan Solar Rp85,02 triliun, dan biaya pembuatan BBG Rp33,51 triliun (tak berpajak) dan Rp47,08 triliun (dengan pajak).

Mengapa BBG lebih murah? ReforMiner menyatakan, pengembangan BBG di Indonesia akan lebih efisien dibandingkan dengan pembuatan bahan bakar minyak yang saat ini masih banyak diimpor. Indonesia diuntungkan oleh banyaknya cadangan gas, sehingga biaya penyediaan BBG jauh lebih murah dibandingkan dengan BBM. Selain itu, yang lebih penting adalah isu energi ramah lingkungan.

Dengan biaya pengembangan yang relatif murah, ReforMiner yakin, harga jual BBG lebih murah dari Premium.

Pengamat energi yang juga Direktur Center for Petroleum and Energy Economics Studies, Kurtubi, mengatakan jika ingin menurunkan beban subsidi bahan bakar, pemerintah seharusnya belajar dari kebijakan sebelumnya saat menerapkan konversi energi.

Menurut Kurtubi, sebelum konversi elpiji dilakukan pada 2007, subsidi minyak tanah merupakan yang terbesar dibandingkan dengan Premium maupun Solar. Kenyataannya, melalui konversi, konsumsi minyak tanah anjlok, dan dengan sendirinya subsidi juga berkurang drastis.

Pemerintah sebenarnya bisa melakukan konversi Premium dan Solar dengan BBG. Sebab, penggunaan BBG sudah teruji pada Bus Transjakarta, Bajaj, dan sejumlah taksi. "Bajaj saja bisa, masa mobil pribadi tidak bisa?" katanya, beberapa waktu lalu.

Menurut Kurtubi, biaya konversi BBG tidak seberapa bila dibadingkan dengan subsidi BBM yang harus dikeluarkan pemerintah tiap tahun.

Tahap awal, pemerintah bisa mewajibkan seluruh mobil pelat merah dan angkutan umum di Jakarta dan sekitarnya untuk beralih pada BBG. Caranya, pemerintah mempercepat pembangunan tangki apung LNG (LNG receiving terminal) di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Setelah selesai, pemerintah memasang pipa dari Tanjung Priok ke pool taksi, bus, dan Bajaj. "Pembangunan pipa gas biayanya tidak jauh beda dengan pipa air," katanya.

Selain membangun pipa, pemerintah juga harus memberikan alat pengkonversi BBG yang dipasang pada tiap kendaraan. "Ini mirip pemberian kompor dan tabung elpiji ke masyarakat."

Setelah kendaraan pelat merah dan pelat kuning, pemerintah tinggal mewajibkan kendaraan pelat hitam. Sambil menunggu mewajibkan kendaraan pribadi, pemerintah bisa memfasilitasi pembangunan stasiun pengisian BBG. "Setiap SPBU yang masih memiliki tanah kosong wajib membangun SPBBG," katanya.

"Bila sudah berjalan, konsumsi Premium dan Solar akan jauh menurun, seperti konsumsi minyak tanah. Subsidi pun akan jauh berkurang."

2012-02-04T10:11:00.000+07:00

Mengapa Perlu Beralih ke Bahan Bakar Gas

Indonesia diuntungkan banyaknya cadangan gas, sehingga biaya penyediaan BBG lebih murah.

SENIN, 9 JANUARI 2012, 09:02 WIB

Hadi SupraptoVIVAnews - Pemerintah akan menggalakkan konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas pada kendaraan roda empat. Langkah ini sebagai upaya pemerintah menekan konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi agar tak meleset kuota Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012.

Lembaga kajian energi ReforMiner Institute menyatakan, konversi merupakan langkah yang tepat karena bisa menghemat subsidi bahan bakar.

2012-02-04T10:08:00.001+07:00

"Pembatasan BBM Bersubsidi Tak Bisa Ditawar"

Anggaran negara semakin membengkak untuk menahan kenaikan harga BBM.

SENIN, 9 JANUARI 2012, 09:32 WIB

Syahid Latif, Nur Farida Ahniar, Hadi Suprapto, Harwanto Bimo Pratomo

Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar (VIVAnews/Ikhwan Yanuar)

VIVAnews – Selama tahun 2011, kekhawatiran krisis ekonomi global akibat surat utang negara-negara Eropa menghiasi pemberitaan di seluruh media di dunia, bahkan Indonesia. Semua mata pun tertuju pada upaya pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menahan gempuran krisis yang bakal melanda perekonomian tanah air.

Dari dalam negeri, sektor keuangan juga menjadi perhatian dengan mencuatnya kasus Muhammad Nazaruddin yang turut menyeret Kementerian Keuangan selaku pengelola anggaran pemerintah. Belum lagi masalah rekening sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) muda yang dinilai tak wajar, Otoritas Jasa Keuangan, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Memasuki tahun 2012, lagi-lagi Kementerian Keuangan menjadi sorotan dengan kekerasan sikapnya agar pemerintah tetap memberlakukan kebijakan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Alasannya, anggaran negara sudah semakin membengkak untuk menahan kenaikan harga BBM di tengah minyak mentah dunia yang sempat meningkat dan pengguna kendaraan yang terus bertambah.

Wakil Menteri Keuangan, Mahendra Siregar pun menyempatkan diri berkunjung ke redaksiVIVAnews.com di Menara Standard Chartered, Jakarta, Kamis, 5 Januari 2011 untuk menjelaskan segala pertanyaan dan isu-isu di sektor keuangan.

"Kalau kita penyelesaiannya terisolasi dari konteks global, mungkin tak akan langgeng," ujar Mahendra yang juga sebetulnya memulai meniti karier di bidang diplomasi.

Berikut ini perbincangan antara redaksi VIVAnews dengan Mahendra Siregar yang sempat membeberkan proses penunjukan dirinya sebagai Wakil Menkeu:

Soal pembatasan BBM, apakah April ini harus jadi?

Harus dong, karena persoalan pada akhirnya yang bisa menjaga kita adalah kita sendiri dari segala macam guncangan dan tantangan. Kalau saya cukup optimis bahwa untuk menghadapi kontek global, daya tahan kita sangat baik. Tapi saya melihat kemampuan kita bisa lebih dari itu, bisa lebih daripada hanya bicara dampak internasional dan daya tahan terhadap guncangan seperti itu.

Bagaimana sebenarnya tahapan pelaksanaan April mendatang?

Tetap dirumuskan. Mulai dari konversi, mekanisme pemantauan, mekanisme untuk transmisi kepada masyarakat, kepada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), dan sebagainya. Itu saya pikir hal yang teknis. Saya harapkan, prinsipnya itu, kita sudah tidak perlu persoalkan lagi. Kami sudah bicara ke level eksekusi, implementasi konkrit. Memang betul tak akan jalan 100% di tahap awal, sistim apapun. Tapi kami masuk ke dalam ranah penyempurnaan sistem eksekusi itu.

Bisa hemat anggaran berapa?

Pada akhirnya tergantung dari harga bahan bakar minyak (BBM) saat itu dan sepanjang tahun. Kita lihat lagi. Saya melihat masih ada beberapa opsi.

Artinya, pembatasan BBM subsidi ini sudah pasti?

iya...iya...sudah pasti

Bagaimana sikap DPR?

Sikap DPR justru jelas. Mereka memberikan cap (batasan) dari segi volume yang dibatasi secara tegas. Itu bukan hanya dukungan tapi betul-betul semacam batasan untuk dilakukan dengan sungguh-sungguh. Itu lebih dari sekadar sinyal dukungan, tapi sudah rumusan yang konkrit.

Pembatasan dan konversi gas itu satu paket, karena tanpa konversi bagaimana akan bisa membatasi. Kalau tidak ada yang satu, bagaimana yang lain akan jalan.

Saya pikir terlepas dari siapapun presidennya akan terus menghantui. Masalah energi akan lebih panjang dari term (jangka waktu) periode presiden.

Kementerian Keuangan terus mendesak pembatasan ini berlaku, tapi yang terlihat seperti menabrak tembok?

Saya pikir tidak. Ini kan disatu pihak, peluang untuk keberlanjutan tinggi dan di lain pihak diharapkan, kalau pun ada implikasi sosial bisa lebih diantisipasi dengan baik. Tapi keuntungan untuk kita berkembang lebih lanjut, sangat tinggi. Kalau tidak, kita digondoli terus oleh masalah ini.

Untuk konversi BBM, bagaimana soal pasokan gas?

Kalau saya melihat masalah, tidak pernah dalam kontek bahwa kita ambil keputusan setelah mendapat nilai 8 dulu. Negara maju saja tidak seperti itu. Jadi kami sekarang ambil strategi dan keputusan dulu dan secara pararel bekerja mendukung kesinambungan dari keputusan itu. Apalagi untuk suatu sistem yang baru. Kami sudah firm dan mekanisme pembatasan ini bukan sesuatu yang baru didunia sehingga bisa belajar dari negara lain.

Bisa Anda berikan contoh sukses pembatasan BBM atau konversi gas ini?

Sebenarnya semua negara melakukan itu, mulai dari intervensi di harga sampai pada promosi di salah satu sumber energi lain. Memang di negara maju, sumber energi baru itu lebih banyak yang terbarukan. Mereka yang terakhir ini, perhatian kepada biodiesel. Mereka di satu pihak fosil fuel dikenakan pajak luar biasa mulai dari pajak lingkungan, konversi dan lain-lain. Dilain pihak di bagian energi terbarukan, diberikan subsidi yang besar-besar. Itu mekanisme yg hampir baku dan kita ini yang masih baru.

BBM di Indonesia zero tax, padahal mulai dari aspek komersil sampai lingkungan hidup danclimate changee tidak ada yang lebih dahsyat dari destruksi-nya BBM. Kita dalam sistem BBM bisa dibilang ketinggalan zaman, orang market dan harga sudah sampai mana, Indonesia malah mempromosikan dan memproteksi penggunaan BBM.

Dengan pembatasan BBM setelah April ini, bagaimana proyeksi Inflasi tahun 2012?

Saya tidak tahu. Tapi kami melihatnya dari seberapa baik kita siapkan transisi termasuk konversi gas. Dalam membicarakan inflasi juga kita bicara variable komoditas yang lain, tak hanya ini (BBM).

Saya pikir dalam perkembangan global tren masih softening dari komoditi prices.

bisa ditahan di 6%?Saya kira bisa sampai April sekalipun. Momentum ke arah sana. Tidak kita harapkan lonjakan di tingkat global yang luar biasa. Kan di satu pihak domestik prices dan di lain pihak pengaruh internasional yang masuk langsung atau lewat komoditas dan proses produksi yang menggunakan barang-barang impor.

Saya pikir posisi Indonesia, dalam bahasa defensif-nya, sekarang bukan lagi daya tahan terhadap krisis. Kalau istilah saya yang optimis, never been better. Karena realitasnya memang begitu. Tapi bukan berarti kita bisa memperoleh posisi sehat di saat yang lain sakit.

Mungkin maksudnya kita sudah belajar dari pengalaman terlebih dulu?

Betul. Makanya kalau ketemu orang luar negeri, kita tak usah ngomong karena dia sudah malu duluan.

Saya melihat betul dunia sekarang ini terbalik, mendengarkan ‘pidato’ dan presentasi negara maju, itu seperti apa yang kita perbincangkan sepuluh tahun lalu. Dalam pertemuan internasional, negara-negara berkembang kurang percaya diri sehingga selalu melakukan presentasinya yang panjang. Tapi sekarang, malah negara maju yang berperilaku begitu. Mulai dari Eropa, Amerika Serikat, Jepang yang mencoba meyakinkan negara lain mengenai kondisi ekonomi mereka yang sudah lebih baik.

Dunia terbalik itu benar, dalam fakta bukan lagi dalam kiasan. Mereka sibuk meyakinkan negara lain tapi sekarang Indonesia bisa nunjuk-nunjuk saja

Tahun baru lalu, begitu banyak perayaan kembang api, apakah ini indikator pendapatan per kapita kita meningkat?

Tak hanya itu, kita mencapai penumpang pesawat 60 juta 2011. Itu betul.

Ekspektasi Anda sebagai pejabat, kapan GDP/kapita kita bisa mengalahkan Malaysia?

Kalau itu masih lama. Kalau kita menggunakan purcahing power parity (PPP), Indonesiasekarang mendekati 5.000 kalau Malaysia sudah 3x lipat sekitar 16-17 ribu. Kalau saya pikir masih jauh.

Ada peluang?

Peluang selalu ada. Sumber daya kita jelas lebih besar. Saya pikir yang harus kita lalui adalah ambang mungkin kita tak berandai-andai dengan sistem sosial politik kita. Kita mesti lewati ambang itu dulu. Kalau itu bisa dilewati, saya rasa dengan ambang itu terlewati mungkin naik ke 6.000-6.500 lah.

Tapi untuk membandingkan dengan Malaysia itu sangat relatif. Sekarang kalau bersaing dengan Malaysia harus dilihat dalam konteks apa dahulu? Kalau dari jumlah orang Indonesia yang pendapatan per kapita lebih banyak dari Malaysia, jangan-jangan kita sudah jauh diatas Malaysia.

Malaysia saat ini penduduknya 25 juta kan, lihat saja. Bahwa secara rata-rata memang masih jauh, jadi relatif. Karena yang orang sering gunakan sebagai pembanding adalah kita setiap tahun harus menyiapkan lapangan kerja yang jumlahnya 60 persen dari penduduk Singapura atau 2,5 juta.

Tapi kan di lain pihak negara kita sebesar ini. Jadi kadang kala memang sulit tapi tak ada salahnya juga membandingkan per kapita. hanya jangan terlalu jauh.

Pemerintah sekarang mengeluarkan kebijakan survei pajak. Mengapa tak mengincar perusahaan besar saja tanpa harus menyusahkan rakyat kecil?

Kalau saya melihatnya, itu tak terelakan tapi bukan berarti kita tak mengupayakan secara baik governance-nya. Bahwa kemudian dalam bentuk, katakanlah di pajak pertambahan nilai (PPN) atau pajak penghasilan (PPh) untuk Usaha Kecil Menengah (UKM) mengenai besaran tertentu, tentu kami akan mendengar dan menampung masukan ini.

Mamun yang perlu disadari, juga banyak yang mengeluh mengeluh mengenai terminiologi UKM ini. Memang kalau dilihat dari katakan satu unit bisnis itu, dia masuk ke UKM. Tapi, ternyata kalau dilihat secara keseluruhan dia punya 50 unit UKM. Ini konglomerat. Ini yang kemudian antara keberpihakan dan keadailan.

Saya rasa kalau keberpihakan, di seluruh dunia kalau ada pemerintah tak berpihak pada UKM, itu sangat aneh. Tapi kemudian itu menimbulkan komplikasi yang tadi, tentu akan kita benahi. Dengan tak membenahi itu, kita tak adil pada yang benar. Kita hadapi saja.

Jadi jangan apriori mengatakan bahwa ini bisa atau tidak dilaksanakan. Kita hadapi saja, kita jauh dari sempurna. Asal tadi, kebutuhan aturan, mekanisme yang mendasar sudah dibentuk. Bahwa dalam prosesnya, ada penyempurnaan tidak ada masalah.

Contoh kemarin saja, selain mencapai diatas pendapatan negara Rp1000 triliun, untuk pertama kalinya juga tax ratio kita naik 1 persen dari 11,3 menjadi 12,3. Kenaikan 1 persen terjadi disaat PDB naik 6,5 persen. Ini terjadi di saat semua orang setengah mati bicara mengenai bagaimana susahnya menjaga pendapatan saat krisis global, kita naik bukan hanya sebesar GDP malah lebih besar dari GDP.

Tapi untuk melihat rasio ini memang harus dilihat secara hati-hati. Masing-masing negara memiliki definisi. Tapi kalau pakai definisi yang dipakai negara lain atau benchmark OICD mungkin kita sudah dikisaran 15 persen. Tapi tentu kita yang disepakati DPR, tax ratiosekitar 12-an itu. Sebetulnya kita tidak sejauh dari negara maju yang sudah mencapai 20 persen itu.

Pajak dan petugas ketemu potensi penyelewengan?Itu memang potensi resiko. Memang idelanya adalah lewat online dan didukung e-payment.
Teknologi sekarang tak ada yang bisa mencegah kita sampai masuk kesitu. Apalagi kalau e KTP jalan, bisa dibayangkan Indonesia tak hanya memiliki single identity dalam artian identitas tapi juga NPWP, kegiatan perusahaan, Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS), dan lain-lain.

Dalam kaitan dengan Reformasi birokrasi, Kemenkeu selalu dianggap contoh baik. Tapi mengapa PPATK menemukan PNS yg mempunyai rekening ganjil?Kami konfirmasi ulang hal ini dengan PPATK dan memang kelihatan bahwa angka-angka ini masih perlu di-rekonfirmasi. Tetapi setelah konfirmasi, ternyata yang dimaksudkan adalah satu periode yang bermula sejak 2007. Jadi bukan kasus terakhir atau baru.

Sejak 2007 akumulasinya disebutkan oleh PPATk sebanyak 60-an rekening. Angka kami malah sejak saat itu sebanyak 80-an. Dari 80 lalu kita jelaskan, bahwa prosedurnya PPATK adalah mengidentifikasikan kegiatan mencurigakan yang dideteksi melalui rekeningnya untuk diinvestigasi lebih lanjut. Dari daftar itu disampaikan, sudah sekian puluh dikenakan sanki, sekian puluh dalam proses penyelesaian, sekian puluh dalam proses kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan sekian lagi sedang diinvestigasi.

Jadi ini lebih pada rekonsiliasi dan pemutakhiran data-data PPATK itu sendiri.

Sebenarnya, seberapa gendut rekening itu?Macam-macam. Ada yang sampai luar biasa besar sekali tapi ada yang betul-betul dalam arti indikasi yang masih bersifat awal. Ini yang masih harus diselediki. Itu termasuk pada kasus Gayus segala. Ternyata data PPATK itu akumulasi data.

Memang modusnya selama ini lewat pindah ke rekening pribadi?Udah tak ada lagi. Itu justru di waktu yang lalu dan kami istilahkan rekening liar. Sebenarnya di Kemenkeu itu sudah selesai. Tapi itu dia, ini akumulasi 2007, memang dulu masih tergambar itu tapi praktiknya sendiri sudah tidak ada. dalam arti kasus yang terbaru, tak lagi memasukan modus rekening pribadi seperti itu.

Modus terbaru?Ketidakwajaran dari berbagai segi. Bagaimana mungkin profil kepangkatan mereka dengan rekening sebesar itu. Tapi kan ini indikasi awal dari kemungkinan, ini yang kemudian diperiksa.

Pejabat eselon 1 ada?Tentu ada. Tapi dalam arti bukan dari eselon I yang sekarang.

Kembali soal konversi gas, selisih harga tak menarik ditambah pembelian converter kit, bagaimana sikap pemerintah?Ini kan harus satu paket. Antara konversi atau pembatasan, maka pembatasan ini yang harus disiplin. Mungkin saja diawal, akan ada org yang menyolong, tapi kami melihat dari konteks apakah yang langsung berubah dengan menghitung biaya konversi atau juga justru ke kendaraan baru yang dari awal sudah didesain ke arah sana.

Perusahan otomotif juga melihat hal ini dari segi kepastian dan peluang bisnis. Kami memang mesti melihat dampak langsung pada anggaran 2012 tapi dampaknya pada anggaran tahun-tahun berikutnya. Seberapa signifikan dampak APBN 2012, mungkin akan terlihat tapi kita harus melihat lebih dari itu.

Infrastruktur SPBG bagaimana?itu termasuk yang harus didukung dalam arti apakah dukungan bentuk penuh langsung secara komersil atau ada dukungan komponen dukungan pemerintah. Ini yang harus dihitung dulu.

Saya melihat ini investasi kita semua. Kalau pendekatan satu paket nanti akan berpikir dimana membeli gas, kalau jauh mungkin orang tak mau jalan juga. Saya tak berpikir akansmooth di awal. Siapapun menteri dan presidennya, kebijakan ini sudahlah jangan ditawar lagi.

Lebih mirip ke konversi LPG?Ya bisa juga. Pada awalnya dikasih dukungan tabung. Tapi mesti dilihat siapa penggunanya.

Kapan diumumkan kebijakan?Saya berharap jangka pendek karena April ini harus betul-betul implementasi. Jangan ditawar lagi.

Sebenarnya apa kendalanya jika diihat dari sisi kebijakan?Saya rasa semua masyarakat sudah tahu mengenai hitungan implikasi sosial politiknya. Kalau konversi gas, saya rasa lebih pada komitmen untuk betul-betul ini langkah yang tak bisa ditawar lagi. Ini masalah komitmen

Apa kebijakan pembatasan ini sudah sudah diputuskan di Sidang Kabinet?Terus terang tak ada satu keputusan yang sudah disetujui di tingkat Undang-undang tanpa melalui proses persetujuan di Sidang Kabinet. Apalagi terkait APBN.

Pelaksanannya akan bentuknya dalam keppres?Iya. Tapi komitmen dan keputusan legilsasi lebih tinggi dari itu. Makanya jangan ditawar lagi. Keputusan Presiden lebih pada aspek eksekusi.

Saat ini sebenarnya bola mengenai pembatasan BBM ini ada di siapa?

Semua. Masing2 ada tanggung jawabnya.

Semua menteri terkait sudah setuju?Kalau saya melihat presiden sudah komitmen. Saya melihat keputusan sudah strategis momentumnya tadi. Kalau tidak kita play defence lagi. Saya melihatnya ini bedanya dengan tahun 97-98 yang reformasi karena krisis kita. Sekarang kesempatan org lain yang krisis, kita yang reformasi.

Terkait mengenai anggaran pemerintah, masih ada kekhawatian tindakan korupsi. Bagaimana tanggapan Anda?

Kalau dilihat intensitas permasalahan, saya tidak melihat cakupannya menjadi lebih besar dalam wilayah itu. Tapi kalau yang dimaksud dengan keterlambatan, memang belum berhasil kami selesaikan dengan lebih baik.

Kalau yang pertama, intensitas saya tak melihatnya justru sebaliknya. Indikasi penyerapan lambat itu menunjukan orang main bermain aman. Jadi mereka lebih baik tak menyerap anggaran daripada mereka dianggap berbuat salah.

Persoalan itu lebih besar?Iya, itu ada persoalan inefisiensi dalam implementasi penggunaan anggaran. Tapi karena itu tak secara langsung terefleksi dalam penilaian kinerja pengelola anggaran.

Dalam M Nazaruddin, sebetulnya seberapa tepat Kementerian Keuangan memerika kebenaran anggaran itu? Tampaknya anggaran terlalu dibesar-besarkan?

Kasus per kasus jelas bisa lebih besar sekali. Kalau saya melihat secara keseluruhan lebih besar, mungkin saja saya salah, tapi agak kurang logis saat kita proses pengelolaannya lebih transparan. Mulai dari pengiriman dana ke daerah, saat ini semua lebih transparan. Mulai dari website, besaran, dan penerimanya semua sudah jelas. Malah saya bertanya, apa memang mungkin di era yang makin tranparan, terjadi kondisi yang buruk seperti itu.

Kabarnya, banyak anggaran yang pemerintah tinggal tanda tangan. Bagaimana tanggapan Anda?

Itu ironis. Makanya bahwa hipotesa itu intensitasnya membesar disaat membesarnya transparansi, itu ironis. Tapi menurut saya tak ada cara lain, selain makin transparan dan makin dibuka. Karena alternatifnya akan lebih berat lagi. Harus diingat, persoalan distrust persoalannya mahal sekali.

Apakah Depkeu hanya juru bayar?Kita sudah jelas, melihat secara performance budget. Itu kriterianya, peruntukannya, outputnya, kelengkapannya sudah jelas. Memang siklus budget seperti itu.

Tak ada Review mendalam dari sisi pembayar atas proyek itu?Proses review itu dilakukan dalam penyampaian proposal, dalam penyampaian output target. Disitu bagiannya, bukan di aspek eksekusi. Jadi lebih pada aspek kesiapan dan kelayakan suatu kegiatan bukan dari sisi eksekusi.

Kalau di eksekusi, sudah membicarakan audit penggunaan uang sudah ke auditor, BPKP dan BPK. Mungkin disitu diperlukan sinkronisasai antara perencanaan dan pemantauan dan evaluasi. Memang itu institusi yg berbeda

Terkait redenominasi rupiah, bagaimana sebenarnya sikap Kemenkeu?Ini memang apa yang ingin kita ingin capai dalam beberapa waktu ke depan. Ini sudah jelas bahwa redenominasi langkah yg baik.

Apa tak khawatirkan kebijakan itu membuat harga malah naik?Memang ini harus hati-hati dalam penyampaian. Redenominasi ini justru dilakukan saat kepercayaan pada ekonomi sedang baik. Berbeda jika dilaksanakan ketika ekonomi tengah menghadapi masalah, lalu kami melakukan kebijakan ini. Nanti, orang bisa salah mengerti.

Justru kami melakukan redenominasi, dalam rangka perkembangan ekonomi yang baik.

Manfaatnya apa sebenarnya?Itu simplifikasi saja dari jumlah yang sudah kurang pas untuk ukuran standar internasional. Redenominasi sebetulnya semua negara yang hampir maju melakukan itu.

Kalau belajar dari proses Euro, tak semudah itu, pada akhirnya terjadi kenaikan harga?Hal itu berbeda. Untuk kases euro, negara itu seakan-akan harus menyesuaikan nilai tukar euro kepada nilai tukar mata uang yang sudah tak ada lagi sehingga perbedaan itu menjadi lebih tipis.

Dalam kasus Indonesia, kami kan tidak ada keperluan seperti itu. Ini kan tetep pada daya beli dan tingkat harga yang tidak harus disesuaikan dengan negara manapun.

Keuntungan apa bagi Indonesia?Penyederhanaan. Pada akhirnya kepercayaan diri pada daya beli mata uang kita. Kalau tanpa penyesuaian seperti itu dan nol yang terlalu banyak, kesannya sebagai mata uang yang tak kuat. Kuat bukan dalam arti mahal.

Tampaknay lebih pada kosmetik?

Dari segi nilai tidak. tapi dari segi kepercayaan bahwa rupiah adalah nilai mata uang yang dapat dianggap makin serius. mata uang yang nolnya kebanyakan itu, jarang dianggap serius.

Saya pikir ini lebih dari pada kosmetik, kalau kosmetik itu lebih pada diri sendiri. Redenominasi itu menjadi kosmetik kalau dibelakangnya tak ada perbaikan dalam kondisi perekonomian. Kalau ekonomi sedang baik, saya optimis.

Tidak sederhana?makanya kami tak berani dalam waktu singkat harus selesai dan waktu transisi pun diperkenankan dua satuan. Jadi sangat berhati-hati dan internasional best practices banyak yang bisa kami pakai. Ada 10 negara yang sudah melakukan itu. Ada negara yang berhasil dan ada juga yang gagal, kami ambil pelajaran dan belajar dari dua itu.

Sudah disepakati atau hanya usulan BI?

Sudah disepakati, dan memang kami perlu bersinergi untuk implementasi itu.

Belum diajukan ke DPR?

Kalau pembahasannya sudah dilakukan, untuk formalitasnya tentu harus dilalui.

Seberapa serius sebenarnya redenominasi ini?

Kami melihat itu komitmen bersama yang harus kami dorong ke proses yang formal. Memang tim tadi tak eksklusif dari Kemenkeu tapi terdapat tim dari Bank Indonesia juga. Sudah saat Indonesia menuju ke perekonomian 12 besar dunia

Pembahasan sudah sampai mana?Sudah. Dalam arti sudah betul-betul ke revisi draft yang ke final, kami tak bisa konsep lagi.

Apakah rencana redenominasi ini akan tetap diajukan kendati berganti presiden?

Banyak hal di negara berkembang yang sebenarnya sangat mendasar untuk melakukan sesuatu lebih dari satu term pemilu. Kalau tidak, tidak akan selesai-selesai.

Mengenai Kementerian Perdagangan mengeluarkan kebijakan TOEFLS 600, Apa hal yang sama akan diikuti Kemenkeu?

Kami melihat hal itu sebagai terobosan. Kalau objektif saya rasa baik.
Kami melihat implementasi mudah-mudahan transisinya baik juga.

Sedikit ke belakang, bagaimana sebenarnya Anda bisa terpilih sebagai Wakil Menkeu?

Saya juga bingung.

Ada perasaan Anda akan menjadi Wakil Menkeu?

Saya tak ada rasa bakal jadi Wakil Menkeu. Malah saya sedang sidang diberitahu pak Sudi Silalahi (Mensekneg) ketika tengah mengikuti pertemuan ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia. kala itu saya disuruh kembali lebih cepat.
Pak sudi mengatakan diberi tahu dipanggil presiden SBY ke Cikeas. Di Cikeas langsung dikasih instruksi saja.

Instruksinya dari SBY kala itu apa?Kondisi global kita semua harus waspadai untuk itu perlu Wakil Menkeu satu lagi yang lebih melihat soal itu secara global. Saya tak tanya kenapa saya terpilih tapi mungkin karena interaksi selama ini, secara tak langsung sering berhubungan. Saya tak tahu pertimbangan beliau.

Pembagian tugas dengan Wakil Menkeu Anni Ratnawaty?Pada akhirnya banyak overlaping, jelas terjadi. Tapi dari aspek unit-unit yang ditangani. Untuk Bu Anni dia mengurusi siklus anggaran mulai dari Dirjen anggaran, Dirjen Pengelolaan Utang, Dirjen Perimbangan Keuangan dan Dirjen Perbendaharaan.

Kalau tugas saya Badan Kebijakan Fiskal, Bapepam LK, Dirjen Kekayaan Negara dan Badan Diklat. Menteri Keuangan langsung Iirjen, Sekjen, Bea Cukai, dan Pajak.

Overlaping dalam arti pelaksanannya semua terlibat. Gaya pak menteri (Agus Martowardojo) ini menarik. Saya rasa mirip, di satu pihak pengambilan keputusannya firmtapi prosesnya demokratis dalam arti semua digali pandangannya, dan perspektifnya dalam suatu keputusan.

Banyak yang protes Sabtu Minggu masuk?Malamnya itu yang repot (tertawa). Tapi risiko jabatan lah. Kalau saya melihat banyak sekali masalah yang harus diselesaikan, bukan dalam arti masalah tapi pending matters(persoalan tertunda) yang semua punya deadline sendiri yang ketat. Jadi mau bagaimana lagi, kalau tidak, semua akan terlambat.

Ini saja langkah untuk menuju Otoritas Jasa Keuangan, ketatnya minta ampun. Kalau slip sedikit dari jadwal, kami berhadapan dengan UU di sebelah sana.

Soal BPJS, bagaimana sebenarnya sikap pemerintah?Saya pikir, lebih kepada proses bersifat strategisnya dan kemudian masalah teknis. Kalau strategis, tentu kesiapan di institusinya. Saya pikir mesti lebih banyak diskusi dengan pemangku kepentingan karena kami di satu pihak menuju ke sistem yang lebih ramping. Di pihak lain, sistem yang sekarang harus berjalan baik sehingga transisi lebih baik.

Kedua, coverage yang lebih luas. Tadinya para peserta asuransi betul-betul aktif dan kini menjangkau seluruh masyarakat. Saya kira bagian ini yang menjadi tantangannya disamping prosesnya juga cukup panjang. Saya rasa dengan pendapatan pemerintah yang makin besar, kami harus melihat dalam konteks yang menyeluruh, bukan lagi selektif.

Saya merasa ini sudah sepatutnya. Tapi di lain pihak, Kami juga harus belajar dari kesalahan negara lain yang tak waspada pada risiko apabila tak dikelola secara kesimbungan dan prudent. Mestinya membawa kesejahteraan sosial malah membawa menjadi persoalan dalam kesinambungan perekonomian dan pengelolaan ekonomi.

Berapa dana jaminana sosial yang akan disiapan?

Ini yang harus dihitung, keseimbangan dua-duanya. Kemampuan kita menjaga sosial dan anggaran.

Pada kabinet kali ini, tampaknya terdapat sinyal positif bahwa para pejabat berasal dari kalangan muda. Apa pendapat Anda?

Saya belum pernah diskusi dengan Presiden mengenai masalah referensi beliau soal ini (kabinet muda). Tapi kalau lihat dari mereka yang ikut membantu di sekliling presiden, bukan hanya kementerian, saya melihat memang relatif muda.

Mungkin preferensi juga dari SBY karena ini prerogatif beliau. Dilain pihak, mungkin tak juga eksklusif pak SBY. Saya melihat juga gejala yang sama di sekeliling Wakil Presiden Boediono, dan para menteri juga demikian. Apakah ini eranya usia tak penting lagi menjadi faktor, apalagi di non pemerintah tak ada lagi yg mempersoalkan itu lagi (umur).

Saya pikir usia tak lagi jadi faktor yang menentukan. Mungkin karena struktur kita yang lebih demokratis dan semakin modern. Tidak lagi ada senioritas.

Keputusan Anda beralih dari jalur diplomasi ke ekonomi salah satunya karena andil Dorodjatun Kuntjoro Jakti. Bagaimana kisahnya?

Saya aslinya berasal dari lingkungan Departeman Luar Negeri (Deplu) dan seangkatan pak Marty Natalegawa (Menteri Luar Negeri). Saya sempat bertugas beberapa kali dan dua kali di luar negeri yaitu London dan Washington. Waktu di Washington, AS, Pak Djatun tengah menjadi diplomatnya. Ketika beliau selesai menjabat di AS, Pak Djatun pulang dan beliau diangkat menjadi Menko Perekonomian. Sewaktu saya selesai di AS, Pak Djatun meminta saya untuk ikut membantu di kantor Menko. Sudah waktu itu saya tak balik-balik lagi, malah makin melebar.

Saya sempat beberapa bulan ke LPEI, lalu Exim Bank selanjutnya Kementerian Perdagangan, dan terakhir ke Kemenkeu.

Memang dari segi kementerian saya berpindah, tapi dari segi penugasannya lebih bersifat akumulatif, tak lepas satu dengan yang lain. Mungkin sifat dari globalisasi, masalah di satu kementerian menjadi masalah kementerian lain dan masalah global semua saling terkait dan ada manfaatnya satu orang yang sudah ada di satu atau dua tempat.

Saya kira sama seperti swasta. Pada gilirannya disatu pihak diperlukan kemampuan mendalam, spesialisasi. Tapi dilain pihak visi dan jaringan juga menentukan. Ternyata, saat ini persoalan global, krisisnya global. Kalau kita penyelesaiannya terisolasi dari konteks global mungkin akan tak langgeng.

UU NO 2 THN 2002 TENTANG POLRI

2012-01-09T11:07:00.003+07:00

UNDANG-UNDANG REPUBLIKINDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2002
TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnyamasyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila danUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraanfungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertibanmasyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepadamasyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alatnegara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
c. bahwa telah terjadi perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yangmenegaskan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan KepolisianNegara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing;
d. bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara RepublikIndonesia sudah tidak memadai dan perlu diganti untuk disesuaikan denganpertumbuhan dan perkembangan hukum serta ketatanegaraan Republik Indonesia;
e. sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu dibentukUndang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang PemisahanTentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang PeranTentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

Dengan persetujuan bersama antara
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :
1. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembagapolisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri padaKepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota KepolisianNegara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umumKepolisian.
4. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan olehKepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban danmenjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakatsebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalamrangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan,ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandungkemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalammenangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum danbentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
6. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnyakeamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, sertaterselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
7. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsadan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.
8. Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberiwewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
9. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari danmenemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukandapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalamundang-undang.
10. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberiwewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentuyang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik danmempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkupundang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
12. Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yangdiangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syaratkepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yangdiatur dalam undang-undang.
13. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut carayang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yangdengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan gunamenemukan tersangkanya.
14. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebutKapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggungjawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.
Pasal 2
Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidangpemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan,pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Pasal 3
(1) Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesiayang dibantu oleh :
a. kepolisian khusus;
b. penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau
c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
(2) Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b,dan c, melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
Pasal 4
Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalamnegeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertibdan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanankepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjungtinggi hak asasi manusia.
Pasal 5
(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperandalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, sertamemberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalamrangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yangmerupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalamayat (1).
BAB II
SUSUNAN DAN KEDUDUKAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Pasal 6
(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan peran dan fungsikepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 5 meliputi seluruh wilayahnegara Republik Indonesia.
(2) Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah negaraRepublik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaantugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(3) Ketentuan mengenai daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diaturdengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 7
Susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesiadisesuaikan dengan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang diaturlebih lanjut dengan Keputusan Presiden.
Pasal 8
(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden.
(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalampelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturanperundang-undangan.
Pasal 9
(1) Kapolri menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan tekniskepolisian.
(2) Kapolri memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakantugas dan tanggung jawab atas :
a. penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaantugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
b. penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pasal 10
(1) Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah hukum sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas danwewenang kepolisian secara hierarki.
(2) Ketentuan mengenai tanggung jawab secara hierarki sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.
Pasal 11
(1) Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DewanPerwakilan Rakyat.
(2) Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepadaDewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya.
(3) Persetujuan atau penolakan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap usul Presidensebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan dalam jangka waktu palinglambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal surat Presiden diterima olehDewan Perwakilan Rakyat.
(4) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan jawaban dalam waktusebagaimana dimaksud dalam ayat (3), calon yang diajukan oleh Presiden dianggapdisetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
(5) Dalam keadaan mendesak, Presiden dapat memberhentikan sementara Kapolri danmengangkat pelaksana tugas Kapolri dan selanjutnya dimintakan persetujuan DewanPerwakilan Rakyat.
(6) Calon Kapolri adalah Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesiayang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier.
(7) Tata cara pengusulan atas pengangkatan dan pemberhentian Kapolrisebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (6) diatur lebih lanjut denganKeputusan Presiden.
(8) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan selain yangdimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.
Pasal 12
(1) Jabatan penyidik dan penyidik pembantu adalah jabatan fungsional yangpejabatnya diangkat dengan Keputusan Kapolri.
(2) Jabatan fungsional lainnya di lingkungan Kepolisian Negara RepublikIndonesia ditentukan dengan Keputusan Kapolri.
BAB III
TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 13
Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:
a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
b. menegakkan hukum; dan
c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Pasal 14
(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :
a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadapkegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dankelancaran lalu lintas di jalan;
c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaranhukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturanperundang-undangan;
d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisiankhusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuaidengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian,laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugaskepolisian;
i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkunganhidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan danpertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani olehinstansi dan/atau pihak yang berwenang;
k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalamlingkup tugas kepolisian; serta
l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf fdiatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 15
(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat menggangguketertiban umum;
c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuandan kesatuan bangsa;
e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratifkepolisian;
f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisiandalam rangka pencegahan;
g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
i. mencari keterangan dan barang bukti;
j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalamrangka pelayanan masyarakat;
l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusanpengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturanperundang-undangan lainnya berwenang :
a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatanmasyarakat lainnya;
b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dansenjata tajam;
f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha dibidang jasa pengamanan;
g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus danpetugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik danmemberantas kejahatan internasional;
i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang beradadi wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisianinternasional;
k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
(3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf adan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 16
(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenanguntuk :
a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkarauntuk kepentingan penyidikan;
c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tandapengenal diri;
e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaanperkara;
h. mengadakan penghentian penyidikan;
i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenangdi tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untukmencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipilserta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkankepada penuntut umum; dan
l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
(2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakanpenyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagaiberikut :
a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebutdilakukan;
c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
e. menghormati hak asasi manusia.
Pasal 17
Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnyadi seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabatyang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 18
(1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalammelaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannyasendiri.
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapatdilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturanperundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RepublikIndonesia.
Pasal 19
(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian NegaraRepublik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkannorma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
(2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.
BAB IV
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Pasal 20
(1) Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri atas :
a. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
b. Pegawai Negeri Sipil.
(2) Terhadap Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf bberlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
Pasal 21
(1) Untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia seorangcalon harus memenuhi syarat sekurang-kurangnya sebagai berikut :
a. warga negara Indonesia;
b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila danUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
d. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
e. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
f. sehat jasmani dan rohani;
g. tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan;
h. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
i. lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan anggota kepolisian.
(2) Ketentuan mengenai pembinaan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesiadiatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.
Pasal 22
(1) Sebelum diangkat sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,seorang calon anggota yang telah lulus pendidikan pembentukan wajib mengucapkansumpah atau janji menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
(2) Ketentuan mengenai tata cara pengambilan sumpah atau janji sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.
Pasal 23
Lafal sumpah atau janji sebagaimana diatur dalam Pasal 22 adalah sebagaiberikut :
"Demi Allah, saya bersumpah/berjanji :
bahwa saya, untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara RepublikIndonesia, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945, Tri Brata, Catur Prasatya, dan NegaraKesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang sah;
bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku danmelaksanakan kedinasan di Kepolisian Negara Republik Indonesia yangdipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab;
bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah,dan martabat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta akansenantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara daripadakepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;
bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurutperintah harus saya rahasiakan;
bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untukkepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akanmenerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupuntidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya".
Pasal 24
(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalani dinas keanggotaandengan ikatan dinas.
(2),Ketentuan mengenai ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diaturlebih lanjut dengan Keputusan Presiden.
Pasal 25
(1) Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberi pangkat yangmencerminkan peran, fungsi dan kemampuan, serta sebagai keabsahan wewenang dantanggung jawab dalam penugasannya.
(2) Ketentuan mengenai susunan, sebutan, dan keselarasan pangkat-pangkatsebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan KeputusanKapolri.
Pasal 26
(1) Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia memperoleh gaji danhak-hak lainnya yang adil dan layak.
(2) Ketentuan mengenai gaji dan hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 27
(1) Untuk membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan semangat kerja danmoril, diadakan peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara RepublikIndonesia.
(2) Ketentuan mengenai peraturan disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 28
(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupanpolitik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.
(2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilihdan dipilih.
(3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan diluar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.
Pasal 29
(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaanperadilan umum.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut denganPeraturan Pemerintah.
Pasal 30
(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan denganhormat atau tidak dengan hormat.
(2) Usia pensiun maksimum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 58 (limapuluh delapan) tahun dan bagi anggota yang memiliki keahlian khusus dan sangatdibutuhkan dalam tugas kepolisian dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enampuluh) tahun.
(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diaturlebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB V
PEMBINAAN PROFESI
Pasal 31
Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas danwewenangnya harus memiliki kemampuan profesi.
Pasal 32
(1) Pembinaan kemampuan profesi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesiadiselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan sertapengalamannya di bidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan, danpenugasan secara berjenjang dan berlanjut.
(2) Pembinaan kemampuan profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diaturlebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.
Pasal 33
Guna menunjang pembinaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukanpengkajian, penelitian, serta pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian.
Pasal 34
(1) Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikatpada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(2) Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjadipedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugassesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya.
(3) Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesiadiatur dengan Keputusan Kapolri.
Pasal 35
(1) Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesiaoleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselesaikan oleh Komisi KodeEtik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(2) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode EtikKepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri.
Pasal 36
(1) Setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pengemban fungsikepolisian lainnya wajib menunjukkan tanda pengenal sebagai keabsahan wewenangdan tanggung jawab dalam mengemban fungsinya.
(2) Ketentuan mengenai bentuk, ukuran, pengeluaran, pemakaian, dan penggunaantanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan KeputusanKapolri.
BAB VI
LEMBAGA KEPOLISIAN NASIONAL
Pasal 37
(1) Lembaga kepolisian nasional yang disebut dengan Komisi Kepolisian Nasionalberkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2) Komisi Kepolisian Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentukdengan Keputusan Presiden.
Pasal 38
(1) Komisi Kepolisian Nasional bertugas :
a. membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara RepublikIndonesia; dan
b. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentianKapolri.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KomisiKepolisian Nasional berwenang untuk :
a. mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepadaPresiden yang berkaitan dengan anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia,pengembangan sumber daya manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia, danpengembangan sarana dan prasarana Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b. memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upayamewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional dan mandiri;dan
c. menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian danmenyampaikannya kepada Presiden.
Pasal 39
(1) Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional terdiri atas seorang Ketua merangkapanggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkapanggota dan 6 (enam) orang anggota.
(2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari unsur-unsurpemerintah, pakar kepolisian, dan tokoh masyarakat.
(3) Ketentuan mengenai susunan organisasi, tata kerja, pengangkatan danpemberhentian anggota Komisi Kepolisian Nasional diatur dengan KeputusanPresiden.
Pasal 40
Segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas KomisiKepolisian Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII
BANTUAN, HUBUNGAN, DAN KERJA SAMA
Pasal 41
(1) Dalam rangka melaksanakan tugas keamanan, Kepolisian Negara RepublikIndonesia dapat meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia yang diatur lebihlanjut dengan Peraturan Pemerintah.
(2) Dalam keadaan darurat militer dan keadaan perang, Kepolisian NegaraRepublik Indonesia memberikan bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia sesuaidengan peraturan perundangan-undangan.
(3) Kepolisian Negara Republik Indonesia membantu secara aktif tugaspemeliharaan perdamaian dunia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Pasal 42
(1) Hubungan dan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan badan,lembaga, serta instansi di dalam dan di luar negeri didasarkan atas sendi-sendihubungan fungsional, saling menghormati, saling membantu, mengutamakankepentingan umum, serta memperhatikan hierarki.
(2) Hubungan dan kerja sama di dalam negeri dilakukan terutama denganunsur-unsur pemerintah daerah, penegak hukum, badan, lembaga, instansi lain,serta masyarakat dengan mengembangkan asas partisipasi dan subsidiaritas.
(3) Hubungan dan kerja sama luar negeri dilakukan terutama dengan badan-badan kepolisiandan penegak hukum lain melalui kerja sama bilateral atau multilateral dan badanpencegahan kejahatan baik dalam rangka tugas operasional maupun kerja samateknik dan pendidikan serta pelatihan.
(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3)diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 43
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku :
a. semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan mengenaiKepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidakbertentangan dengan Undang-Undang ini.
b. tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara RepublikIndonesia yang sedang diperiksa baik di tingkat penyidikan maupun pemeriksaandi pengadilan militer dan belum mendapat putusan pengadilan yang mempunyaikekuatan hukum tetap berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan peradilanmiliter.
c. tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara RepublikIndonesia yang belum diperiksa baik di tingkat penyidikan maupun pemeriksaan dipengadilan militer berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkunganperadilan umum.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3710) dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 45
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang inidengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2002
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAMBANG KESOWO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 2
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II,
ttd
Edy Sudibyo

AKUNTABILITAS POLRI DALAM PENYIDIKAN DAN PENYELIDIKAN

2012-01-09T09:06:00.000+07:00

AkuntabilitasPolri dibidang Penyidikan Tindak Pidana

Akuntabilitas (accountability) adalah ukuran yang menunjukkan apakah aktivitasbirokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuaidengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh rakyat dan apakah pelayananpublik tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat yang sesungguhnya dengandemikian akuntabilitas terkait dengan falsafah bahwa lembaga eksekutifpemerintah yang tugas utamanya adalah melayani rakyat harus bertanggung jawabsecara langsung maupun tidak langsung kepada rakyat. Starling (1998:164)mengatakan bahwa akuntabilitas ialah kesediaan untuk menjawab pertanyaanpublik. “A good synonym for the term accountability is answerability. Anorganization must be answerable to someone or something outside itself. Whenthings go wrong, someone must be held responsible. Unfortunately a frequentlyheard charge is that government is faceless and that, consequently, affixingblame is difficult.”

Kesulitan untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah terhadap kualitaspelayanan publik terutama disebabkan karena sosok pemerintah itu sendiri tidaktunggal. Untuk itu proses akuntabilitas bagi lembaga pemerintah atau birokrasipublik yang memadai merupakan prasyarat penting bagi peningkatan kualitaspelayanan publik.

Ferlie et al (1997:202-216) membedakan beberapa model akuntabilitas yakni :akuntabilitas ke atas ( accountability upwards), akuntabilitas kepada staf(accountability to staff), akuntabilitas ke bawah (accountability downwards), akuntabilitasyang berbasis pasar (market-based forms of accountability) dan akuntabilitaskepada diri sendiri (self accountability). Wahyudi Kumorotomo(2005:4).Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari pelaksanafungsi pemerintahan negara juga tidak luput dari tuntutan akuntabilitas ataspelaksanaan tugas-tugasnya. Akuntabilitas Polisi menurut Loughlin (1988)merupakan ukuran bagaimana berbagai kebijakan dan pelaksanaan tugas Polisitersebut dilakukan secara terbuka sehingga dapat diteliti dengan cermat olehpublik. Dari pendapat itu jelas bahwa akuntabilitas Polri dapat dipakai untukmenilai profesionalisme polisi dalam melakukan tugas-tugasnya dan dapat diukursecara terbuka oleh masyarakat. Akuntabilitas bukan hanya dilaksanakan secara internaldalam tubuh Polri tetapi yang lebih penting adalah dilakukan secara eksternalkepada publik.

Pada hakekatnya tugas pokok Polri tersebut mengandung makna bahwa Polri adalahpelayan masyarakat. Pelaksanaan tugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatturut mempengaruhi citra atau image Polri di mata masyarakat. Diantara tugaspokok Polri yang banyak mendapat perhatian publik/ masyarakat adalah tugaspenegakan hukum di bidang penyidikan tindak pidana. Dalam rangka penegakanhukum Polri melakukan tugas-tugas penyidikan tindak pidana yang diemban olehpenyidik/penyidik pembantu oleh fungsi reserse kriminal maupun fungsioperasional Polri lain untuk melakukan penyidikan dan dalam pelaksanaannyaharus dilaksanakan secara profesional dan proporsional. Undang Undang RI Nomor8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memberikan kewenangan kepada Polriuntuk melakukan penyidikan tindak pidana sekaligus menegaskan eksistensi Polrisebagai penyidik utama. Pelaksanaan penyidikan itu menuntut adanya akuntabilitaspublik, hal ini berkaitan dengan penggunaan dana publik dalam prosespenyidikan sesuai Inpres No 7 tahun 1999.

Tuntutan akuntabilitas dalam proses penyidikan juga dipertegas oleh penjelasanpasal 1 angka 7 Undang-undang RI No.28 tahun 1999 dimana penyidik dikategorikansebagai pejabat lain yang memiliki fungsi strategis, yang dimaksud disiniadalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negararawan terhadap praktek-praktek korupsi, kolusi dan Nepotisme. Polri dalampelaksanaan tugas penegakan hukum sebenarnya telah mengimplementasikanakuntabilitas di bidang penyidikan tindak pidana namun masih perlu adanyapeningkatan seiring dengan perkembangan situasi yang dinamis ditandai denganmeningkatnya tuntutan masyarakat atas akuntabilitas pelayanan publik paraaparatur penyelenggara negara. Implementasi akuntabilitas yang telah dilakukanPolri antara lain; Menindaklanjuti kasus-kasus Pidana yang dilaporkanmasyarakat dan terpenuhi unsur-unsur pidananya ke Kejaksaan, menyampaikan suratpemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) kepada korban atau pelapor,memberikan keterangan pers terhadap kasus-kasus yang ditangani melalui mediamassa secara terbuka kepada masyarakat umum, menyajikan laporan kemajuanpenanganan kasus ke kesatuan atas. Namun akuntabilitas publik tersebutdilakukan penyidik belum didasari sikap bahwa hal tersebut merupakan tanggungjawab atau sebagai wujud kewajiban. Padahal akuntabilitas penyidikan dapatmenjadi sarana yang efektif untuk menilai kinerja penyidik sehingga mengetahuikelemahan dan kekurangan penyidik serta sekaligus membuka peluang bagi publikuntuk memberikan kontrol sosial berupa koreksi guna perbaikan kinerja Polri dibidang penyidikan tindak pidana.

Semenjak berlakunya Undang-undangNo.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tahapan proses peradilan pidana terbagisecara nyata, yaitu penyelidikan dan penyidikan dimana sebagai “centre figure”adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penuntutan menjadi wewenangKejaksaan dan Pemeriksaan di depan sidang menjadi wewenang Hakim. Prosespenyidikan diawali dari penyelidikan, penindakan, pemberkasan dan penyerahantersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum. Dalam rangka prosesperadilan pidana Polri mempunyai sejumlah kewenangan antara lain melakukan:penangkapan, penahanan,penggeledahan dan penyitaan dan lain sebagainya ( LihatPasal 16 Ayat 1 huruf a s/d l UUNo 2 Tahun 2002 ).Seluruh rangkaian kegiatan penyidikan tersebut rentan terhadap Korupsi,Kolusi danNepotisme serta setiap wewenang tersebut diatas bila dilaksanakan secara tidakbenar dan adil, serta wajar (reasonable) dapat mengakibatkan pelanggaran HakAsasi Manusia karena petugas Kepolisian diberi kewenangan oleh undang-undanguntuk mengekang sementara kemerdekaan seseorang. Untuk menjamin pelaksanaantugas penyidikan agar tidak menyimpang dan sesuai dengan rule of law makapenyidik dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan yangdilakukannya atau dengan kata lain untuk dapat memberikan akuntabilitas publik.

Pelaksanaan memberikan akuntabilitas publik merupakan kewajiban penyidik Polrisebagai wujud pertanggungjawaban penyidik Undang Undang yang telah memberikankewenangan kepadanya. Undang-undang dibuat oleh DPR yang notabene adalahperwakilan rakyat, jadi pertanggungjawaban penyidik kepada Undang Undang dapatdiartikan sebagai pertanggungjawaban penyidik kepada rakyat. Akuntabilitaspenyidikan Polri juga dapat ditinjau dari perspektif pertanggungjawabankeuangan publik sebagaimana dimaksud Inpres No 7 tahun 1999.Sementara itupenyidik sebagai salah satu pejabat penyelenggara negara harus berpedoman padaasas akuntabilitas yang bertujuan pada sikap dan perilaku penyidik yang bebasKKN.

PERAN POLRI DLM MEMBELA NEGARA

JALURBERITA-Pada era globalisasi sekarang ini berbagai tantangan muncul dengan nuansayang sangat komplek terhadap dimensi keamanan, politik, ekonomi maupun sosialbudaya termasuk dalam hal ini adalah sistem nilai kemasyarakatan yang harusdicermati maupun diantisipasi secara seksama. Agar skala dalam upayapemeliharaan keamanan dalam negeri serta penegakan hukum dapat memberikankontribusi bagi tegaknya supremasi hukum.
Arus demokratisasi yang terus bergulirsemakin populer dan menjadi issu global bagi terciptanya tatanan dunia barukhususnya di negara-negara dunia ketiga termasuk Indonesia. Demokratisasidengan segala dampaknya adalah sebuah pilihan yang tidak dapat untuk dielakkanterutama yang menyangkut hak azasi manusia dan supremasi hukum menjadi tolakukur dalam percaturan politik global untuk memasuki dunia baru pada sistempemerintahan kita yang demokratis dengan menjunjung tinggi hak azasi manusiaserta supremasi hukum.
Salah satu yang belum dioptimalkan dalambernegara berupa peran masyarakat dalam mengisi kemerdekaan atau yang lebih dikenal dengan “bela negara” Bela Negara adalah sebuah konsep yang disusunoleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotismeseseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalamkepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut.
Secara fisik, hal ini dapat diartikansebagai usaha pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yangmengancam keberadaan negara tersebut, sedangkan secara non-fisik konsep inidiartikan sebagai upaya untuk serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dannegara, baik melalui pendidikan, moral, sosial maupun peningkatan kesejahteraanorang-orang yang menyusun bangsa tersebut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 padapasal 30 tertulis bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikutserta dalam usaha pembelaan negara." dan " Syarat-syarat tentangpembelaan diatur dengan undang-undang." Jadi sudah pasti mau tidak maukita wajib ikut serta dalam membela negara dari segala macam ancaman, gangguan,tantangan dan hambatan baik yang datang dari luar maupun dari dalam.
Di beberapa negara, seperti AmerikaSerikat, Jerman, Spanyol dan Inggris, bela negara dilaksanakan pelatihanmiliter, biasanya satu akhir pekan dalam sebulan. Mereka dapat melakukannyasebagai individu atau sebagai anggota resimen, misalnya Tentara TeritorialBritania Raya. Dalam beberapa kasus milisi bisa merupakan bagian dari pasukancadangan militer, seperti Amerika Serikat National Guard.
Bela Negara adalah sikap dan perilakuwarga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan RepublikIndonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalammenjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Tiap-tiap warganegara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara danSyarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang.
Kesadaran bela negara itu hakikatnyakesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Spektrumbela negara itu sangat luas, dari yang paling halus, hingga yang paling keras.Mulai dari hubungan baik sesama warga negara sampai bersama-sama menangkalancaman nyata musuh bersenjata.[2] Tercakup di dalamnya adalah bersikap danberbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara.
Unsur Dasar Bela Negara diantaranya CintaTanah Air, Kesadaran Berbangsa dan bernegara, Yakin akan Pancasila sebagaiideologi negara, Rela berkorban untuk bangsa dan negara, memiliki kemampuanawal bela negara
Meredam aksi Anarkis
Anarkhis merupakan istilah yang berasaldari Bahasa Yunani yaitu Anarkia yang berarti tanpa penguasa kata anarkhiskemudian diadopsi kedalam Bahasa Inggris menjadi Anarchi yang berarti “TheAbsence or Failure of Goverment” (Pasword : 1996). Dengan demikian, berdasarkanterminologi kata anarkhis dapat bermakna bahwa suatu situasi tanpa pengaturandan pengendalian penguasa/pemerintah.
Penguasa kurang memiliki kekuatanmengontrol aktivitas masyarakat karena peraturan yang ada tidak berfungsi lagi,penguasa/pemerintah tidak mampu mengendalikan, menata ketertiban dan menegakkanhukum karena tindakan massa melampuai kekuatan penguasa/pemerintah sehinggamenjadi “Chaos”. Dalam konteks demikian anarki adalah suatu tindakan sekelompokorang yang tidak mengindahkan anjuran, pemerintah dan peraturanperundang-undangan.
Permulaannya muncul doktrin anarkhismeyang dipaparkan oleh Jean Jacques Rouseau (Perancis, 1712-1778), isi daridoktrin tersebut yaitu masyarakat tanpa kekuasaan politik yang mengawasi danmengatur tingkah laku manusia. Doktrin tersebut didasarkan pada keyakinan,bahwa manusia pada hakekatnya adalah baik, dan dapat hidup teratur dalamkeadaan yang sederhana dengan cukup kebahagiaan serupa dengan dalam kehidupanorang-orang primitif.
Doktrin ini sebenarnya merupakanidealisasi dari kehidupan primitif dan dilain pihak sebagai salah satu reaksiterhadap keadaan pada masa itu, ketika kehidupan dikuasai oleh raja-raja yangberkuasa mutlak, dengan segala penindasan yang didasarkan pada kekuasaan mutlaktadi.
Bahwa selanjutnya perkembangan paham iniditandai dengan lahirnya suatu revolusi sosial. Pada revolusi sosial inimasyarakat penganut paham anarkhis yang sebagian besar adalah “grass-rotspeople” melakukan perlawanan kepada negara dan kepada segala bentuk institusikekuasaan yang ada, khususnya kekuasaan politik. Tujuan perlawanan ini adalahuntuk menghapuskan negara dan untuk meruntuhkan segala bentuk kekuasaan.
Selanjutnya segera setelah para penganutini dapat mengaktualisasikan tujuan perlawanannya kepada negara dan segalabentuk kekuasaan yang ada dan mereka terbebas dari kekuasaan-kekuasaan lama,khususnya kekuasaan politik yang bagi mereka telah menindas, maka mereka akanmembangun suatu institusi sosial baru secara spontan; dan sebagai kelanjutansetelah dibentuknya suatu institusi sosial baru yang terdiri dari masyarakatini maka mereka akan melakukan pembangunan ekonomi dengan memproduksi/mengolahsumber daya sama seperti suatu negara akan tetapi mereka mendistribusikan hasilproduksi tersebut dengan adil dan merata sesuai dengan tingkat kebutuhanmasyarakat; dalam hal mana tingkat kebutuhan tiap individu berbeda satu samalain.
Berdasarkan catatan salah seorang penulissejarah dan juga ahli filsafat berkebangsaan Inggris yang bernama WilliamGodwin (1757-1836) dalam bukunya Enquiry Concerning Political Justice (1793)terdapat beberapa kejadian yang terjadi di beberapa negara Eropa dan negaraAmerika Serikat yang menandai lahir dan berkembangnya paham anarkhis, dengancara yang identik seperti halnya Revolusi Rusia, Revolusi Spanyol dan diAmerika Serikat dikembangkan oleh Benjamin R. Tucker pada tahun 1854 –1939.
Kekuasaan Negara dan Tupoksi Polri

Teori asal-usul negara, jelas mengatakan,negara diadakan oleh rakyat . Rakyat perlu membentuk negara karena mereka butuhketenangan dan keselamatan. Negara diciptakan untuk mencegah dan memberantassetiap kekuatan yang mengancam, mengganggu dan merusak kehidupan rakyat. Olehkarena itu, negara diberi kewenangan tunggal untuk menggunakan alat-alatkekerasan.
Disebut kewenangan tung

gal, karena tidak ada organisasi lain yangdiberi kewenangan itu, kecuali negara. Tujuannya tidak lain, guna menghancurkansetiap kekuatan yang mengacaukan ketenteraman masyarakat. Jadi, bisnis pertamanegara adalah menjaga keamanan dan keselamatan rakyat.

Di situlah maka setiap negara memiliki alat penjaga keamanan dan ketertiban,yaitu tentara dan polisi. Dalam perkembangannya kemudian, negara memangmendapatkan tugas-tugas lain, seperti menyejahterakan rakyat dan melindungihak-hak politik rakyat.

Namun tugas negara menjaga keamanan dan keselamatan tetap utama. Sebab tanpajaminan keamanan dan keselamatan, mustahil terjadi pemenuhan atas kebutuhanlain. Rakyat sejahtera dan berpolitik bebas, tak mungkin terjadi bila merekatidak aman tenteram hidupnya.

Ketika negara lemah, keamanan dan keselamatan rakyat nyaris tidak terjamin. Halini bisa kita saksikan pada saat menjelang dan sesudah negara Orde Baru jatuhpada Mei 1998. Menjelang puncak pimpinan negara jatuh, tidak ada pihak yangbisa menjamin keselamatan rakyat.

Bagaimana setelah SBY berkuasa? Peritiwa konflik berdarah seperti di Maluku danKalimantan, memang tidak terjadi lagi. Namun, hampir setiap pekan, pada masakekuasaannya, selalu terdengar aksi-aksi kekerasan yang dilakukan kelompokmasyarakat terhadap kelompok masyarakat lain. Polisi tidak mencegah, tentaratidak ada perintah untuk bertindak. Terjadi pembiaran. Skalanya memang keciljika dibandingkan dengan konflik Maluku dan Kalimantan. Tapi kekerasan tetapkekerasan, dan rakyat jadi korban. Negara gagal menjamin keselamatan individuatau kelompok masyarakat akibat kekerasan yang dilakukan oleh kelompok lain. Danitu terjadi, pada saat negara kuat, pada saat negara dipimpin oleh seorangmantan jenderal.

Dalam Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RepublikIndonesia dalam pasal 5 disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesiamerupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertibanmasyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlidungan, pengayoman, danpelayanan kepada masyarakat dalam rangka terciptanya keamanan dalam negeri,sedangkan dalam pasal 14 (1) huruf “g” disebutkan bahwa dalam melaksanakantugas pokok sebagaimana dalam pasal 13 Kepolisian Negara Republik Indonesiabertugas : melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidanasesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Polri sebagai salah satu sub sistem dalam sistem peradilan pidana berada padagarda terdepan dalam penegakan hukum dan mempunyai peranan yang sangat pentingdalam upaya menjamin terpeliharanya ketertiban dalam rangka mewujudkanmasyarakat yang menghargai supremasi hukum, Peranan Polri yang sedemikian besardan strategis tersebut belum dapat diwujudkan sepenuhnya karena walau Polrisebagai alat Negara penegak hukum utamanya dalam proses penyidikan terhadapberbagai pelanggaran hukum terutama kejahatan, namun pada kenyataannya masihadanya berbagai ketentuan perundang-undangan dimana penegakan hukumnya dalamhal penyidikan terhadap kejahatan sebagaimana dimaksud dalam undang-undangtersebut dilakukan oleh instansi lain di luar Polri. Walaupun dalam pasal 1 (1)KUHAP dijelaskan bahwa ” Penyidik adalah pejabat Polisi Negara RepublikIndonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenangkhusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

Dikaitkan dengan kewenangan yang dimiliki Polri maka intrumen yang mengaturatau payung hukumnya harus harmonis dengan Tugas Pokok Polri sehingga Polrisebagai garda terdepan dalam melaksanakan penegakan hokum dapat di tegakkan.Oleh karena itu maka dalam pembentukan peraturan undang-undang termasukdidalamnya undang-undang, ada beberapa azas yang harus diperhatikan antara lain: kejelasan tujuan, dapat dilaksanakan, kejelasan rumusan, keterbukaan danefisiensi. Maksud azas tersebut adalah sebagai berikut :

Azas kejelasan tujuan : Adalah undang-undang dibuat mempunyai tujuan yangjelas, seperti pembentukan undang-undang baru, menggantikan atau melakukanperubahan undang-undang. Idealnya undang-undang yang baru dapat memperkuatundang-undang yang ada sehingga Polri tidak dihadapkan kepada perbedaaanpendapat dalam menyikapi perundang-undangan yang berlaku. Azas manfaat : Adalahbahwa setiap jenis undang-undang yang dibuat harus mempunyai manfaat bagikehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga masyarakat sebagaipemegang kekuasaan tertinggi dalam berdemokrasi di Indonesia betul-betulmendapatkan hak-nya.
Azas kewenangan : Adalah setiap jenis undang-undang harus dibuat oleh organpembentuk undang-undang yang berwenang, sehingga undang-undang tersebut dapatdibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga atau organ yang tidakberwenang. Azas kesesuaian jenis dan materi muatan : Adalah bahwa dalammembentuk setiap undang-undang harus benar-benar memperhatikan kesesuaianantara jenis undang-undang dan materi yang akan diatur dalam undang-undangbersangkutan.

Azas dapat dilaksanakan : Adalah bahwa dalam setiap pembentukan undang-undangharus didasarkan pada perhitungan bahwa undang-undang dimaksud akan dapatberlaku secara folosofis, yuridis maupun sosiologis. Azas kejelasan rumusan :Adalah bahwa dalam membentuk setiap undang-undang harus memenuhi persyaratanteknis penyusunan peraturan undang-undang sehingga sistematikanya maupunterminologi dan bahasa hukumnya jelas, sehingga tidak menimbulkan interprestasiganda.

Azas keterbukaan : Adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undanganmasyarakat diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan.Azas efisiensi : Adalah azaz bahwa pembentukan peraturan perundang-undangandilaksanakan dengan sumber daya yang seminimal mungkin untuk mendapatkan hasilyang maksimal.
Inset Photohttp://www.swaberita.com/wp-content/uploads/2009/06/demo-mahasiswa.jpg

KSU AULIA MITRA ARTA: KSU AULIA MITRA ARTA: Pratinjau "EKONOMI DAN OKTIMISME PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA."

2012-01-03T09:14:00.000+07:00

KSU AULIA MITRA ARTA: KSU AULIA MITRA ARTA: Pratinjau "EKONOMI DAN OKTIMISME PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA."

PERBINTANGAN ANDA DI THN BARU 2012 ANTARA DES - JAN 2012NGUNUT

2012-01-03T09:04:00.000+07:00

Cari tahu bagaimana kondisi cinta, keuangan, karier, dan kesehatan melalui zodiak Anda.

TAURUS
Jangan terlalu enjoy dengan diri sendiri. Pasangan sepertinya tidak menimati hubungan karena keegoisan Anda. Kemungkinan karier Anda akan naik, tapi perlu melewati serangkaian tugas berat untuk mencapainya. Jangan anggap remeh luka yang Anda derita karena bisa memicu kondisi lebih serius. Segera obati.

Cinta: Usahakan mengalah
Keuangan: Sedang irit
Kesehatan: Perbanyak makan sayur

GEMINI
Coba sedikit sabar, perhatiannya sedang terbagi dengan permasalahan yang sedang ia hadapi. Bantu jika dia membutuhkan pertolongan Anda. Dengan kedudukan saat ini, Anda bisa membantu rekan kerja yang mengalami masalah. Lama-kelamaan tubuh akan mengalami kemunduran karena kesibukan yang terlalu padat. Perhatikan istirahat dan asupan makan.

Cinta: Butuh nasihat
Keuangan: Stabil
Kesehatan: Kurangi merokok

CANCER
Jika Anda tak terus terang dengan rasa tidak puas, pasangan akan menganggap selama ini hubungan baik-baik saja. Loyalitas Anda yang tinggi terhadap perusahaan akan mendongkrak karier Anda di tahun mendatang. Kerja keras jangan kendur. Perlu relaksasi dan istirahat setelah melakukan aktivitas yang lumayan berat.

Cinta: Lebih baik dipertahakan
Keuangan: Banyak yang bayar utang
Kesehatan: Jangan banyak pikiran

LEO
Tingkatkan intensitas pendekatan Anda terhadap dia, jangan menyerah. Tampaknya dia hanya masih ingin mengetahui sejauh mana rasa cinta dan pengorbanan anda ke dia. Jangan putus asa dengan hambatan karier. Kinerja yang baik akan menghasilkan hasil yang baik. Jangan lupa jaga kondisi dengan memerhatikan pola makan dan olahraga.

Cinta: Ada yang mendekat
Keuangan: Normal
Kesehatan: Jangan banyak minum es

VIRGO
Hubungan Anda semakin mesra dan dekat. Namun, peningkatan hubungan Anda akan menimbulkan perselisihan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selama ini, Anda menjadi kebanggan perusahaan. Coba pertahankan prestasi, jangan sombong. Jika malas berolahraga di luar rumah, lakukan di dalam rumah. Yang penting rutin melakukan peregangan otot.

Cinta: Lebih terbuka
Keuangan: Jangan boros
Kesehatan: Sakit kepala

LIBRA
Coba luangkan waktu untuk selalu memerhatikan pasangan agar tak menimbulkan masalah gara-gara Anda terlalu sibuk. Proyek yang akan Anda kerjakan sepertinya harus Anda seleksi lagi, kalau perlu diskusikan dengan atasan atau rekan kerja. Jangan terlalu banyak duduk. Biasanya banyak gerak dan memenuhi asupan air putih.

Cinta: Kejar terus
Keuangan: Jangan lupa memberi
Kesehatan: Jangan remehkan flu

KSU AULIA MITRA ARTA: Pratinjau "EKONOMI DAN OKTIMISME PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA."

2011-12-27T20:56:00.000+07:00

KSU AULIA MITRA ARTA: Pratinjau "EKONOMI DAN OKTIMISME PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA."

EKONOMI DAN OKTIMISME PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA.

2011-12-27T20:34:00.001+07:00

Perlu di ingat pertumbuhan ekonomi global mengalami kelesuan antara di benua eropa,amerika dan jepang.Lalu untuk membangun ektimesme pertumbuhan itu dari mana?Saya akan mempridiksi bahwa pertumbuhan itu di dihitung dengan sederhana yaitu melalui rasio ekspor kita ( 28%) dari PDB sehingga dampak krisis global tdk akan menimbulkan guncangan ekonomi Sehingga pemerintah masih bisa mengenjot pertumbuhan dari sektor lain,antara lain dari pengeluaran pemerintah ( APBN )Konsumsi domistik ( rumah tangga)dan investasi.

Apakah sesimpel itu jalannya ekonomi kita tahun depan.Perlu di ketahui bila sistem kita sudah memakai sitem ekonomi lebibalisme sehingga pertumbuhan ekonomi salah satu elemennya juga pada spekologi ekonomi.Karena dengan sistem radikalisme liberal ekonomi maka investasi masih sulit untuk dipridiksi.Sehingga kita akan selalu dirugikan dengan memberikan intensif jangka pendek dari investasi yg tdk menyentuh pd sektor riil itu.Maka dari itu ada dua elemen lagi yg perlu dipertimbangkan yaitu benar kontribusi ekspor terhadap pembentukan PDB tdk besar,tetapi yg perlu diingat adalah tdk mudah pemerintah bagi pemerintah mensyubstitusikannya dari sumber lain seperti pengeluaran pemerintah,konsumsi domestik,maupon investasi.perlu diingat bahwa kontribusi APBN terhadap PDB hanya 8-9 % coba bandingkan dengan korsel mencapai 16% dan rata rata asia pasifik mencapai 11%.

Apakah bisa kita meningkatkan konsomsi domistik terhadap PDB melebihi 55% bila peluang kerja di sektor riil masih terus menurun dan peningkatan investasi untuk jangka panjang masih dipengaruhi spekologi politik kita,Biarpon investement grade sudah dikantongi.( Perlu diingat kedepan persaingan untuk merebutkan investor akan semakin ketat )Yang kedua ,seandainya proyeksi itu benar maka ada masalah yang perlu dihadapi pemerintah antara lain yaitu apakah pertumbuhan itu sudah menyentuh kesejahteraan masyarakat luas( ekonomi RIIL )Karena data yang saya miliki menunjukan pertumbuhan ekonomi hanya menyentuh pada pertumbuhan keuangan saja ini bisa dilihat dari data statistik yaitu memang benar kemiskinan turun tapi jumplah penduduk hampir miskin bertambah lebih besar ( sebab adalah cara menilai penduduk miskin dengan menurunkan nilai kecukupan karbohidrat masyarakat semakin turun yaitu hanya Rp 180.000 ),pengangguran terbuka semakin berkurang tapi proporsi pekerja inpormal semakan besar ( banyak orang hanya mendapatkan pekerjaan hanya sementara dan pekerjaan itu hanya musiman)dan yang terakhir adalah jarak/ketimpangan pendapatan semakin melebar bahkan semakin absolud ( pd 2010) gini ratio mencapai 0,38 ,itu rekor tertinggi di dalam modernisasi ekonomi ( sebabnya karena pertumbuhan ekonomi hannya dititik beratkan pd sektor pinansial saja tdk menyentuh pada sektor ekonomi riil serta membiarkan rakyat kecil untuk hidup sendiri tanpa ada pengawalan yg nyata,seperti anak ayam di lepaskan di jalan raya atau dihutan belantara sehingga pelan pelan akan mati dimakan pemangsa.Berdasarkan deskrepsi itu INDEF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi berada di antara 6,1 % - 6,3 %.( ekspor belum bisa diperluas mencapai 50% karena ekspor nasional masih lari ke Tiongkok,AS,eropa dan jepang., sedangkan negara negara itu ekonominya belum bisa dipridiksikan membaik sehingga kecenderungannya melemah tahun depan.Lalu bagaimana jalan keluarnya membuka pasar nontradisional atau merubah sistim ekonomi kita dijadikan sistim ekonomi kerakyatan dengan banyak merubah UU nya yg tdk pro rakyat.Tetapi kedua ide itu masih banyak kendalanya yaitu kalau membuka pasar nontradisional lebih cepat tumbuh tp kendala yg dihadapi ada dua masalah yaitu birokrasi yang brundel berbelit dan rakyat sendiri akan semakin terjepit serta marah karena peluang berusaha semakin kecil di kalahkan oleh pemodal besar,bila merubah sistim ekonominya itu juga semakin sulit dan cenderung tdk berhasil karena lama pertumbuhanya sehingga rakyat kecil dan pengusaha akan menolak itu tapi kecenderungan jangka panjang berhasil untuk menyejahterakan rakyat kecil semakin besar.Dan yang paling cepat menumbuhan ekonomi adalah memberantas koropsi di diprioritaskan pdsisi pendapatan dan memberikan pengawasan ketat pd sisi pengeluran.Lepas dari semua itu ideologi pertumbuhan ekonomi bukanlah segala galanya.Pertumbuhan ekonomi yang tinggi bukanlah garansi kemajuan ekonomi.Sebaliknya pertumbuhan ekonomi yang rendah representasi buramnya perekonomian.Dibalik pertumbuhan ekonomi disusunbanyak batu bata variable ekonomi yag penting untuk ditelisik satu persatu.Disitulah problem perekonomian nasional bermula & pd saat yg sama inspirasi jalan keluar dpt disusun secara sistematis.Dr sisi sektoral,penurunan kontribusi sektor pertanian dan industri harus segera diakhiri.Dua sektor itu menampung sekitar 55% tenaga kerja sehingga penurunan pertumbuhan ekonomi maupon kontribusi terhadap PDB pasti menimbulkan problem ketenagakerjaan.saat peran dua sektor tsb menurun terhadap perekonomian pd saat yg sama hampir pasti sumbangan sektor inpormal dalam menyerap tenaga kerja meningkat( banyak tumbuh ekonomi kerakyatan/home industri)>Berikutnya infestasi domistik kian terpinggirkan dalam konfigurasi gemuruh kegiatan ekonomi nasional( liberalisme).Pd thn 2005 sumbangan investasi asing masih sekitar 64% dari total investasi di Indonesia.Pd thn 2009 kontribusi investasi asing mencapai 82%dan pd thn 2010 turun menjadi 71%.Data itu menunjukkan peran pelaku domistik sangat terbatas dan cenderung menurun tiap tahun miski ada perbaikan pada tahn 2010,implikasi dari semua itu adalah apabila pertumbuhan ekonomi meningkat yang disumbang dr investasi maka penikmatnya adalah asing bukan investor domistik.Sehingga uang tetap dibawa keluar mengakibatkan pertumbuhan ekonomi thn berikutnya tdk bisa lari lebih kencang.Lebih memilukan lagi jika di tarik garis pembatas antara sebelum dan sesudah krisis ekonomi pd thn 1997/1998 proporsi investasi sebelumnya 1997/1998 lebih bayak di sektor riil sedangkan setelah tahun 1997/1998 lebih banyak disektor portofolio ( sektor keuangan ).Biarpon pemerintah sekarang mengklaim bahwa ekonomi sudah menuju modernisasi,sebetulnya dalam banyak hal ekonomi nasional masih primitip.Kegiatan ekonomi ( juga ekspor ) banyak pertumbuhan pada komonitas bahan mentah sehingga tdk hannya kehilangan kesempatan menciptakan nilai tambah tetapi juga kesulitan menciptakan lapangan kerja.Kasus kelapa sawit misalnya kurang lebih hanya diolah untuk membuat 40 jenis komoditas olahan.Padahal malaysia sudah mencapai 100 jenis olahan.itu juga terjadi di berbagai sektor antara lain perikanan,pertanian,kehutanan,pertambangan.Seandainya kebijakan pemerintah melarang bahan setengah jadi di ekspor maka permasalah ketenagakerjaan akan semakin mudah diatasi serta perekonomian akan semakin menuju kearah perbaikan secara riil.Beranikah pemerintah melakukan itu?Mari kita tunggu eksennya.

EKONOMI DAN OKTIMISME PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA.

2011-12-27T12:23:00.000+07:00

Pemerintah dan organ yang terkait dng pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi indonesia mencapai 6,7% pd tahun 2012.Proyeksi yang dikeluarkan oleh pemerintah,IMF,ADB ini sangat memberi harapan bagi kita semua.Tapi apakah proyeksi sebesar itu sudah menyentuh pada ekonomi riil masyarakat?Ataukah Hanya akan dinikmati oleh kaum berduit saja,ataukah hanya sekedar angka angka.Bila itu semua hanya angka angka lalu bagaimana cara memproyeksikan pertumbuhan itu?
Perlu di ingat pertumbuhan ekonomi global mengalami kelesuan antara di benua eropa,amerika dan jepang.Lalu untuk membangun ektimesme pertumbuhan itu dari mana?Saya akan mempridiksi bahwa pertumbuhan itu di dihitung dengan sederhana yaitu melalui rasio ekspor kita ( 28%) dari PDB sehingga dampak krisis global tdk akan menimbulkan guncangan ekonomi Sehingga pemerintah masih bisa mengenjot pertumbuhan dari sektor lain,antara lain dari pengeluaran pemerintah ( APBN )Konsumsi domistik ( rumah tangga)dan investasi.
Apakah sesimpel itu jalannya ekonomi kita tahun depan.Perlu di ketahui bila sistem kita sudah memakai sitem ekonomi lebibalisme sehingga pertumbuhan ekonomi salah satu elemennya juga pada spekologi ekonomi.Karena dengan sistem radikalisme liberal ekonomi maka investasi masih sulit untuk dipridiksi.Sehingga kita akan selalu dirugikan dengan memberikan intensif jangka pendek dari investasi yg tdk menyentuh pd sektor riil itu.Maka dari itu ada dua elemen lagi yg perlu dipertimbangkan yaitu benar kontribusi ekspor terhadap pembentukan PDB tdk besar,tetapi yg perlu diingat adalah tdk mudah pemerintah bagi pemerintah mensyubstitusikannya dari sumber lain seperti pengeluaran pemerintah,konsumsi domestik,maupon investasi.perlu diingat bahwa kontribusi APBN terhadap PDB hanya 8-9 % coba bandingkan dengan korsel mencapai 16% dan rata rata asia pasifik mencapai 11%.
Apakah bisa kita meningkatkan konsomsi domistik terhadap PDB melebihi 55% bila peluang kerja di sektor riil masih terus menurun dan peningkatan investasi untuk jangka panjang masih dipengaruhi spekologi politik kita,Biarpon investement grade sudah dikantongi.( Perlu diingat kedepan persaingan untuk merebutkan investor akan semakin ketat )Yang kedua ,seandainya proyeksi itu benar maka ada masalah yang perlu dihadapi pemerintah antara lain yaitu apakah pertumbuhan itu sudah menyentuh kesejahteraan masyarakat luas( ekonomi RIIL )Karena data yang saya miliki menunjukan pertumbuhan ekonomi hanya menyentuh pada pertumbuhan keuangan saja ini bisa dilihat dari data statistik yaitu memang benar kemiskinan turun tapi jumplah penduduk hampir miskin bertambah lebih besar ( sebab adalah cara menilai penduduk miskin dengan menurunkan nilai kecukupan karbohidrat masyarakat semakin turun yaitu hanya Rp 180.000 ),pengangguran terbuka semakin berkurang tapi proporsi pekerja inpormal semakan besar ( banyak orang hanya mendapatkan pekerjaan hanya sementara dan pekerjaan itu hanya musiman)dan yang terakhir adalah jarak/ketimpangan pendapatan semakin melebar bahkan semakin absolud ( pd 2010) gini ratio mencapai 0,38 ,itu rekor tertinggi di dalam modernisasi ekonomi ( sebabnya karena pertumbuhan ekonomi hannya dititik beratkan pd sektor pinansial saja tdk menyentuh pada sektor ekonomi riil serta membiarkan rakyat kecil untuk hidup sendiri tanpa ada pengawalan yg nyata,seperti anak ayam di lepaskan di jalan raya atau dihutan belantara sehingga pelan pelan akan mati dimakan pemangsa.Berdasarkan deskrepsi itu INDEF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi berada di antara 6,1 % - 6,3 %.( ekspor belum bisa diperluas mencapai 50% karena ekspor nasional masih lari ke Tiongkok,AS,eropa dan jepang., sedangkan negara negara itu ekonominya belum bisa dipridiksikan membaik sehingga kecenderungannya melemah tahun depan.Lalu bagaimana jalan keluarnya membuka pasar nontradisional atau merubah sistim ekonomi kita dijadikan sistim ekonomi kerakyatan dengan banyak merubah UU nya yg tdk pro rakyat.Tetapi kedua ide itu masih banyak kendalanya yaitu kalau membuka pasar nontradisional lebih cepat tumbuh tp kendala yg dihadapi ada dua masalah yaitu birokrasi yang brundel berbelit dan rakyat sendiri akan semakin terjepit serta marah karena peluang berusaha semakin kecil di kalahkan oleh pemodal besar,bila merubah sistim ekonominya itu juga semakin sulit dan cenderung tdk berhasil karena lama pertumbuhanya sehingga rakyat kecil dan pengusaha akan menolak itu tapi kecenderungan jangka panjang berhasil untuk menyejahterakan rakyat kecil semakin besar.Dan yang paling cepat menumbuhan ekonomi adalah memberantas koropsi di diprioritaskan pdsisi pendapatan dan memberikan pengawasan ketat pd sisi pengeluran.Bersambung....

KSU AULIA MITRA ARTA: sistem ekonomi kita selama ini adalah liberal.kala...

2011-11-18T11:14:00.001+07:00

KSU AULIA MITRA ARTA: sistem ekonomi kita selama ini adalah liberal.kala...: sistem ekonomi kita selama ini adalah liberal.kalau teman teman menginkan sistem ekonomi berubah sesuai dengan UUD 1945 yaitu sistem ekonomi...

KSU AULIA MITRA ARTA

2011-11-18T11:12:00.000+07:00

KSU AULIA MITRA ARTA

2011-10-10T13:25:00.000+07:00

KSU AULIA MITRA ARTA

2011-10-04T23:57:00.001+07:00

ekonomi kerakyatan vs neolib

PUISI JIWA

Kau adalah rajutan cinta yang suci,

Yang terpatri dalam lembaran waktu.

Kau adalah pelitadikala kesunyian mengkoyak hati.

Kau adalah perahu harapan yang membawa segudang mimpi

Yang memutartahun menuju dentingan janji

Tapi kini perahuitu oleng oleh ganasnya samudra keraguan,

Yangmelobangi lambung kemudi.

Mengapa!

Gelorapesona mu pudar seiring hembusan angin buritan.

Mengapa!

Kekokohanmuyang selama ini meng

2011-10-04T23:45:00.000+07:00

EKONOMI KERAKYATAN VS NEOLIB

Latar Belakang

Akhir-akhir ini, terutama menjelang pemilu dan pilpres 2009 ramai dibicarakan oleh para elit politik tentang ekonomi kerakyatan dan/atau ekonomi kebangsaan, dan neolib. Bagi masyarakat awam tentu tidak dapat difahami apakah itu ekonomi kerakyatan dan/atau ekonomi kebangsaan dan neolib, apakah manfaatnya dan keburukannya bagi rakyat tidak terjangkau oleh pemikiran awam.

Tetapi, kalau rakyat awam tidak sampai pemikrannya ke sana, tentu itu wajar; namun kalau para elit politik sendiri belum sepakat mengenai gagasan ekonomi kerakyatan dan/atau kebangsaan serta berbantah-bantah tentang pengertian dan praktik neolib itu tentu tidak wajar. Karena, kalau belum ada suatu pemahaman yang sama, mana mungkin akan ada perubahan dalam perekonomian Indonesia yang akan datang ini.

Perubahan memerlukan minimal pengetahuan tentang apa yang harus dirubah, mengapa harus dirubah, yang mana keadaan sekarang yang harus dirubah, seberapa nyata perubahan itu harus dilakukan, seberapa lama perubahan itu dapat dilakukan, dan yang sangat penting adalah apakah ada kekuatan untuk merubah itu. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini menyangkut bukan hanya masalah implementatif, tetapi masalah-masalah ideologi yang sekarang ini justru sudah tidak dianggap penting lagi.

Perubahan yang sifatnya mendasar terhadap haluan pembangunan, menjaga kemandirian ekonomi terhadap pengaruh globalisasi, Bank Dunia, IMF, WTO, dapat dilakukan hanya oleh suatu pemerintahan dan kepemimpinan nasional yang sangat kuat.

Ekonomi Kerakyatan

Kadang-kadang muncul istilah yang dipakai oleh para elit politik tentang ekonomi kerakyatan dengan istilah ekonomi kebangsaan. Jika dua istilah ini didasarkan pada UUD ’45 pasal 33 ayat 1, 2, dan 3, maka tidak ada perbedaan dalam esensinya, hanya ada perbedaan dalam cara pendekatan. Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau pemilikan angota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang.

Kalau pengertian ekonomi kerakyatan lebih memfokuskan pada pembangunan ekonomi masyarakat, baik sebagai produsen kecil (petani, nelayan, peternak, pengrajin), pedagang kecil, lapangan pekerjaan bagi kaum pekerja; yang semuanya diharapakan bermuara pada kesejahteraan rakyat, maka konsep seperti itu hanya melaksanakan UUD ’45 pasal 33 ayat 1. Seharusnya, ayat 2 dan 3 menjadi perhatian yang sama dengan ayat 1, yaitu penguasaan oleh Negara terhadap kekayaan bumi dan cabang-cabang ekonomi yang vital bagi kepentingan rakyat. Itulah pengertian ekonomi kerakyatan menurut pemahaman kami menurut UUD ’45 pasal 33 ayat 1, 2, dan 3.

Kalau konsep pembangunan dilakukan sesuai dengan bunyi pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 ini maka akan terdapat kemandirian perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Ekonomi kebangsaan suatu pengertian yang menekankan kan pada kemandirian dalam perekonomian nasional. Kebijaksanaan pemerintah dicerminkan dalam perlunya menggerakkan sektor riil, menciptakan lapangan pekerjaan, pemakaian produk dalam negeri, proteksi, menghilangkan kegtegantungan pada kekuasaan asing, dan beroriantasi pada usaha-usaha masyarakt kecil seperti pedagang, pasar tradisional, dan produsen-produsen kecil lainnya.

Dengan demikian, konsep ekonomi kerakyatan dan ekonomi kebangsaan, tidak ada bedanya, yaitu pelaksanaan UUD’45 pasal 1, 2, dn 3. Pembangunan ekonomi masyarakat seperti ini memerlukan peranan pemerintah yang besar, tidak hanya dalam bentuk kredit yang diberikan begitu saja tanpa adanya suatu perencanaan dan pengendalian serta penyediaan peraturan-perundangan; tetapi peranan pemerintah sangat penting untuk melindungi usaha-usaha masyarakt, pengorganisasian dalam bentuk organisasi koperasi, industri pengolahan, pemasaran, penyediaan SDM yang berkompetensi, sangat menentukan untuk keberhasilan pembangunan ekonomi masyarakat.

Janganlah para petani dan masyarakat yang sudah mempunyai usaha-usaha mereka dijadikan buruh untuk menggarap lapangan pekerjaan yang baru dibuka oleh para pengusaha. Lapangan pekerjaan bagi masyarakt yang sudah mempunyai usaha memerlukan bantuan dari pemerintah untuk mencapai kemadirian sebagai wirausahaan.

Kalau para petani dan masyarakat pengusaha-pengusaha kecil dijadikan buruh, ini bukanlah konsep dari ekonomi kerakyatan, tetapi konsep ekonomi kapitalisme. Buruh di sektor pertanian dan perkebunan upahnya sangat rendah sesuai dengan sifat produk pertanian sebagai produk primer yang permintaannya inelasits.

Konsep yang benar adalah kaum tani diberi 3-6 HA usaha perkebunan sebagai milik mereka sendiri, pengolahan dan pemasarannya dilakukan oleh pengusaha-pengusaha besar. Kalau mau menciptakan lapangan pekerjaan, ciptakanlah lapangan pekerjaan yang bermartabat bagi pekerja, bukan menjadikan mereka buruh pertanian dan perkebunan yang mendekati tingkat perbudakan.

Ekonomi Neolib

Pelaksanaan neolib di Indonesia sejalan dengan kehidupan perekonomian sejak awal Orde Baru, dan mendapatkan penekanan yang lebih intensif setelah krisis ekonomi tahun 1997. Penerapan neolib di Indonesia sudah berlangsung sejak tahun 1980-an, dimulai dengan deregulasi dan debirokratisasi keuangan tahun 1987 serta pelaksanaan privatisasi BUMN pada awal 1990-an (Revrisond Baswir, 2006).

Pada intinya neolib berasal dari faham ekonomi klasik yang mendasarkan pada filsafat kebebasan individu untuk berbuat, tanpa adanya intervensi dari Negara atau dikenal dengan laissez faire – laissez passer. Faham ekonomi klasik ini didasarkan pada pemikiran ekonomi zaman Yunani kuno, yang mana kata “ekonomi” sendiri berasal dari penggabungan dua suku kata Yunani : oikosdan nomos, yang berarti “pengaturan atau pengelolaan rumah tangga”, dan yang pertama kali istilah ini digunakan oleh Xenophone seorang filsuf Yunani kuno.

Neolib adalah penyempurnaan dari libralisme klasik, yang agenda ekonominya dapat dilihat dari bebagai kebijaksanaan ekonomi yang diterapkan di Indonesia, terutama setelah pemerintahan era reformasi. Kebijaksanaan yang paling menonjol adalah berkurangnya intensitas peranan pemerintah dalam perencanaan pembangunan; dilaksanakannya program IMF meliputi empat kebijaksanaan : (1) kebijaksanaan anggaran ketat, termasuk kebijaksanaan penghapusan subsidi, (2) libralisasi sektor keuangan, (3) libralisasi sektor perdagangan, dan (4) privatisasi BUMN.

Di Indonesia, kebijakan uang ketat dilakukan pada waktu Sumarlin sebagai menteri keuangan, yang bertujuan untuk menekan tingkat inflasi. Sekarang banyak sekali praktik neolib yang dilakukan oleh pemerintah semenjak reformasi seperti pembebasan bea masuk untuk produk-pruduk impor, devisa bebas, kurs mengambang, pelaksanaan program IMF dalam privatisasi aset BUMN, pengurangan subsidi, kebijakan moneter lainnya.

Joseph E. Stiglitz, ekonom penerima Hadiah Nobel Ekonomi tahun 2001, yang mengajar di University of Columbia, New York, melancarkaan krtitiknya terhadap program IMF dan World Bank untuk Negara-negara sedang berkembang. Stiglitz menyatakan kecewa terhadap model atau teori ekonomi yang dipakai IMF, yang mengakibatkan para politisi pembuat kebijakan sangat berlumuran dengan kepentingan politik, pribadi, kelompok, atau ideologi. Selanjutnya Stiglitz menyatakan, bahwa dia keluar dari World Bank, karena kebijakan Washington- sebutan bagi lembaga seperti Bank Dunia, IMF, Departemen Keuangan AS, sangat terkontaminasi berbagai kepentingan. Selanjutnya Stiglitz menyatakan banyak kebijakan IMF, yang melahirkan penderitaan di Negara berkembang ketimbang hasil positifnya (Esai-Esai Nobel Ekonomi, Kata Pengantar Prof. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, 2007).

Kemandirian Ekonomi & Kesejahteraan Rakyat

Esensi dari konsep ekonomi kerakyatan adalah kemandirian ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat dalam suatu Negara Nasioanl Demokrasi. Dasar dari konsep ekonomi itu sudah dibuat oleh para pendiri Negara ini yang tercantum dalam Pancasila dan UUD ’45. Tetapi dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia terjadi banyak peristiwa sejarah yang sudah dilewati dan akan dilewati, yang membuat kesejahteraan rakyat itu belum tercapai. Dan ini merupakan pekerjaan rumah yang tidak ringan bagi pemerintah yang akan datang, siapapun yang terpilih jadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Masalah yang dihadapi tidak hanya masalah ekonomi, tetapi masalah kedaulatan, dan masalah kepribadian dalam gelombang globalisasi dan dunia tanpa batas.

Konsep-konsep ekonomi yang selama ini dapat dikatakan berhasil dalam mencapai kemajuan seperti konsep ekonomi kapitalisme bagi Negara-negara Eropah Barat, Amereika Serikat, Jepang pada masa lalu, dan konsep ekonomi sosialisme bagi Uni Soviet dan Negara Eropah Timur, sekarang justeru tidak efektif lagi untuk dipakai. Kalau masih efektif, tidak mungkin Uni Soviet sebagai Negara sosialis super power masuk pasar bebas, tidak mungkin negrara-negara kapitalis maju seperti Amerika Serikat sudah meragukan teori ekonomi kapitalisme yang mengakibatkan krisis global dan turunnya produktivitas bangsa serta pengangguran yang besar jumlahnya.

Setiap Negara akan mencapai kemajuannya dengan jalannya sendiri, tidak ada dalam sejarah ada negara yang menggunakan jalan yang sama untuk mencapai suatu kemajuan.

Ini penting bagi penguasa di Indonesia agar jangan mecaplak pemikiran-pemikiran yang tidak cocok dengan sejarah dan watak bangsa Indonesia. Indonesia memerlukan kemandirian ekonomi dalam situasi semakin kuatnya saling ketergantungan antar Negara; Indionesia memerlukan kedaulatan dalam berpolitik agar harga diri bangsa diakui dan dihormati dunia internasional; Indonesia memerlukan berkribadian dalam kebudayaan agar nilai-nilai luhur bangsa terpelihara dan dapat diwariskan.

KSU AULIA MITRA ARTA: landasan riil koperasi

2011-09-26T23:56:00.000+07:00

KSU AULIA MITRA ARTA: landasan riil koperasi

KSU AULIA MITRA ARTA

2011-09-26T23:39:00.001+07:00

KSU AULIA MITRA ARTAfacebook

2011-09-16T19:19:00.001+07:00

auliamitra@gmail.com

KSU AULIA MITRA ARTA

2011-09-08T14:56:00.000+07:00

KSU AULIA MITRA ARTA

2011-08-26T22:45:00.005+07:00

2011-08-26T22:45:00.003+07:00

2011-08-26T22:45:00.001+07:00

landasan riil koperasi

2011-03-31T20:13:00.000+07:00

‘EKONOMI KERAKYATAN’ DENGAN BAHASA RAKYAT

Oleh : Prof. H. Buyung Ahmad Syafei, Ph.D.

Latar Belakang

Dalam musim pemilu, pilkada, pilpres sekarang ini para politisi ramai berkampanye untuk merebut simpati rakyat, tetapi dengan menggunakan kata-kata yang sebenarnya tidak difahami oleh rakyat. Berkomunikasi dengan rakyat dengan menggunakan bahasa politisi atau bahasa akademisi dengan kata-kata jargon tidak akan dipahami oleh rakyat. Rakyat tidak akan mengerti apa itu “ekonomi kerakyatan”, “ekonomi neo-libral”, “pertumbuhan ekonomi”, dan istilah-istilah lainnya.

Jangankan rakyat pada umumnya, para politisi dan akademisi sendiri belum tentu mempunyai pemahaman yang sama terhadap istilah-istilah tersebut. Jangankan para politisi, di kalangan ekonom sendiri belum tentu mempuyai pemahaman yang sama tentang istilah-istilah ekonomi seperti : sistem perekonomian, ekonomi neo-libral, pertumbuhan ekonomi dengan metode perhitungannya, pembangunan ekonomi dengan indikator-indikatornya, pengertian inflasi, dan lain-lain. Kalau ada pemahaman yang sama tentu tidak mungkin adanya bantah-membantah, keculai memang ada kepentingan-kepentingan tertentu yang tersembunyi.

Ekonomi Kerakyatan

Untuk memepermudah pemahaman rakyat tentang ekonomi kerakyatan perlu dijabarkan ke dalam ciri-ciri ekonomi kerakyatan, dan apa bedanya dengan ekonomi neo-libral atau neo-libralisme. Juga apa keuntungan rakyat dengan ekonomi kerakyatan, atau apa kerugiaan rakyat dengan ekonomi neo-libral. Saya yakin, kelompok rakyat yang tedidikpun, apalagi rakyat awam tidak memahami pengertian-pengertian itu.

Pengertian ekonomi kerakyatan itu, mungkin suatu faham yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan rakyat baik sebagai tenaga produktif yang memerlukan lapangan pekerjaan, sebagai pengusaha, maupun sebagai konsumen. Kalau pengertian ekonomi kerakyatan seperti itu, maka tidak terbatas pada usaha-usaha rakyat seperti UKM saja dengan organisasi koperasi dan non-koperasi, tetapi termasuk perusahaan-perusahaan swasta nasional dengan skala besar, termasuk perusahaan-perusahaan asing yang berada di Indonesia, , untuk melaksanakan tanggung jawab sosialnya atau yang dikenal dengan Social Corporate Responsibility (SCR), dan perusahan-perusahaan yang dikuasai Negara. Msalahnya, bagaimana para penguasa jnegara, dapat membawa semua perusahaan-perusahaan ini kepada kepentingan rakyat.

Pengertian seperti ini sudah tercantum dalam UUD ’45 pasal 33 ayat 1, 2, dan 3; tinggal penjabarannya dalam cirri-ciri atau indikator-indikatornya, yang mudah dimengerti oleh rakyat yang paling awam sekalipun. Ini adalah tugas dari para pakar yang ada dalam partai-partai politik yang menggagas konsep ekonomi kerakyatan.

Membangun UKM, misalnya, sebagai sektor ekonomi yang langsung dimiliki oleh rakyat, tidaklah sederhana, tidak cukup hanya dengan menjamin kredit untuk usaha-usaha mereka. Masalah pemasaran, produksi dengan standar kualitas export, semangat kewirausahaan, organisasi koperasi atau non-koperasi, manajemen, ketrampilan, adalah masalah-masalah yang tidak mudah diatasi dalam praktirk bisnis. Semua ini tidak mungkin diatasi tanpa bantuan dan fasilitas dari negara baik dalam peraturan perundangan, finansial, SDM yang berkualitas.

Kewirausahaan, yang harus dimilki oleh UKM, bukanlah mendirikan perusahaan kecil yang dikelola sendiri dengan modal sendiri. Kewirausahaan adalah kemampuan untuk mneningkatkan sumber- sumber daya yang tidak produktif menjadi produktif, dan ada peluang pasar yang besar, dilakukan dengan kreatif, inovatif dan keperibadian tertentu.

Manajemen dalam UKM dapat dilakukan dengan mengorganisasi diri dalam bentuk organisasi koperasi atau non-koperasi, yang merupakan suatu organisasi modern, dikelola secara modern. UKM dalam bentuk perusahaan perorangan tidak akan kuat dalam menghadapi persaingan global.

Lapangan pekerjaan diciptakan di semua sektor ekonomi, terutama oleh UKM harus menciptakan lapangan pekerjaan yang produktif agar dapat menyumbang pada penciptaan lapangan pekerjaan, pendapatan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian, apa yang tercantum dalam UUD’45 pasal 33 ayat 1, 2 dan 3 itulah yang seharusnya dijadikan dasar ekonomi kerakyatan, jika mampu ditujukan pada kepentingan rakyat banyak.

Bahasa Rakyat Bahasa Kebenaran

Bahasa rakyat adalah sangat sederhana dan menunjukkan suatu fakta bahkan suatu kebenaran (tidak semua fakta suatu kebenaran). Rakyat mengerti bahasa yang menyentuh kebutuhan kehidupan mereka sehari-hari seperti : tersedianya lapangan pekerjaan yang mudah dimasuki mereka atau oleh anak-anak mereka, penghasilan dapat menjamin kehidupan minimum mereka, pendidikan untuk anak-anak mereka terjamin, kalau bisa tidak membayar, kalau sakit dapat berobat ke rumah sakit dengan juga tidak membayar. Semua kebutuhan ini secara umum dikenal dengan kebutuhan-kebutuhan dasar (basic needs), seperti : makanan, pakaian, perlindungan, pendidikan, kesehatan, transportasi, rekreasi, lapangan pekerjaan, upah yang adil, bebas rasa takut pada kehidupan masa depan.

Tetapi, kalau para politisi menggunakan bahasa rakyat dalam berkampanye, akan terlalu cepat terbukti kebohongannya. Beberpa cagub dan cabup dalam pilkada di beberpa daerah menjanjikan pendidikan gratis dan kesehatan gratis, yang sebenarnya tidak mungkin dilakukan dalam sistem dan kondisi perekonomian di Indonesia seperti sekarang ini.

Perjuangan untuk kebutuhan dasar rakyat adalah perjuangan jangka panjang, tidak mungkin dapat dicapai dengan satu-dua periode jabatan bupati, gubernur, dan presiden. Keinginan untuk pemenuhan kebutuhan dasar rakyat adalah suatu perjuangan untuk kesejahteraan, yang membutuhkan perubahan-perubahan mendasar sendi-sendi perekonomian yang menghamabat. Keinginan seperti ini membutuhkan pemimpin yang punya roh kepemimpinan yang berani mengorbnkan dirinya untuk kepentingan rakyat. Pemimpin seperti itu sulit dicari pada zaman sekarang ini, tidak seperti para pemimpin tempoh dulu, selain sebagai pahlawan pejuang punya roh yang suci, yang lebih baik masuk penjara kolonial daripada berhenti berjuang untuk kemerdekaan.

Sekarang ini kehidupan sudah berubah, semakin pragmatis; tujuan perjuangan semakin abstrak menyangkut masalah-masalah ekonomi, kemanusiaan dan lingkungannya, yang kadang-kadang baik aktivitas maupun hasilnya tidak mudah untuk diukur secara kuantitatif maupun kulitatif.

Namun demikian, tidak berarti tidak ada yang dapat diperbuat oleh pemimpin sekarang, melainkan banyak hal-hal yang dapat diperbuat agar keinginan-keinginan para pemimpin dapat diwujudkan sesuai dengan keinginan-keinginan rakyat, khususnya tentang konsep ekonomi kerakyatan ini. Masalahnya, terletak pada bagaimana menjabarkannya dalam cirri-ciri atau indikator-idikator serta sasaran-sasaran yang konkrit agar dapat dilaksnakan dan dapat diukur kinerjanya, bahkan dalam jangka pendek. Semoga pemimpin-pemimpin yang memikirkan ekonomi kerkyatan ini berhasil dan mendapat Ridho dari Allah SWT.

KOMPETEN DAN KOMPETENSI

Oleh : Prof. H. Buyung Ahmad Syafei, Ph.D.

Kompeten adalah ketrampilan yang diperlukan seseorang yang ditunjukkan oleh kemampuannya untuk dengan konsisten memberikan tingkat kinerja yang memadai atau tinggi dalam suatu fungsi pekerjaan spesifik. Kompeten harus dibedakan dengan kompetensi, walaupun dalam pemakaian umum istilah ini digunakan dapat dipertukarkan. Upaya awal untuk menentukan kualitas dari manajer yang efektif didasarkan pada sejumlah sifat-sifat kepribadian dan ketrampilan manajer yang ideal. Ini adalah suatu pendekatan model input, yang fokus pada ketrampilan yang dibutuhkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Ketrampilan-ketrampilan ini adalah kompetensi dan mencerminkan kemampuan potensial untuk melakukan sesuatu. Dengan munculnya manajemen ilmiah, perhatian orang-orang berbalik lebih pada perilaku para manajer efektif dan pada hasil manajemen yang sukses. Pendekatan ini adalah suatu model output, dengan mana efektivitas manajer ditentukan, yang menunjukkan bahwa seseorang telah mempelajari bagaimana melakukan sesuatu dengan baik.

Terdapat perbedaan konsep tentang kompetensi menurut konsep Inggris dan konsep Amerika Serikat. Menurut konsep Inggris, kompetensi dipakai di tempat kerja dalam berbagai cara. Pelatihan sering berbasiskan kompetensi. Sistem National Council Vocational Qualification (NCVQ) didasarkan pada standar kompetensi. Kompetensi juga digunakan dalam manajemen imbalan, sebagai contoh, dalam pembayaran berdasarkan kompetensi. Penilaian kompetensi adalah suatu proses yang perlu untuk menyokong insisiatif-inisiatif ini dengan menentukan kompetensi-komptensi apa yang karyawan harus perlihatkan.

Pendapat yang hampir sama dengan konsep Inggris dikemukakan oleh Kravetz (2004), bahwa kompetensi adalah sesuatu yang seseorang tunjukkan dalam kerja setiap hari. Fokusnya adalah pada perilaku di tempat kerja, bukan sifat-sifat kepribadian atau ketrampilan dasar yang ada di luar tempat kerja ataupun di dalam tempat kerja.

Kompetensi mencakup melakukan sesuatu, tidak hanya pengetahuan yang pasif. Seorang karyawan mungkin pandai, tetapi jika mereka tidak meterjemahlkan kepandaiannya ke dalam perilaku di tempat kerja yang efektif, kepandaian tidak berguna. Jadi kompetensi tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan..

Kebingungan yang banyak terjadi dengan kompetensi adalah pengetahuan (knowledge), ketrampilan (skills), sikap (attiudes), dan sifat-sifat pribadi lain (KSAs). Apakah KSAs sama dengan kompetnsi kerja? Kravetz menyatakan tidak sama, walaupun terdapat hubungan antara KSAs dan kompetensi, ada perbedaan tertentu antara mereka. Tabel di bawah ini memperlihatkan pebedaan-perbedaan kunci :.

Suatu kompetensi adalah apa yang seorang karyawan mampu kerjakan untuk mencapai hasil yang diinginkan dari satu pekerjaan. Kinerja atau hasil yang diinginkan dicapai dengan perilaku ditempat kerja yang didasarkan pada KSAs. ditunjukkan dengan kerangka berikut:.

Dari kerangka di atas dapat diketahui bahwa secara teoritis KSAs adalah sebagai dasar perilaku di tempat kerja, sedangkan perilaku di tempat kerja yang mengandung unsur-unsur KSAs menghasilkan kinerja. Untuk praktik, seuatu pekerjaan spesifik harus diidentifikasi kriteria-kriteria utamanya yang kemudian dijabarkan ke dalam dimensi-dimensi dan indikator-indikator kinerja kunci yang harus dicapai berdasarkan standar kinerja yang telah ditetapkan. KSAs di sini adalah merupakan dasar kompetensi kerja yang merupakan kemampuan, kemauan, dan sikap untuk mencapai strandar kinerja yang telah dietapkan dalam setiap pekerjaan spesifik. Kemampuan, kemauan, dan sikap ini dapat diamati dalam perilaku di tempat kerja dalam seseorang melaksanakan pekerjaannya.

Misalnya, Motivasi sesungguhnya tidak lain adalah sikap seseorang dalam bekerja di tempat kerja, seperti bersemamgat, tekun, ulet, yang tidak dapat diamati di luar tempat kerja. Dasar motivasi adalah kebutuhan-kebutuhan manusia, yang menimbulkan dorongan atau tidak untuk berperilaku tertentu.

Kepemimpinan tidak lain adalah KSAs, artinya mengandung unsur-unsur pengetahuan, ketrampilan, dan sikap dalam proses mempengaruhi orang-orang lain. Komunikasi sebagai bidang ilmu pemahaman juga mengandung KSAs, artinya untuk berkomunikasi yang efektif harus memiliki pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang etis. Jadi tidak ada pekerjaan apapun yang tidak mengandung KSAs, hanya berbeda dalam proporsinya saja.

Dalam bidang pendidikan mulai dari pendidikan dasar, menengah sampai pendidikan tinggi memerlukan adannya keterkaitan dan kesesuaian antara lembaga pendidikan dan dunia kerja (link antara University & Industry). Sebagai konsekwensinya, kurikulum-bebasiskan-kompetensi harus dirancang berdasarkan pada praktik-praktik dalam industri, sebaliknya praktik-praktik dalam industri seharusnya didasarkan pada KSAs yang telah diperoleh dari lembaga pendidikan. Di Indonesia, ini berarti perlu adanya kerjasama antara badan yang mempunyai otoritas dalam penysunan kurikulum-berbasiskan –kompetensi deangan badan yang mempunyai otoritas menentukan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yang berwewnang memberikan sertifikasi profesi.. Jika tidak, maka ”kurikulum-berbasiskan-kompetensi” kemungkinan besar tidak akan sesuai dengan standar kompetensi kerja dalam industri. Berarti krikulum-berbasiskan-kompetensi tidak mmampu menyediakan SDM yang ”siap pakai”.

1.Sistem Komptensi di Inggris

Menurut Shirley Fletcher (Terbitan bahasa Indonesia, 2005) pada awal tahun 1970-an, program New Training Initiative (MSC 1981) untuk pertama kali diluncurkanh sebagai landasan standar baru (standards of new kinds). Pada tahun 1986, White Paper dan peninjauan kembali kualifikasi ketrampilan kejuruan (vocational qualifications) mengarahkan lahirnya Standards Development Programme (Program Pengembangan Standar). Kemudian, Manpower Service Commission diberi tanggung jawab untuk mengembangkan standar kinerja pekerjaan untuk semua sektor industri.

Tinjauan terhadap kualifikasi ketrampilan kejuruan juga mengarah pada pembentukan NCVQ, dan sekarang menjadi Qualification and Curriculum Authority (QCA), yang bertanggung jawab untuk mengembangkan kriteria kerangka kualifikasi baru berdasarkan standar kompetensi baru.

Masing-masing industri diminta mengembangkan standar untuk sektornya sendiri. Badan asosiasi masing-masing industri diberi tanggung jawab mengelola proyek pengembangan standar kompetensi unruk sektornya sendiri. Mereka juga mengembangkan standar yang berlaku untuk semua peran pekerjaan pada semua sektor industri dan perdagangan. Di Inggris, standar berbasiskan-kompetensi mencerminkan harapan kinerja di tempat kerja. Pengembangan standar kompetensi pribadi yang melengkapi standar kompetensi kerja juga terus dilanjutkan.

2. Amerika Serikat – Model Awal dalam Pendidikan

Umumnya, orang sepakat bahwa pendidikan berbasis kompetensi berakar dari pendidikan guru, yang biasanya disebut sebagai CEBT : competency-based eductation and training. Pengembangn dipercepat oleh pendanaan dari US Office of Education untuk mengembangkan model program pelatihan bagi guru-guru sekolah dasar.

Model ini mencakup ’spesifikasi tepat mengenai kompetensi atau perilaku yang harus dipelajari, instruksi yang berdasarkan modul, pengalaman pribadi dan di lapangan’. Model ini dikenal sebagai pendidikan guru berbasis kompetensi atau performance-based teacher education PBTE). Tetapi model ini mendapat reaksi dari lembaga pendidikan tinggi, yang memandang tren baru tersebut sebagai ancaman otonomi dan status akademis. Sistem berbasis model ini juga menuntut reorganisasi sumber daya yang besar – isu yang berdampak pada bidang pendidikan dan pelatihan pada semua level (Shirley Fletcher, 2005).

OPPORTUNITY COST PERTUMBUHAN EKONOMI

Oleh : Prof.H.Buyung Achmad Sjafei, Ph.DJakarta, 21 Mei 2009

Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di atas 5 persen rata-rata per tahun perlu dicapai di negara-negara sedang berkembang, karena tingkat pertumbuhan penduduk yang masih tinggi, bahkan pertumbuhan angkatan kerja lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan penduduk. Dalam labour force concept yang dipakai di Indonesia, angkatan kerja adalah penduduk berumur 10 tahun ke atas yang bekerja dan mencari pekerjaan.

Di Indonesia pertumbuhan ekonomi pada periode Repelita di bawah orba mencapai rata-rata 7 persen per tahun, bahkan dalam Repelita II mencapai 9 persen per tahun. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi bermanfaat untuk peningkatan tersedianya barang- barang untuk konsumsi, diharapkan terjadi distribusi pendapatan yang merata (trickle down), peningkatan standar hidup umumnya, peningkatan kesejahteraan masyarakat, perbaikan pendidikan dan pelayanan kesehatan, penggunaan sumber-sumber daya alam yang efisien, tidak merusak lingkungan.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di negara-negara sedang berkembang, juga diharapkan menjadi mesin ekonomi pembangunan untuk mencapai kemajuan yang cepat, mengatasi keterbelakangan yang berabad akibat penjajahan, menuju negara yang maju dengan industri modern. Tetapi harapan tentang manfaat pertumbuhan ekonomi seperti itu tidak mungkin dapat dicapai, kalau hanya mengandalkan pada teori dan konsep ekonomi yang dianut para ekonom barat seperti teori ekonomi neo-klasik dan neo-libral, yang di negara-negara sedang berkembang secara empirik tidak terbukti kebenarannya .

Pertumbuhan ekonomi tanpa suatu perencanaan oleh suatu pemerintahan yang kuat akan mengakibatkan biaya sosial yang tinggi, yang akan sangat membebani masyarakat generasi sekarang dan generasi-genarasi akan datang. Biaya sosial pertumbuhan ekonomi tersebut dapat berupa : dampak lingkungan, opportunity cost, distribusi pendapatan yang tidak merata, kemiskinan, pengangguran, dampak sosial : budaya, stress kejahatan; pertumbuhan yang tidak berkelanjutan, kemungkinan ekonomi makro yang tidak stabil seperti dialami oleh Indonesia sekarang. Opportunity Cost of Growth “Oppportunity cost an amount of money lost as a result of choosing one investment rather than another.”

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi selama 32 tahun di bawah rezim ekonomi orba, Indonesia mengalami biaya-biaya sosial, antara lain dengan apa yang disebut: opportunity cost of growth. Ini berhubungan dengan pilihan alokasi sumber daya apakah: untuk menghasilkan barang-barang konsumen? atau menghasilkan barang-barang modal?

Dalam pengalaman perekonomian Uni Soviet masa lalu, opportunity cost ini terjadi antara Industri A yang menghasilkan alat-alat produksi, dan Industri B yang menghasilkan barang-barang konsumen. Strategi yang dilaksanakan Uni Soviet adalah tingkat pertumbuhan Industri A lebih cepat dari Industri B, sehingga sebagai hasilnya basis ekonomi Uni Soviet sangat kuat, tetapi barang-barang yang tersedia untuk konsumen terbatas.hal ini mengakibatkan opprrtunity cost untuk membangun Industri A sangat tinggi, yang mengorbankan kebutuhan-kebutuhan masyarakat terhadap barang-barang konsumsi. Sehingga dikenal di Uni Soviet pada waktu itu, masyarakat punya uang banyak, tetapi barang yang mau dibeli kurang tersedia.

Di Indonesia, kebalikan dari di Uni Soviet, semenjak dimulai pembangunan pada periode orba, yang dibangun adalah industri-industri barang jadi yang menghasilkan barang-barang konsumen. Dan ini untuk menunjukkan perbedaan terhadap keadaan ekonomi zaman “orla”, bahwa rezim orba dapat mensejaterahkan rakyat dengan menyediakan kebutuhan-kebutuhan dasar, anatara lain sandang dan pangan. Industri berat kecuali industri baja di Cilegon, dan industri-industri hulu hampir tidak terpikirkan. Mungkin karena barang-barang modal dan bahan-bahan baku industri dapat diimpor dengan murah akibat kurs dollar yang rendah. Dan mungkin juga karena pengaruh pendapat ada dari kalangan ekonom bahwa : kita tidak mungkin membangun industri berat selama pendapatan per kapita belum mencapai $500. Kebijaksaan seperti ini akhirnya jadi bumerang, setelah krisis ekonomi terjadi pada tahun 1997, industri-industi barang-barang jadi pada bangkrut, dan basis ekonomi bukan saja rapuh, tetapi memang tidak dibangun. Akibatnya, dapat kita rasakan sekarang, dalam industri kimia farmasi, misalnya, yang menghasilkan obat-obatan, bahan bakunya diimpor dengan kurs dollar yang tinggi, sehingga harga obat-obatan naik beberapa ratus persen dibandingkan dengan sebelum krisis ekonomi. Industri-industri hulu tidak dibangun ini bukan karena masalah implentatif, tetapi masalah konsep.Banyak lagi opportunity cost pertumbuhan ekonomi lainnya, yang dapat diungkapkan seperti keperluan menciptakan pertumbuhan melalui pengalokasian sumber-sumber daya untuk pembangunan prasarana dan sarana; dan mengabaikan alokasi sumber-sumber daya pada usaha-usaha masyarakat yang kita kenal dengan UKM..

Dengan demikan, tanpa pembangunan basis ekonomi yang kuat, dan dengan tidak adanya industri berat dan industri hulu, dan mengabaikan usaha-usaha masyarakat yang dikenal sekarang ini dengan UKM, maka opportunity cost pertumbuhan akan sangat tinggi, yang akibatnya Indonesia tidak mungkin lepas dari ketergantungan pada pihak asing, dan tidak mungkin mencapai kemajuan yang sesungguhanya, kecuali kemajuan semu. Perdebatan Konsep Ekonomi Perdebatan konsep ekonomi terutama menjelang pilpres 8 Juli 2009 antara para Capres, kelihatannya menjadi ramai dan cukup menarik. Ada yang dituduh sebagai penganut konsep ekonomi neo-libral atau neo-libralisme, yang merasa dituduh seperti itu buru-buru membantah; ada yang mengemukakan konsep ekonomi kerakyatan dan penggunaan produk dalam negeri. Sebagai suatu wacana perbedaan konsep seperti itu baik-baik saja, tetapi bukan untuk capres, melainkan untuk bahan seminar ekonomi di perguruan tinggi oleh kalangan ekonom.

Kalau untuk capres, kembalilah pada konsep ekonomi yang telah diwariskan oleh pendiri Negara ini, bahkan bukan hanya sekedar konsep, tetapi idelogi ekonomi nasional.

Dalam UUD ’45 pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 sudah jelas dirumuskan sistem perekonomian yang dikehendaki oleh pendiri negara ini. Apa yang dinamakan “ekonomi kerakyatan” ( istilah ini sebenarnya tidak jelas dari mana), namun dapat ditafsirkan secara implicit dengan bunyi pasal 33 ayat 1 UUD ’45 beserta penjelasannya, dan secara explicit dengan pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD’45.

Tentang konsep ekonomi neo-libral atau neo-libralisme bukan masalah yang perlu diperdebatkan lagi apalagi oleh capres, Indonesia telah masuk ke dalamnya pada awal Orede Baru dengan para ekonom yang dikenal dengan Mafia Berkeley, yaitu sekelompok ekonom lulusan Universitas Kalifornia di Berkeley yang dibina oleh pemerintah Amerika untuk membelokkan arah perekonomian Indonesia ke jalan ekonomi pasar neo-libral atau neo-libralisme.

Suharto sendiri masih mampu bertahan terhadap pengaruh ekonomi neo-libral atau neo-libralisme ini; minimal dengan tidak dilaksanakannya privatisasi aset-aset BUMN, tidak sepenuhnya menganut pasar bebas, tidak dilakukan pengurangan subsidi-subsidi untuk rakyat.

Di bawah Suharto, BAPPENAS masih berfungsi dengan baik dalam menyusun Rencana Pembangunan Nasional Lima Tahun (Repelita ) sampai dengan Repelita ke-7, sebagai wujud peranan negara dalam bidang ekonomi. Pancasila dan UUD ’45 masih dijadikan dasar yang kokoh bagi kehidupan berpolitik dan ekonomi, walaupun realisasinya berbeda.

Tidak benar kalau ada yang berpendapat bahwa neo-libralisme di Indonesia telah dimulai pada zaman Soekarno. Pemerintahan Soekarno menjalankan konsep ekonomi terpimpin (guided economy) dengan landasan ideal Pancasila dan landasan konstitusional UUD ’45, disiapkan Pembangunan Semesta dan Berencana. Pemerintahan Soekarno masuk pasar internasional memang betul dalam arti export, tetapi itu tidak sama dengan pengertian neo-libralisme.

Dalam pemerintahan “era reformasi” sekarang pelaksanaan ekonomi neo-libral justeru bukan saja tidak mampu untuk dihindari, tetapi bahkan ikut terlibat didalamnya, karena krisis ekonomi Indonesia yang tidak kunjung pulih, dan ketergantungan terhadap bantuan asing sudah terlalu dalam.

Kenyataan seperti ini tidak ada gunanya dijadikan bahan bantah-membantah. Kalau semua elit politik bangsa ini mau mengakui kenyataan ini secara objektif, yang tidak hanya memperjuangkan kepentingan jabatan, pribadi atau golongan, mungkin dengan segala funds & forces nasional yang ada, semua masalah bangsa dapat diatasi.

Apa yang dinamakan “ekonomi kerakyatan” atau lebih tepat usaha-usaha masyarakat dalam UKM merupakan bagian penting dari basis ekonomi nasional, yang dapat tumbuh apabila basis ekonomi keseluruhan berhasil dibangun. Sebaliknya basis ekonomi nasional tidak mungkin berhasil dibangun apabila tidak menyertkan pembanguan ekonomi masyarakat. Dalam membangun ekonomi masyarakat tidak mungkin dicapai kalau hanya dipakai faktor-faktor ekonomi saja. Di sini justeru faktor-faktor non-ekonomi seperti rasa nasionalisme, terutama bagi para pemimpin, dan juga menghindari semangat konsumerisme bagi rakyat banyak akan sangat menentukan.

Bagaimana mungkin gagasan : gunakan produk hasil produksi dalam negeri, atau hasil produksi dari UKM kalau rasa nasionalisme sudah luntur dan rakyat sudah terjebak pada semangat konsumerisme terutama pada produk-produk impor.. Itu bukan salahnya rakyat sebagai konsumen kalau tidak memakai produk dalam negeri, karena kita sudah terlalu jauh masuk dalam pasar bebas, dan selama ini tidak ada proteksi terhadap industri dalam negeri.

Produk-produk impor seperti : pakaian, sepatu, makanan, bahkan sampai buah-buahan sudah biasa digunakan oleh masyarakat kita.

Perubahan Memerlukan Kepemimpinan Kuat dan Berkarakter, diteruskannya pelaksanaan konsep ekonomi neo-libral atau neo-libralisme terutama dalam era reformasi ini, pasti akan menimbulkan biaya sosial yang lebih besar lagi, tidak saja opportunity cost of growth, tetapi biaya-biaya sosial lainnya.

Untuk merubah haluan dalam konsep dan kebijaksanaan ekonomi seperti ini, diperlukan suatu pemerintahan dengan pemimpin yang mempunyai kepemimpinan yang extra kuat dan berkarakter. Pengalaman sejarah membuktikan bahwa pemimpin-pemipin besar dan berkarakter selalu dilahirkan oleh peristiwa-peristiwa besar.

Bung Karno menjadi pemimpin besar yang berkarakter yang sangat kuat dilahirkan oleh perjuangan beliau semenjak muda untuk kemerdekaan Indonesia, dan akhirnya menjadi pemimpin dunia ketiga; pak Harto menjadi pemimpin kuat bahkan cenderung otoriter lahir sebagai pemimpin pada peristiwa 30 September 1965; J.F.Kennedy sebagai presiden Amerika Serikat, Chruscev sebagai Perdana Menteri Uni Soviet menjadi pemimpin dunia berkarakter kuat dalam perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet; Fidel Castro sebagai pemimpin besar Revolusi Cuba tidak mampu dijatuhkan oleh Amerika Serikat baik dengan blokade ekonomi maupun dengan ancaman perang; Mandela menjadi pemimpin besar yang lama mendekam di penjara lahir dalam melawan apartheid (suatu sistem politik rasialis) di Afrika Selatan, dan banyak lagi contoh-contoh lain-lain.

Sekarang ini diperlukan pemimpin yang memiliki kepemimpinan strategik, yang memiliki visi, misi dan tujuan jangka panjang, peka terhadap perubahan-perubahan lingkungan, berorientasi pada kepentingan bangsa dan rakyat. Walaupun masa jabatan sebagai presiden hanya 5 tahun, tetapi konsep ekonomi tidak boleh dibatasi oleh masa jabatan, tidak boleh dijadikan pekerjaan rutin; harus ada estafet dalam kepemimpinan untuk strategi dan kebijaksanaan ekonomi jangka panjang.

Sayangnya kepemimpinan seperti itu hingga saat ini belum muncul kepermukaan, atau memang secara alami belum dilahirkan, atau menunggu suatu peristiwa besar terjadi di Indonesia.Tetapi, tidak mungkinlah kita menunggu pemimpin besar yang karismatik, apalagi yang belum dilahirkan, atau menunggu peristiwa besar dulu.

Sekarang juga kita membutuhkan pemimpin, walaupun dengan kepemimpina yang biasa saja, dan Insya Allah berhasil dengan konsep ekonomi yang benar, dan dengan nawaitu keselamatan dunia dan akherat bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pembangunan ekonomi harus dilakukan dengan memasukkan faktor-faktor non-ekonomi; faktor kemanusiaan seperti : pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan, pendidikan dan pelayanan kesehatan yang murah dan baik, kesejahteraan rakyat, dan lain-lain harus menjadi agenda utama dalam pembangunan ekonomi. Jika tidak Indonesia akan selalu berada dalam keterpurukan berkepanjangan.

JANGAN MEMBODOHI RAKYAT DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Prof. H. Buyung Achmad Sjafei, Ph.D. – Jakarta, 17 Mei 2009

Latar Belakang

Sejarah pemikiran tentang ilmu ekonomi tebagi dari dua kutup pemikiran yang dalam praktiknya menghasilkan kebijaksanan-kebijaksanan ekonomi yang berbeda bahkan berlawanan. Pertama, teori ekonomi yang dikenal dengan klasik, neo-klasik, libral dan neo-liberal yang pada intinya berpusat pada mekanisme pasar sebagai tangan yang tidak kelihatan yang dianggap mampu mengatur kehidupan perekonomian untuk mencapai kemajuan ekonomi sesuat bangsa. Ini secara evolusi beratus tahun berhasil dicapai oleh Negara-negara Eropah Barat, Amerika Utara, dan Jepang menjadi Negara-negara industri maju. Kedua, pemikiran yang timbul dari kebutuhan pembangunan Negara-negara EropahTimur, terutama Uni Soviet yang berpusat pada peranan besar Negara dalam pembangunan ekonomi untuk mencapai masyarakat sosialisme dengan suatu perencanaan sentral oleh Negara.

Peranan Negara dalam perekonomian mendomonasi pemikiran para pemimipn Negara-negara sedang berkembang Asia, Afrika, dan Amerika Latin pada tahun 1960-an, yang dipengaruhi terutama oleh keberhasilan Negara-negara sosialis Eropa Timur dalam waktu singkat dapat mencapai kemajuan dalam semua bidang dengan adanya peranan besar dari negara. Selain itu ada juga pengaruh pemikiran beberapa ahli ekonomi Barat yang melihat berhasilnya pemulihan ekonomi Eropa Barat setalah hancur dalam PD-II dengan Marshall Plan yang menurut pemikiran mereka dapat diterpakan di Negara-negara sedang berkembang. Yang terpenting adalah keyakinan pemimpin-pemimpin nagara-nagara sedang berkembang untuk mencapai kemajuan bangsa yang cepat dan tidak tergantung pada asing kususnya bekas penjajah, dengan kemandirian ekonomi, dapat diwujudkan dengan peranan Negara melalui suatu perencanaan pembangunan nasional.

Kondisi Dunia Sekarang

Kita tidak mungkin dapat menutup mata terhadap perubahan-perubahan mendasar yang terjadi di dunia ini pada penghujung abad ke-XX dan awal abad ke- XXI. Perubahan yang sangat mendasar adalah rontoknya Negara-negara Eropah Timur sebagai blok begara-negara sosialis, yang dimulai oleh Uni Soviet sebagai Negara adi kuasa, yang merupakan acuan Negara-negara sedang berkembang, turut berpengaruh terhadap ideologi pembangunan Negara-negara sedang berkembang. Dalam bidang ekonomi dimulai dengan glasnost dan perestroika dari Mikail Gorbacov, Uni Soviet masuk ke mazhab pasar bebas, privatisasi perusahaan-perusahaan milik Negara, hilangnya subsidi-subsidi tertentu. Bagi Rusia dan Negara-negara bekas Uni Soviet mungkin tidak ada masalah masuk ke pasar bebas, karena basis ekonomi dan teknologinya sudah sangat kuat; justeru dengan masuknya ke pasar bebas dunia kemungkinan dapat memanfaatkan keunggulan-keunggulan yang ada di dunia lain. Bagi Indonesia untuk masuk ke pasar bebas dunia sama sekali belum siap, karena keterbelakangan dalam segala bidang belum berhasil diatasi.

Globalisasi di satu pihak, regionalisasi di lain pihak, ditambah lagi oleh lembaga-lembaga internasional seperti IMF, World Bank, GATT, WTO membuka pintu seluas-luasnya bagi pasar bebas dan libralisasi ekonomi dan perdagangan internasional. Negara-negara sedang berkembang tidak mampu untuk menghadang apalagi mencegah akibat jelek dari globalisasi ini. Inti globalisasi adalah untuk menghilangkan semua barier dalam perdagangan internasional, penguasaan ekonomi dunia ke tiga oleh Perusahaan-perusahaan Multinasional milik Eropah Barat, Amerika Utara, dan Jepang; dan akibatnya tidak mungkin efektif keinginan pemerintah sesuatu Negara untuk proteksi industri dalam negeri.

Keadaan ekonomi Negara-negara sedang berkembang, hampir tidak mengalami kemajuan kecuali hanya beberapa Negara saja; perencanaan pembangunan yang gencar dibuat oleh pemerintah di Negara-negara sedang berkembang mulai awal tahun 1960-an, khususnya di Indonesia, sekarang ini semakin surut. Semua kondisi ini menimbulkan tantangan-tantangan baru yang tidak mudah untuk diatasi dalam pembangunan di Negara-negara sedang berkembang, tertuama bagi Indonesia tanpa hadirnya suatu pemerintahan nasional yang kuat, yang mampu melaksankan konsep pembangunan yang melawan arus global, berpegang pada kemandirian dalam bidang ekonomi.

Kondisi Indonesia Sekarang

Pembangunan di Indonesia, terutama pada periode orba berhasil dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, rata-rata 7 persen per tahun. Konsep pembangunan didasarkan pada trilogi pembangunan : pemertaan pendpatan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas politik.

Tetapi keberhasilan dalam pertumbuhan ekonomi harus dilihat dari manfaat dan biaya sosial yang ditimbulaknnya. Ternyata, pertumbuhan ekonomi tersebut, tidak berhasil dalam memberikan manfaat seperti : penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan standar hidup rakyat, peningkatan daya beli masyarakat, pemerataan pendapatan, peningkatan kualitas kehidupan, aksesibilitas pendidikan, kesehatan yang terjamin, tingkat melek huruf, dan lai-lain. Jika dibandingkan dengan biaya sosial pertumbuhan ekonomi tersebut, mungkin ada yang kaget, mungkin juga tidak, tergantung pada tingkat kepekaan kita terhadap nasib bangsa ini pada masa yang akan datang, karena sangat tidak seimbang antara manfaat dan buaya sosial pertumbuhan.

Biaya sosial pertumbuhan ekonomi yang menjadi beban generasi sekarang dan generasi-generasi sepanjang zaman mendatang sangat besar. Sumber-sumber daya alam terkoras semakin menipis dan habis; pencemaran terhadap lingkungan tidak saja mengurangi sumber-sumber daya alam yang dapat digunakan, tetapi menimbulakan bahaya penyakit. Konservasi terhdap sumber-sumber daya alam tidak dilakukan. Jumlah angkatan kerja yang menganggur sangat besar, jumalah penduduk miskin semakin banyak, daya beli masyarakat rendah dan menurun, bahan-bahan kebutuhan dasar rakyat semakin mahal, aksesibilitas terhadap pendidikan semakin rendah, jaminan kesehatan tidak tersedia, kualitas kehidupan umumnya semakin jelek. Belum lagi untuk mengejar pertumbuhan ekonomi hutang luar negeri dan hutang dalam negeri semakin besar yang menjadi beban besar dari RAPBN. Semua orang dapat merasakan sendiri dalam kehiduapan real tanpa memerlukan suatu pembuktian dengan angka-angka statistik dari Badan Pusat Statistik.

Jangan Membodohi Rakyat dengan Pertumbuhan Ekonomi

Pada periode reformasi ini, jejak kebijaksanan ekonomi orba seperti ini mau diikuti, bahkan dengan konsep yang semakin tidak jelas arahnya. Perencanaan pembangunan tidak jelas, apalagi perencanaan pembangunan jangka panjang yang di waktu orba masih ada dalam bentuk GBHN, sekarang tidak ada. Pertumbuhan ekonomi menjadi acuan utama, bahkan dijadikan sebagai indikator keberhasilan dalam kebijaksanaan ekonomi sekarang ini.

Pertumbuhan ekonomi bukan indikator keberhasilan dalm ekonomi pembangunan, walaupun tingkat pertumbuhan ekonomi yang tiggi di atas 5 persen rata-rata per tahun penting, karena tingkat pertumbuhan pendududuk dan angkatan kerja di Indonesia masih tinggi. Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi disertai oleh peningkatan inflasi, walaupun kenaikan tingkat infalasi menurut angka-angka resmi di bawah dua digit, tetapi masyarakat merasakan pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari semakin mahal.

Pertumbuhan ekonomi, tidak menciptakan lapangan pekerjaan,,karena pertumbuhan ekonomi tersebut disumbang oleh perusahaan-perusahaan besar, yang umumnya perusahaan asing. Usaha ekonomi kecil dan menengah yang dimiliki rakyat yang merupakan lautan perekonomian Indonesia sumbangannya terhadap PDB relatif sangat kecil. Menurut Kwik Kian Gie, pada tahun 1999 jumlah perusahaan 36.815.409, terdiri dari yang besar 1.831 atau 0,01 persen, UKM 36.813.578 atau 99,99 persen. Sumbangan perusahaan besar yang 0,01persen dalam pembentukan PDB sebesar 59,36 persen, sedangkan perusahaan UKM yang 99,99 persen menyumbang hanya 40,64 persen dalam pembentukan PDB.

Menurut teori ekonomi, pertumbuhan ekonomi akan menciptakan lapangan pekerjaan, tetapi di Indonesia justeru tidak menciptakan lapangan pekerjaan, dan hal itu karena pertumbuhan ekonomi disumabang oleh sektor-sektor yang tidak ada kaitannya dengan perekonomian rakyat. Menurut teori ekonomi, pertumbuhan ekonomi akan menciptakan pendpatan bagi masyarakat, dan itu tidak terjadi, karena teori “trickle down effect” tidak tebukti di Indonesia. Menurut teori ekonomi klasik dan neo-klasik dengan mekanisme pasar pertumbuhan ekonomi dapat dicapai secara evolusi, tetapi pasar dalam perekonomian Indonesia tidak sempurna, buktinya suatu investasi belum tentu menciptkan multiplier effects, itupun tidak akan terbukti.

Dalam perekonomian Indonesia masih sangat diperlukan intervensi pemerintah dalam pembangunan, yang ditunjukkan oleh adanya rencana dalam pembangunan, karena mekanisme pasar belum dapat diandalkan . Betul, pasar domestik harus berkembang di semua daerah di Indonesia, termasuk di pedesaan, karena itu salah satu indikator kemajuan ekonomi, tetapi bukan dengan mekanisme pasar, melainkan dengan suatu perencanaan ekonomi nasional dan regional.

Dengan demikian,

berhentilah menilai keberhasilan bidang ekonomi hanya dengan menunjukkan pertumbuhan ekonomi, karena itu hanya membodohi rakyat. Rakyat sendiri lebih memahami keadaan ekonomi dari pergulatan mereka sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka. Dan berhentilah menuruti konsep-konsep pembangunan yang mungkin cocok bagi Negara-negara maju, tetapi yang tidak cocok dengan sejarah, keunggulan dan kearifan bangsa kita. Ini tantangan besar bagi penguasa Indonesia yang sebentar lagi akan ditentukan dalam Pilpres 2009.

PILPRES 2009, Siapa Pemenangnya ??

Oleh : Prof. Buyung Achmad Sjafei, Ph.D – Jakarta, 14 April 2009

Kesenjangan Sistem Politik dengan Kehidupan Politik

Pertanyaan ini akan sangat mudah untuk ditebak bagi orang-orang yang mengerti hakekat partai-partai politik dewasa ini. Setelah jatuhnya Suharto, seperti balas dendam saja setiap orang yang mau dapat mendirikan partai politik. Dalam orde baru partai politik dibatasi dengan 2 partai yaitu PDI dan P3 serta Golkar, sekarang mencapai 38 partai politik yang ikut pemilu 2009. Ini berarti terdapat kesenjangan antara sistem politik yang dicerminkan oleh banyaknya jumlah partai politik dengan kehidupan politik yang berkembang dalam masyarakat.

Periode orde baru sistem politik yang diwakili oleh 2 partai politik dan Golkar tidak mampu mewadahi kehidupan politik yang ada dalam msyarakat karena itu dipaksakan secara otoriter; sebaliknya sekarang sistem politik terlalu membengkak demi apa yang dikatakan “demokrsi”, sehingga banyak berdiri partai politik yang tidak dibutuhkan oleh kehidupan politik.. Tidak dibutuhkannya sebagian besar partai politik dibuktikan oleh hasil sementara pemilu kemarin yang hanya 9 partai politik yang mendapatkan suara yang berarti. Kesenjangan antara sistem dan kehidupan politik ini dibuktikan oleh jumlah pemilih yang golput sangat tinggi dan kegagalan mayoritas partai politik yang tidak mendapatkan suara.

Partai Politik tanpa Ideologi

Partai politik memang sebagai alat perjuangan untuk merebut kekuasaan. Tetapi kalau hanya sekedar alat untuk mendapatkan kekuasaan pribadi atau golongan, tanpa memiliki suatu ideologi yang jelas dan kuat, maka partai politik tersebut tidak ada bedanya dengan kumpulan orang-orang tanpa suatu pengikat. Partai politik seperti itu kelihatan exist bila ada gawe, sesudah itu akan sunyi sepi kembali, kecuali bagi pribadi-pribadi orang yang kebetulan berhasil duduk di lembaga legislatif dan/ atau eksekutif.

Ideologi dalam partai politik tidak hanya sekedar pengikat lahir dan bathin antara para anggotanya, tetapi merupakan rohnya suatu partai poitik untuk mencapai suatu tujuan besar, bukan tujuan pribadi atau golongan yang sesaat. Tidak adanya ideologi partai-partai politik sekarang terbukti juga dari banyaknya dari kaum intelektual yang jadi bajing loncat, atau tidak puas di partainya keluar dan mendirikan partai baru yang tidak laku dijual. Hakekat partai-partai politik seperti ini, anggota-anggotanya tidak bisa diandalakan karena sangat labil, yang dalam kasus pilpres mendatang akan berpengaruh dalam arti tidak loyal pada partainya atau pemimpinnya yang jadi capres.

Koalisi Partai-Partai Politik tidak akan Efektif

Yang akan menentukan pemenang pilpres bukan koalisi partai-partai politik, tetapi figur seorang calon pemimpin bangsa ini dari pandangan rakyat banyak.. Bila dalam pemilu orang masih punya kepentingan pribadi berada dalam partai, karena masih menjadi wadah perjuangan pribadi sebagai caleg, tetapi dalam pilpres anggota-anggota atau simpatisan-simpatisan partai dan masyarakat umum tidak membutuhkan lagi partai politik tertentu disebabkan tidak ada ikatan ideologi yang bisa membuat orang fanatik dan mau berkorban tanpa memikirkan kepentingan pribadi. Karena itu sangat mungkin orang-orang anggota partai politik tertentu akan memilih calon pemimpin dalam pilpres yang akan datang, bukan dari calon partai politiknya. Ini yang akan menjadi sebab koalisi partai-partai politik dalam pilpres tidak akan efketif.

Capres yang akan dipilih atau tidak dipilih tidak akan tergantung pada siapapun yang akan jadi cawapres, tetapi tergantung pada personal dan figur capres itu saja, walaupuin masih perlu memilih cawapres untuk kepentingan pemerintahan yang kuat dan stabil.

Ada pengamat yang mencoba mempertentangkan figur yang punya gagasan perubahan dengan yang dapat memelihara kontinuiti, dengan pendapat rakyat membutuhkan kontinuiti bukan perubahan. Pengamat ini wajib memahami bahwa antara perubahan dan kontinuiti terdapat hubungan yang kuat yang kedua-duanya tidak boleh dipisahkan. Perubahan tanpa kontinuiti bukan perubahan namanya, sedangkan kontinuiti tanpa perubahan berarti stagnant dan kehancuran, karena hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini.

Pemimpin yang diinginkan adalah pemimpin yang mampu dan mau melakukan perubahan-perubahan mendasar dan implementatif, berencana dengan wawasan jangka pendek dan jangka panjang, bukan wawasan yang dibatasi oleh periode berkuasannya saja. Pemimpin yang demikian ini wajib dibantu oleh orang-orang yang tidak hanya ahli, tetapi yang memahami ideoligi bangsa ini untuk mencapai kehidupan yang berkualitas, berkeadilan dan berkemakmuran untuk seluruh rakyat Indonesia.

Walaupun tidak ada pilihan capres seperti itu, rakyat akan tetap menentukan pilihannya dalam pilpres terhadap capres yang bukan karena partai politiknya, bukan karena adanya koalisi, tetapi karena itulah yang dianggap terbaik untuk dipilih. Silahkan pembaca untuk menebak sendiri siapa yang akan terpilih dalam pilpres dari capres-capres yang segera akan muncul dalam beberapa saat lagi, bila setuju pendapat bahwa koalisi partai-partai poitik tidak akan efektif dalam memenangkan pilpres.

SEKALI LAGI TENTANG SISTEM PEREKONOMIAN

Oleh : Prof. H. Buyung Ahmad Syafei, Ph.D.

LATAR BELAKANG

Pemikiran tentang sistem perekonomian berkembang semenjak Indonesia mulai merencanakan pembangunan perekonomian bangsa. Pada periode pemerintahan Soekarno, pemikiran tersebut pernah sampai pada gagasan dan cita-cita ekonomi sosialis Indonesia. Pada zaman Suharto berkembang pemikiran sekelompok ekonom tentang perekonomian Pancasila.

Sekarang ini, pengertian sistem perekonomian menjadi tidak jelas, terbukti ada dari kalangan elit politik yang berpendapat bahwa krisis perekonomian Indonesia terjadi karena sistem perekonomian yang salah dan harus diganti, tetapi tidak dijelaskan penggantinya seperti apa.

Sebenarnya, sistem perekonomian Indonesia, dari awal sudah dirumuskan oleh para pendiri bangsa ini yang tercantum dalam UUD ’45 pasal 33 ayat 1, 2, dan 3. Dalam UUD ’45 pada ayat 1 berbunyi : “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan; ayat 2 : Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara; ayat 3 : Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat.”

Dalam penjelasan UUD ’45, pasal 33 adalah dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ditangan orang seorang. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA

Sistem perekonomian tidak lain adalah bentuk hubungan produksi, yang merupakan jawaban terhadap pertanyaan siapa yang memiliki atau menguasai alat-alat produksi. Jika yang memiliki alat-alat produksi tersebut negara dan rakyat dalam organisasi koperasi, sedangkan swasta perorangan atau berbadan hukum tidak diperkenankan, maka sistem perekonomian semacam itu dinamakan sistem perekonomian sosialis, seperti Uni Soviet pada masa lampau. Jika alat-alat produksi didominasi pemilikannya dan penguasaannya oleh swasta perorangan atau badan hukum perseroan, maka dinamakan sistem perekonomian kapitalis. Jika alat-alat produksi dimiliki atau dikuasai oleh negara, masyarakat dalam organisasi koperasi, dan perusahaan swasta perorangan maupun perseroan, maka sistem perekonomian itu disebut sitem perekonomian campuran (mixed economy).

Sistem perekonomian Indonesia menurut UUD ’45 adalah sistem perekonomian campuran, di mana negara menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak; juga bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya yang merupakan pokok kemakmuran rakyat dikuasi oleh negara.

Swasta diperkenankan untuk menguasai cabang-cabang produksi yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak. Organisasi koperasi yang mengorganisir usaha-usaha rakyat dakam semua sektor menjadi salah satu pilar penting dalam sistem perekonmian Indonesia. Jadi dalam sistem perekonomian Indonesia terdapat tiga pilar perekonomian : Perusahaan-perusahaan BUMN dan BUMD yang merupakan penguasaan negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak; organisasi-organisasi koperasi sebagai badan hukum perusahaan bagi usaha-usaha yang dimiliki rakyat banyak; perusahan-perusahaan swasta yang berusaha dalam sektor-sektor yang produktif. Antara perusahaan-perusahaan BUMN/BUMD dan organisasi-organisai koperasi, serta perusahaan-perusahaan swasta besar dan kecil harus menciptkan kerjasama berdasarkan kekeluargaan untuk mencapai suatu perekonomian nasioanal yang demokratis.

SISTEM PEREKONOMIAN DALAM PRAKTIK

Perusahaan Negara (BUMN)

Pengertian dikuasai oleh negara perlu memperoleh pengertian yang jelas, terutama dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi sekarang ini; dan di mana negara-nagara di dunia ini dituntut untuk menyetujui dan masuk dalam perdagangan bebas; menghilangkan barir-barir dalam perdagangan internasional. Penguasaan oleh negara tidak harus berarti pemilikan oleh negara, sebab BUMN/BUMD yang dimiliki negara justeru dikelola tidak efisien, selalu merugi, dan sering terlibat dalam hutang yang besar. Jadi, justeru bukan berusaha untuk kemakmuran rakyat banyak, tetapi sebaliknya membebani rakyat banyak.

Pemilikan, mungkin lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan penguasaan. Pemilikan dapat diperoleh secara hukum, tetapi penguasaan adalah masalah kekuatan (forces) dan kekuasaan (power). Kekuasaan adalah hasil dari perjuangan dalam semua aspek kehiduapan berbangsa dan bernegara, terutama dalam bidang perekonomian. Kekuatan dan ketahanan dalam bidang ekonomi merupakan inti dari kekuasaan. Di sini prinsip berdikari dalam bidang ekonomi membuktikan kebenarannya. Arus globalisasi dan liberalisasi dalam investasi dan perdagangan dunia tidak akan menimbulkan masalah, jika Indonesia memiliki kekuatan dan kekuasaan dalam posisi penawaran dengan pihak-pihak luar, terutama pihak asing. Keputusan privatisasi perusahaan-perusahaan BUMN memberikan suatu bukti, bahwa kita tidak punya kekuatan dan kekuasaan dalam menghadapi arus globalisasi dan liberalisasi investasi dan perdagangan.

Secara konseptual dan operasional, sebelum adanya keputusan privatisasi, seharusnya perusahaan-perusahaan BUMN perlu dinilai (appraisal) terlebih dahulu, apakah aset-asetnya masih ada dan layak untuk mendukung pencapaian tingkat produktivitas tertentu. Kemungkinan besar produktivitas aktiva sudah rendah sekali bahkan negatif akibat banyak aset yang sudah tidak layak lagi dipakai, dan pemeliaharaan asaet-aset yang ada tidak pernah dilakukan. Selain itu, keberhasilan suatu bisnis tidak hanya ditentukan oleh target finansial untuk medapatkan laba, tetapi sangat ditentukan oleh etika bisnis,yang mengndung norma-norma dan nilai-nilai moral, yang mengatur perbuatan atau perilaku manajemen dan karyawan dalam tugas mereka sehari-hari. Tampaknya ini merupakan masalah besar di Indonesia, di mana terdapat anggapan, bahwa jika milik negara merugi tidak apa-apa karena tidak langsung menyangkut kepentingan pribadi. Justeru tanggung jawab pejabat atau penguasalah untuk mencarikan jalan keluar dari masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan BUMN sekarang ini. Kalau hanya untuk menjual aset-aset BUMN tidak perlu diangkat pejabat sampai pada tingkat Menteri.

Organisasi koperasi

Organisasi koperasi di Indonesia yang diharapakan menjadi salah satu soko guru perekonomian Indonesia, karena dianggap dapat mengorganisir usaha-usaha rakyat menjadi usaha-usaha yang besar dan modern, keberadaannya timbul tenggelam; tergantung pada denyut nadi pemerintah. Peranan pemerintah dalam menghidupakan dan menggerakkan koperasi masih terlalu dominan. Koperasi didirikan seperti dipaksakan untuk turut mensukseskan rencana pembangunan pemerintah. Akibatnya, swadaya koperasi hampir tidak ada walaupun salah satu prinsipnya adalah self-help atau menolong diri sendiri. Dengan hilangnya bantuan dan fasilitas dari pemerintah, hilang pulalah organisasi koperasi.

Ini bukan berati, bahwa koperasi lebih baik dilupakan saja. Koperasi adalah by-product dari sistem ekonomi kapitalis. Perkembangan koperasi sangat tergantung pada kemajuan sistem ekonomi. Di negara-negara industri maju koperasi berkembang dengan sehat, terutama dalam bidang koperasi konsumsi.

Di negara-negara sosialis, di Uni Soviet masa lalu, koperasi konsumsi menguasai perdagangan dari daerah provinsi sampai ke daerah-daerah pedesaan, melakukan pengadaan terhadap semua hasil-hasil pertanian.

Di negara-negara sedang berkembang yang pembangunan perekonomiannya berhasil : koperasi pemasaran, koperasi kredit, dan koperasi pemasaran cukup berhasil.

Di Indonesia, pada periode orba koperasi unit desa (KUD) berkembang sesuai dengan bantuan dan fasilitas yang diberikan pemerintah. Dengan jatuhnya pemerintah Suharto dan dalam krisis ekonomi, koperasi mengalami kemunduran lagi.

Jadi ada keterkaitan yang erat antara kemajuan koperasi dengan kemajuan perekonomian sesuatu bangsa. Koperasi adalah sub sistem dan by-product dari suatu sistem perekonomian. Koperasi akan berkembang kalau perekonomian maju, koperasi tidak dapat bekembang di luar sistem perekonomian yang ada

Perusahaan Swasta

Dalam sistem perekonomian Indonesia, UUD ’45 menjadi landasan konstitusional bagi perusahaan-perusahaan swasta. Perusahan-perusahaan swasta, terutama swasta nasional diharapkan bergerak dalam cabang-cabang ekonomi produktif, yang menciptakan productive-employment bagi masa tenaga kerja, sumber pendapatan masyarakat, dan ikut membangun perekonomian nasional- demokrasi.

Kenyataan yang ada, perusahan-perusahan swasta belum tumbuh dan berkembang seperti yang diharapakan sebagai salah satu soko guru perekonomian Indonesia. Perusahan-perusahaan besar, yang sering dikenal dengan perusahaan-perusahaan konglemerat pada periode orba, berjatuhan setelah pemerintahan Suharto jatuh.

Ternyata besarnya perusahaan belum menggambarkan suatu kekuatan organisasi dan usaha-usaha mereka. Karena besarnya perusahaan sebagai hasil dari kedekatan dengan penguasa, dan masih bersifat spekulatif, bukan produktif, jadi besar yang rapuh.

PEMERINTAHAN REFORMASI

Dalam periode reformasi, sistem perekonomian yang mau dijalankan tidak tergambar dalam keinginan, apalagi dalam suatu rencana pembangunan oleh pemerintah semenjak awal reformasi. Program apa yang akan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan negara, koperasi, dan perusahaan-perusahaan swasta dalam peranannya untuk pembangunan sektor-sektor ekonomi, dan pembangunan regional tidak ada. Paradigma pembangunan hendaklah dirubah dari pendekatan sektoral dan regional menjadi pendekatan sistem dan kelembagaan ekonomi.

Untuk melaksanakan sistem perekonomian yang diamanatkan oleh UUD ’45 diperlukan suatu pemerintahan presidensiil yang kuat, yang didukung oleh seluruh kekuatan masyarakat. Dengan demikian, tugas pemerintahan reformasi, jika hendak melaksanakan sistem perekonomian berdasarkan UUD ’45 harus mampu melakukan reformasi di semua bidang kenegaraan, termasuk reformasi birokrasi. Tetapi, tanpa dukungan dan keterlibatan seluruh kekuatan rakyat akan sukar melaksanakan semua rencana dan program reformasi, siapapun yang menjadi penguasa.

REFORM-ACTIE DAN DOELS-ACTIE

Oleh : Prof. Buyung Achmad Sjafei, Ph.D ~ Jakarta, 9 Pebruari 2009

Latar Belakang

Ini adalah judul tulisan Soekarno dalam “Fikiran Ra’yat”, 1933, yang kondisi waktu beliau menulisnya sangat berbeda dengan kondisi Indonesia sekarang ini. Dulu sebagai doels-actie Indonesia merdeka, sekarang Indonesia sudah merdeka, dan sebagai doels-actie adalah masyarakat adil dan makmur sebagai tujuan kemerdekaan Indonesia. Namun bagi Indonesia, pengertian doels-actie dan reform-actie masih sangat aktual sampai sekarang ini . Doels-actie adalah perubahan yang mendasar, sedangkan reform-actie adalah perbaikan-perbaikan yang tidak mendasar, atau perbaikan-perbaikan atas fondasi yang sudah ada. Bagi Indonesia dalam pembangunan memerlukan kedua-duanya baik doels-actie maupun reform-actie. Tanpa doels-actie kita tidak punya tujuan jangka panjang yang diimpikan oleh seluruh rakyat Indonesia, sebaliknya tanpa reform-actie, tanpa perbaikan sehari-hari rakyat akan menderita, dan doels-actie akhirnya tidak bisa dicapai.

Modal Dasar Pembangunan Indonesia

Pembangunan Indonesia memerlukan perubahan yang mendasar untuk merubah formasi ekonomi yang setengah kolonial dan setengah feodal manjadi formasi ekonomi-nasional demokrasi yang maju. Perubahan yang demikian itu sifatnya sangat mendasar, tidak mungkin hanya dengan melakukan reformasi atau perubahan yang implementatif saja. Pada awal kemerdekaan, sumber-sumber daya alam Indonesia masih utuh; jumlah penduduk masih sedikit; semangat nasionalisme dan perjuangan masih tinggi; daerah pedesaan masih asli mayoritas penduduk sebagai petani; tanah pertanian masih dimiliki oleh sebagian besar petani; daerah perkotaan belum penuh sesak; ketimpangan antara daerah pedesaan dengan daerah perkotaan belum mencolok; kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin masih belum tampak; urbanisasi masih rendah; semangat kegotong royongan masih hidup, walaupun pendidikan masih rendah namun nilai-nilai budaya bangsa masih dijunjung tinggi. Ini menjadi modal awal untuk pembangunan Indonesia modern.

Pancasila dan UUD ’45 masih punya Roh yang merupakan dasar idiil dan kostitusional bagi pembangunan Indonesia seutuhnya, dan pembangunan ekonomi khususnya. Dalam bidang pertanian terdapat UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) dan UUBH (Undang-Undang Bagi Hasil) yang mengatur tentang pemilikan tanah dan tata guna tanah, yang masih berlaku samapai sekarang ini.

Pembangunan periode Soekarno
Pada masa pemerintahan Soekarno, sebagai karya dari Dewan Perancang Nasional telah dibuat Rencana Pembangunan Semesta . Dalam “Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Berencana Tahapan Pertama 1961-1969” termasuk :

Bidang Mental/Agama/Kerohanian/Penelitian;
Bidang Kesejahteraan;
Bidang Pemerintahan dan Keamanan/Pertahanan;
Bidang Distribusi dan Perhubungan;
Bidang Keuangan dan Pembiayaan; Ketentuan Pelaksanaan.
Dalam Bidang Pemerintahan dan Keamanan : land reform; anti-kolonialisme dan anti-imperialisme; pembangunan tata pedesaan yang demokratis.
Dalam Bidang Produksi : pengutamaan produksi bahan keperluan hidup rakyat yang pokok menuju pembagian pendapatan nasional yang adil dan merata; cabang-cabang produksi yang vital bagi perkembangan perekonomian nasional dan menguasai hajat hidup rakyat banyak dikuasai oleh Negara, kalau perlu dimiliki oleh Negara;
Dalam Bidang Pembiayaan : diusahakan atas dasar kekuatan dalam negeri sendiri, dengan sejauh mungkin tidak menambah beban rakyat; dapat diadakan kerjasama ekonomi dan teknik dalam arti luas dengan luar negeri.

Semua itu didasarkan pada Tri Sakti, yaitu Berdaulat dalam Bidang Politik, Berdikari dalam Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Bidang Kebudayaan. Tujuan jangka panjangnya atau doels-actie adalah masyarakat adil dan makmur.

Tetapi Rencana Pembangunan Semesta ini tidak pernah direalisasikan disebabkan tidak adanya kestabilan dan keamanan dalam negeri akibat gejolak-gejolak politik berkepanjangan, perjuangan dalam membebaskan Irian Barat , dan dilanjutkan dengan konfrontasi dengan Malaysia. Akhirnya Presiden Soekarno jatuh setelah peristiwa 30 September 1965.

Masa “Orba”

Setelah dijamah dengan pembangunan selama 32 tahun pada periode orde baru, formasi ekonomi Indonesia menjadi lebih buruk dibandingkan dengan awal kemerdekaan. Keadaan menjadi terbalik, sumber-sumber daya alam seperti hutan dan pertambangan semakin habis; induastri-industri yang dibangun menciptakan polusi; teknologi mutakir yang digunakan mempercepat terkorasnya sumber-sumber daya alam; tanah pertanian bagi petani semakin sempit; tanah-tanah pertanian yang terlantar semakin luas; bencana alam seperti banjir dan erosi akibat rusaknya lingkungan semakin sering terjadi; kesenjangan anatara orang miskin dan orang kaya semakin besar; kegotong-royongan atau kesetiakawanan sosial hampir lenyap; hutang luar negeri sangat besar; akhirnya ketergantungan perekonomian Indonesia pada negara-negara maju, terutama dari segi pembiayaan pembangunan.

Namun pemerintahan presidensiil Suharto sangat kuat dengan kepemimpinan yang otoriter. Pembangunan nasional dalam era orba masih memiliki tujuan jangka panjang yang tertuang dalam “Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)”, dan Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Masyarakat adil dan makmur berdasarkan Panca Sila tetap sebagai doels-actie, sedangkan reform-actie tertuang dalam buku Repelita, yaitu Rencana Pembangunan Lima Tahun sebagai realisasi dari GBHN. Juli 1997 mulai terjadi krisis moneter yang diiringi dengan krisis ekonomi dan krisis di semua bidang yang menjatuhkan Presiden Suharto.

Masa “Reformasi”

Sesuai dengan namanya “reformasi”, maka doels-actie hilang sama sekali dalam pemikiran para elit dan penguasa dalam pembangunan. Kalau dalam era orba masih ada GBHN dan Repelita, maka pada era reformasi dokumen seperti itu tidak ada lagi. Dengan demikain baik doels-actie maupun reform-actie tidak jelas dalam era reformasi. Pada masa orba, semua partai politik harus berazaskan Panca Sila, dan UUD ’45 dijadikan landasan konstitusional pembangunan; P4 didoktrinkan samapai ke kampus-kampus, bahkan samapai ke taman kanak-kanak. Pada era reformasi Panca Sila hampir tidak pernah dibicarakan mungkin karena “over dosis” waktu orba, UUD ’45 sudah diamandemen, sehingga sistem pemerintahan sekarang tidak kabur, tidak presidensiil, tidak juga parlementer. Hak prerogatif presiden tidak jelas, termasuk dalam pengangkatan para pembantu-pembantunya, sangat tergantung kepada pertimbangan politik di luar sana.

Era reformasi mewarisi keadaan ekonomi orba yang krisis, yang sampai saat ini tidak kunjung pulih. Rezim reformasi tampaknya masih malu-malu untuk mengikuti jejak ekonomi orba, tetapi alternatif lain tidak mampu ditemukan. Dalam pembangunan, orba berpedoman pada apa yang dinamakan : Tri Logi Pembangunan : Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi dan Stabilitas Politik dan Keamanan. Dalam era reformasi, penguasa hanya berani menyatakan pertumbuhan ekonomi, tidak pernah disinggung mengenai pemerataan pendapatan dan stabilitas politik. Sedangakn pertumbuhan ekonomi bukan satu-satunya indikator pembangunan. Apalagi kalau pertumbuhan ekonomi itu hanya disumbang oleh sektor-sektor yang dikuasai oleh asing, bukan oleh ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi tersebut akan mempercepat proses pemiskinan rakyat banyak, dan makin akan meningkatnya ketergantungan Indonesia pada modal asing, makin habisnya sumber-sumber daya alam Indonesia tanpa memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia, makin dijadikannya Indonesia sebagai pasar surplus produksi industri negara-nagara maju.

Otonomi daerah, di samping sebagai tuntutan objektif daerah akibat sentralisasi yang berlebihan pada zaman orba, menjadi proyek para elit untuk memekarkan menjadi propinsi dan kabupaten dan kota. Sekarang ini dari sekitar 200 kabubaten dan kota sudah mencapai 477 kabupaten kota sebagai hasil dari pemekaran. Ternyata pemekaran tersebut tidak didasarkan pada strategi pembangunan nasional, tidak berdasarkan kemapuan sumber-sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia atau mamapu untuk disediakan. Akibatnya, sasaran otonomi daerah untuk mensejahterkan rakyat tidak tercapai, justeru menjadi beban dalam pembangunan nasional. Banyak kabupaten dan kota yang tidak melakukan perubahan apapun karena tidak siap untuk membangun.

Untuk melakukan perubahan baik yang sifatnya reform-actie, apalagi doels-actie memerlukan kekuatan nasional yang menyatu dalam satu kekuatan, mengerahkan semua kekuatan itu dan semua potensi dalam negeri yang ada hanya untuk pembangunan. Tetapi kemumgkinan seperti itu tidak ada sekarang ini, minimal dalam keadaan transisi seperti sekarang ini. Partai politik sangat banyak, karena setiap orang dapat mendirikan partai politik, walaupun tanpa suatu ideology. Partai-partai politik tidak mecerminkan kehidupan berpolitik yang sesungguhnya. Dengan demikian antara kehidupan politik dan sistem politik tidak “link and match” kalau boleh meminjam istilah Wardiman. Dengan demikian tidak ada satu kekuatanpun yang dapat melaksanakan perubahan. Partai-partai politik memiliki hanya satu agenda, bagaimana memenangkan pemilu dan pilpres untuk kekuasaan, sesudah itu saling berdebat dan kritik tanpa argumentasi, tanpa berbuat untuk perubahan baik reform-actie, apalagi doels-actie. Hal itu sangat jelas dari isi iklan mereka di TV-TV, dan spanduk-spanduk yang dipasang di pohon-pohon, bahkan di hutan belantara, foto-foto mereka di pasang di mana-mana dengan slogan-slogan singkat yang tidak bermakna, walaupun mengatas-namakan rakyat.

Yang sangat disayangkan adalah kaum intelektual yang seharusnya mencari kebenaran dan menunjukkan kebenaran pada masyarakat, justeru banyak yang terlibat dalam politik praktis yang ikut membodohi rakyat.
Perubahan memerlukan satu partai pelopor (bukan nama satu partai yang ada sekarang), yang memiliki suatu ideologi nasioanl-demokrasi yang kuat berdasarkan Panca Silla dan UUD ’45 dalam kerangka NKRI. Partai pelopor ini mendukung pemerintah yang melakukan perubahan-perubahan doels-actie seperti : meninjau kembali semua kontrak karya dengan perusahaan-perusahaan asing di bidang pertambangan seperti pertambangan Tembaga Pura di Timika, kontrak karya bidang minyak bumi dan gas bumi, yang harus menguntungkan pihak Indonesia; mengembalikan aset-aset BUMN yang telah dijual pada asing; melakukan perubahan-perubahan sosial di daerah pedesaan; memperlakukan UU Pokok Agraria dan UU Bagi Hasil dalam pemilikan tanah dan tata guna tanah; mengembalikan UUD ’45 khususnya pasal 33 ayat 1, 2, 3 sebagai dasar sistem perekonomian Indonesia; membentuk pemerintahan presidensiil yang kuat; mengembalikan musyawarah dan mufakat dengan sistem perwakilan sebagai azas demokrasi.

Dalam perubahan reform-actie, bahan-bahan pokok kebutuhan rakyat banyak harus tersedia yang cukup dengan harga yang terjangkau oleh masyarakt konsumen, namun tidak merugikan produsen, para petani. Indikator-indikator sosial harus menjadi perhatian dalam reform-actie, terutama menyangkut masalah pendidikan dan kesehatan masyarakat, dan lain-lain.

Inilah tugas pemimpin-pemimpin Indonesia yang akan datang, khususnya dalam pembangunan ekonomi. Untuk ini memerlukan pemimpin-pemimpin yang tegas dan berkarakter, dan memihak pada kepentingan nasional dan rakyatnya.

Konsep “Ekonomi Kerakyatan” yang Menyesatkan

Prof. Buyung Achmad Sjafei, Ph.D

Latar Belakang

Di negeri kita ini sedang berkembang suatu pendapat atau gagasan tentang “ekonomi kerakyatan”, yang berasal terutama dari kalangan politisi dan personil pejabat atau bekas pejabat. Pada dasarnya, pendapat atau gagasan ini berkisar pada bagaimana membangun usaha kecil dan menengah atau yang mereka sebut “usaha mikro” dalam rangka pembangunan ekonomi nasional. Salah satu “resep” yang mereka kemukakan adalah dengan memberikan kredit pada usaha-usaha kecil dan menengah agar dapat mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh usaha-usaha kecil dan menengah tersebut.

Ideologi Narodnicestwa di Rusia

Narod dalam bahasa Rusia artinya rakyat, narodnicestwa artinya kerakyatan. Narod adalah suatu pengertian yang luas yang mempunyai banyak arti digunakan dalam literatur poltik dan social-filosofis, dalam dokumen-dokumen hukum-negara, konstitusi, dalam deklarasi-deklarasi internasional. Narodnicestwa adalah aliran ideologi dan gerakan masyarakat, yang timbul di Rusia tahun 50-an abad ke-19, yang berubah sifatny, dan bertahan samapai awal abad ke-20. Sumber roh dari narodnicestwa adalah teori-teori sosialisme utopis dari eropa barat. Program pertama dirumuskan oleh A. Gertsen, N. Cernesyebsky, yang inti programnya bahwa Rusia harus berkembang pada jalan nonkapitalistis. Mereka menunjukkan keharusan perubahan revolusioner sistem feodalisme menjadi sosialisme petani berdasarkan pemilikan tanah kolektif, hak demokrasi yang sama, pemerintahan umum bersama. Intinya, Rusia yang masyarakatnya masih feodalistis harus melakukan perubahan-perubahan terutama di daerah pedesaan yang besifat kolektif menjadi masyarakat sosialistis tanpa melalui tahap kapitalistis.

Gagasan ekonomi kerakyatan di Indonesia memang tidak ada hubungannya dengan ideologi narodnicestwa di Rusia. Tetapi gagasan ekonomi kerakyatan, antara lain ingin membantu petani di pedesaan dengan kredit, apakah tidak sama utopisnya dengan ideologi narodnicestwa di Rusia abad ke-19. Di daeah pedesaan di Indonesia, struktur sosialnya makin buruk. Yang dikatakan petani, sesungguhnya mereka tidak lagi punya tanah, dan itu terjadi tidak hanya di pulau Jawa, tetapi di seluruh kepulauan di luar Jawa. Masyarakat pedesaan berubah pekerjaannya menjadi buruh dalam semua sektor yang ada, bergerak dalam sektor informal seperti : bakul, tukang ojek, pedagang keliling, dan lain-lain. Jadi permasalahan kita adalah bagaimana mereformasi struktur sosial di pedesaan yang kondusif untuk menerima pembangunan dan moderenisasi.

Pembangunan di beberapa Negara dan di Indonesia

Jepang menjadi negara industri maju dari masyarakat feodal didahului dengan adanya meji restorasi, di mana para pemudanya menuntut ilmu pengetahuan di barat, melakukan inovasi sosial, dan meniru teknologi barat pada awalnya. Contohnya, Toyota pada mulanya adalah perusahaan tekstil, dan mengirim 5 orang insinyurnya ke perusahaan mobil Amerika Ford. Mereka belajar di pabrik mobil Ford, pulangnya membawa satu mobil untuk dipelajari buat membuat mobil Jepang yang sekarang terkenal dengan mobil Toyota.

Cina, sekarang ini menjadi negara industri maju yang ditakuti oleh pesaing-pesaingnya di negara-negara maju lainnya; sedangkat tingkat pertumbuhan ekonomi teritnggi di dunia. Ini terjadi dengan di dahului oleh apa yang dinamakan “revolusi kebudayaan”. Memang revolusi kebudyaan ada yang menganggap sebagai suatu tragedi kemanusaan, tetapi dia membawa perubahan luar biasa bagi kemajuan Cina.

Indonesia, pembangunan yang dilakukan oleh orde baru dengan membuka seluas-luasnya bagi modal asing untuk melakukan investasi termasuk pada sektor-sektor vital yang menguasai hajat hidup orang banyak. Pemerintah untuk menutupi APBN melakukan pinjaman asing mencapai lebih dari 30 persen dari setiap APBN, yang berarti bukan lagi sebagai pelengkap. Pinjaman asing ini digunakan untuk membangun prasarana dan sarana ekonomi yang seharusnya dapat dibebankan pada para investor asing. Sehingga kita terbebani hutang luar negeri yang besar. Pembangunan difokuskan pada pembangunan ekonomi, sedangkan pembangunan SDM terabaikan dapat diketahui dari APBN-APBN pada zaman orba untuk pendidikan yang presentasenya kecil. Sehingga kita mengalami indeks pembangunan manusia yang paling rendah. Struktur sosial, terutama di pedesaan tidak disentuh oleh pembangunan, sehingga terjadi proses pauverisasi (pemiskinan) masyarakat di pedesaan. Karena itu krisis perekonomian Indonesia sejak tahun 1997 tidak pernah pulih samapi saat ini.

Sistem Perekonomian menurut UUD 1945 RI

Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 sebagai konstitusi Republik Indonesia, bukan saja sebagi dasar konstitusional, tetapi merupakan dasar ideologis perekonomian Indonesia. Di mana ayat 1 pada intinya menyebutkan bahwa : “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan; ayat 2 : Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; ayat 3 : Cabang-cabang perekonomian yang vital yang penting bagi negara dikuasai oleh negara untuk kemakuran rakyat”.

Undang-undang Dasar 1945 RI ini secara operasional merupakan dasar dari sistem perekonomian Indonesia. Sistem perekonomian tidak lain adalah hubungan produksi, yang merupakan jawaban terhadap pertanyaan : siapa yang memiliki alat-alat produksi? Bila alat-alat produksi dimiliki oleh negara dan masyarakat, maka dikatakan sistem perekonomian sosialistis, sebaliknya bila dimiliki oleh privat maka dinamakan sistem kapitalistis, bila dimiliki oleh negara, masyarakat dan privat maka disebut sistem bauran ( mixed system).

Sistem perekonomian Indonesia menurut Undang-undang Dasar 1945 RI adalah sistem perekonomian bauran, di mana ayat 1 adalah dasar bagi pengorganisasian dan pembangunan usaha-usaha kecil yang dimiliki oleh masyarakat. Indonesia adalah lautan dari usaha-usaha kecil masyarakat sebagai produsen dalam bidang industri, pertanian; dan bidang perdagangan dan jasa-jasa lainnya. Usaha-usaha ini diorganisir dan dikelola berdasarkan azas kekeluargaan antara lain oleh koperasi. Ayat 2 dan 3 pasal 33 UUD 1945 RI merupakan dasar dari Badan Usaha Milik Negara yang berarti milik seluruh rakyat Indonesia.

Sekarang pertanyaan penting adalah : di mana dasar dari usaha-usaha swasta? Dalam sistem perekonomian Indonesia menurut UUD 1945 RI perusahan-perusahaan swasta diamanatkan untuk menangani bidang-bidang usaha yang produktif guna menunjang pembangunan perekonomian nasional. Sehubungan dengan ini dalam suatu seminar di USSU Puncak pada bulan November 1978, yang dimuat dalam Koran Kompas dan Editorial Kompas, kami mengemukakan bahwa pemerintah terlambat dalam pembangunan perusahaan-perusahaan nasional yang mandiri, sehingga pembangunan terpusat pada peranan pemerintah saja. Ini sangat berbahaya bila suatu saat pemerintah tidak mempunyai kemampuan lagi akibat sesuatu krisis. Apa yang kami kemukakan pada November 1978 itu terbukti setelah terjadi krisis moneter 1997, semua perusahaan-perusahaan yang disebut perusahaan konglemerat adalah keropos.

Jadi dalam sistem perekonomian Indonesia, semua bentuk badan usaha di atas diamanatkan untuk melakukan azas kekeluargaan dalam aktivitasnya, yang mempunyai tanggung jawab sosial perusahaan, sehingga tercapai kemandirian dalam bidang perekonomian, berkedaulatan dalam bidang politik, dan berkepribadaian dalam bidang kebudayaan.

Kekeliruan Konsep “Ekonomi Kerakyatan”

Kekeliruan yang menyesatkan pendapat atau gagasan “ekonomi kerakyatan” dari kalangan elit di negeri ini adalah karena melupakan amanat dari UUD 1945 RI, bahkan kekeliruan terbesar sepanjang sejarah kenegaraan RI adalah mengamandemen UUD 1945 RI termasuk pasal 33 ayat 1, 2, 3, sehingga sistem perekonomian Indonesia tidak jelas, apalagi kalau ditanyakan dasar konstitusional dan ideologisnya sudah tidak ada dalam UUD amandemen itu. Apalagi UUD amandemen itu informasinya belum dicantumkan dalam Lembaran Berita Negara.

Dengan tidak ada dasar konstitusioanl dan idelogis ini pandangan dan gagasan “ekonomi kerakyatan” merupakan sumber dari kekeliruan yang menyesatkan dan merugikan rakyat. Seolah-olah ekonomi kerakyatan itu dapat dibangun hanya dengan menberikan kredit pada usaha-usaha kecil dan menengah. Seolah-olah ekonomi kerakyatan itu hanya perekonomian yang dikuasai rakyat dalam bidang usaha kecil dan menengah, serta sektor-sektor informal. Seolah-olah ekonomi kerakyatan itu tidak termasuk usaha-usaha besar yang dimiliki negara. Di sinilah letak kekeliruan pandangan atau gagasan mengenai ekonomi kerakyatan. Lebih tragis lagi penguasa menjual perushaan-perusahaan negara yang merupakan milik rakyat pada swasta, bahkan pada swasta asing dengan bermacam dalih. Sumber-sumber daya alam yang vital bagi kehiduapan genarasi-generasi yang akan datang terkoras habis. Teknologi yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan multi nasional yang beroperasi di negeri ini mencemari lingkungan hidup yang mengakibatkan gangguan terhadap kesehatan masyarakat, dan mempercepat terkorasnya sumber-sumber daya alam. Program pembangunan, khususnya dalam bidang ekonomi, dalam era reformasi tidak menyentuh apa yang ingin dicapai oleh reformasi itu sendiri. Materi kampanye para elit politik baik untuk kepentingan pemilu dan maupun untuk pilpres bagi penguasa yang akan datang tidak memberikan harapan bagi pulihnya krisis perekonomian Indonesia, karena berfikir sangat tidak mendasar dan hanya secara parsial yang besifat reaktif saja. Apa yang dikatakan demokrasi adalah 50 persen tambah satu. Azas musyawarah mufakat dan sistem perwakilan ditinggalkan. Masyarakat kita belum siap untuk melakukan demokrasi liberal seperti di barat, faktor pertama adalah tingkat pendidikan masyarakt kita umunya masih rendah, budaya kita tidak sesuai denga cara-cara pemilihan langsung seperti sekarang ini.

Para pajuang-pahlawan masuk penjara kolonial dan generasi berikutnya berperang melawan penjajah untuk merebut kemerdekaan. Silahkan adakah introspeksi bagi setiap kita yang ingin mengisi kemerdekaan ini dengan keadilan dan kemakmura untuk seluruh rakyat Indonesia. Semua berbicara mengenai perubahan, tetapi perubahan yang bagaimana? Jangan membuat perubahan yang hanya bersifat reaktif, tetapi buatlah perubahan yang berencana atas dasar impian bangsa ini merebut kemerdekaan

JURNAL EKONOMI RAKYAT

2011-03-31T19:57:00.003+07:00

MEMBANGKITKAN EKONOMI KERAKYATAN MELALUI GERAKAN KOPERASI: PERAN PERGURUAN TINGGI

I. Pendahuluan

Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai Perguruan Tinggi tertua sesudah kemerdekaan (lahir 19 Desembar 1949) adalah universitas Perjuangan yang berasas kerakyatan. Artinya misi utama perguruan tinggi di samping Tri Dharma (1) Pendidikan dan Pengajaran; (2) Penelitian; dan (3) Pengabdian pada Masyarakat, UGM juga merupakan lembaga (untuk membantu) perjuangan bangsa Indonesia mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan asas kerakyatan (demokrasi ekonomi). Dalam pengertian kerakyatan/demokrasi ekonomi, produksi (dan distribusi) dikerjakan oleh semua warga masyarakat dibawah pimpinan dan pengawasan anggota masyarakat. Kerakyatan adalah demokrasi sesuai budaya Indonesia dan sebagai sila ke-4 Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Jika banyak orang berpendapat Ekonomi Kerakyatan merupakan konsep baru yang mulai populer bersama reformasi 1998-1999 sehingga masuk dalam “GBHN Reformasi”, hal itu bisa dimengerti karena memang kata ekonomi kerakyatan ini sangat jarang dijadikan wacana sebelumnya. Namun jika pendapat demikian diterima, bahwa ekonomi kerakyatan merupakan konsep baru yang “mereaksi” konsep ekonomi kapitalis liberal yang dijadikan pegangan era ekonomisme Orde Baru, yang kemudian terjadi adalah “reaksi kembali” khususnya dari pakar-pakar ekonomi arus utama yang menganggap “tak ada yang salah dengan sistem ekonomi Orde Baru”. Strategi dan kebijakan ekonomi Orde Baru mampu mengangkat perekonomian Indonesia dari peringkat negara miskin menjadi negara berpendapatan menengah melalui pertuumbuhan ekonomi tinggi (7% pertahun) selama 3 dasawarsa. “Yang salah adalah praktek pelaksanaannya bukan teorinya”.

Barangkali cara lain menerangkan “sejarah” konsep Ekonomi Kerakyatan adalah dengan langsung menunjukkan adanya kata kerakyatan dalam Pancasila (sila ke 4) yang harus ditonjolkan dan diwujudkan dalam strategi dan kebijakan ekonomi karena di antara 5 sila Pancasila, sila ke-4 inilah yang paling banyak dilanggar dalam praktek ekonomi selama era pembangunan ekonomi Orde Baru.

II . KOSUDGAMA Membangkitkan Ekonomi Kerakyatan

Koperasi Serba Usaha Dosen Gadjah Mada (Kosudgama) berdiri sebagai badan hukum tanggal 31 Maret 1982 dan berkantor di satu rumah dinas milik UGM di Bulaksumur A-14, yang sampai sekarang tetap menjadi kantor pusatnya, meskipun sudah berubah wajah menjadi pusat bisnis dengan toko swalayan, apotik, dan warung telepon untuk umum. Salah satu kemajuan Kosudgama yang patut disebut adalah bahwa keanggotaannya kini menarik orang-orang di luar UGM sendiri, yaitu pegawai UGM bukan dosen, dan dosen-dosen di luar UGM seperti UPN Veteran, UII, dan sebagainya.

Melonjaknya jumlah anggota luar biasa dari hanya 13% tahun 1998 menjadi 68% tahun 2001, atau naik 2200%, memang manakjubkan dan tentu bisa ditanyakan apa faktor penyebabnya. Sebabnya bukan karena mereka semata-mata tertarik SHU atau dividen yang baik karena SHU atau dividen mereka itulah yang justru berhasil mengembangkannya.

Faktor utama mengapa anggota berduyun-duyun masuk adalah karena mereka dengan menjadi anggota merasa kepentingannya terlayani dengan baik, lebih baik dibanding koperasi atau organisasi ekonomi lain selain Kosudgama. Kosudgama adalah organisasi ekonomi yang tepat sekali menggambarkan organisasi kerjasama (gotongroyong) untuk mengangkat derajat dan martabat anggota, dan sekaligus meningkatkan kesejahteraannya melalui kerjasama yang tidak mengejar laba seperti halnya Perseroan Terbatas.

Hal lain yang menarik dari Kosudgama adalah kemajuan pesat usaha-usahanya yang terjadi justru setelah krismon 1997, ketika banyak perusahaan khususnya bank-bank swasta berguguran yang mengakibatkan PHK bagi banyak sarjana-sarjana pegawai bank. Kosudgama sebaliknya selama 1998-2001 mencatat peningkatan nilai pinjaman kepada anggota sebagai berikut:

Pelonjakan nilai pinjaman kepada anggota termasuk anggota luar biasa yang meningkat 7 kali (705%) selama 4 tahun adalah luar biasa, dan perkembangan ini ditambah usaha-usaha lain menghasilkan SHU yang juga melonjak dari hanya Rp 131 juta tahun 1998 menjadi Rp 3,04 milyar tahun 2001. Nilai aset total Kosudgama dengan demikian mengalami peningkatan dari Rp 1,97 milyar tahun 1998 menjadi Rp 22,03 milyar tahun 2001.

Pelajaran apa yang dapat ditarik dari pengalaman keberhasilan Kosudgama? Pertama, kesungguhan kerja pengurus dan staf serta kesetiaan mereka pada prinsip-prinsip berkoperasi, yaitu bekerjasama dengan ikhlas dan jujur demi kepentingan anggota. Prinsip kerja koperasi untuk melayani dan sekaligus memperjuangkan kepentingan ekonomi anggota adalah penting sekali, dan keberhasilannya merupakan ukuran utama misi organisasi. Kedua, Kosudgama adalah koperasi perkumpulan orang, bukan organisasi yang dibentuk terutama untuk menghimpun modal. Ketika Kosudgama berdiri tahun 1982 tujuan utama koperasi yang diperjuangkan pengurus adalah mengadakan rumah bagi dosen-dosen muda yang sangat membutuhkan, dan membeli buku-buku ajar (textbook) yang relatif mahal dari luar negeri. Jadi tidak seperti sebuah PT (Perseroan Terbatas) yang mengumpulkan modal saham dari anggota kemudian mencari usaha-usaha yang menguntungkan, koperasi mengenali kebutuhan urgen anggota yang kemudian dibantu untuk memenuhinya.

Prinsip kedua ini terus dipertahankan Kosudgama yaitu dengan tidak membuka usaha-usaha baru hanya karena usaha-usaha itu mendatangkan untung (misalnya berdagang VALAS yang bisa untung besar tetapi bisa pula buntung), tetapi setiap usaha yang dibuka harus merupakan kebutuhan anggota misalnya membangun rumah bagi anggota, membeli mobil atau sepeda motor secara kredit, membuka apotik bagi anggota dan umum, dan yang paling akhir membangun toko swalayan untuk anggota dan umum.

Demikian kiranya jelas bahwa Perguruan-perguruan Tinggi lain dapat dengan mudah “meniru” Kosudgama mendirikan koperasi di kampus masing-masing untuk membangkitkan (sistem) ekonomi kerakyatan. Syarat untuk berhasil tidak sulit dipenuhi jika koperasi benar-benar didasarkan pada kebutuhan yang mendesak dari masyarakat kampus, apakah ia dosen, mahasiswa, atau karyawan. Modal yang dibutuhkan untuk membiayai usaha memang tidak boleh sepenuhnya digantungkan atau berasal dari pihak luar koperasi, tetapi harus berasal dari anggota sendiri, meskipun bisa diangsur sedikit demi sedikit sesuai kemampuan anggota.

III . Koperasi Wadah Ekonomi Rakyat

Kiranya jelas dari uraian pengalaman KOSUDGAMA yang digambarkan di atas, bahwa yang dimaksud ekonomi rakyat yang dapat diperkuat dalam wadah koperasi adalah kegiatan produksi dan konsumsi yang apabila dikerjakan sendiri-sendiri tidak akan berhasil, tetapi melalui organisasi koperasi yang menerima tugas dari anggota untuk memperjuangkannya ternyata dapat berhasil. Ekonomi Rakyat adalah usaha ekonomi yang tegas-tegas tidak mengejar keuntungan tunai, tetapi dilaksanakan untuk (sekedar) memperoleh pendapatan bagi pemenuhan kebutuhan keluarga secara langsung untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, dan kebutuhan-kebutuhan keluarga lain dalam arti luas, yang semuanya mendesak dipenuhi dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pokok anggota.

Ekonomi Rakyat dalam arti yang lebih luas mencakup kehidupan petani, nelayan, tukang becak dan pedagang kaki lima, yang kepentingan-kepentingan ekonominya selalu dapat lebih mudah dibantu/diperjuangkan melalui koperasi. Kepentingan-kepentingan ekonomi rakyat seperti inilah yang tidak dilihat oleh pakar-pakar ekonomi yang memperoleh pendidikan ekonomi melalui buku-buku teks dari Amerika dan yang tidak berusaha menerapkan ilmunya pada kondisi nyata di Indonesia. Teori-teori ekonomi mikro maupun makro dipelajari secara deduktif tanpa upaya menggali data-data empirik untuk mencocokkannya. Karena contoh-contoh hampir semuanya berasal dari Amerika dengan ukuran-ukuran relatif besar, maka mereka dengan mudah menyatakan ekonomi rakyat tidak ada dan tidak ditemukan di buku-buku teks Amerika. Misalnya Menteri Pertanian yang memperoleh gelar Doktor Ekonomi Pertanian dari Amerika Serikat dengan yakin menyatakan bahwa “Farming is business”, meskipun tanpa disadari yang dimaksud adalah”Farming (in America) is business”, sedangkan di Indonesia harus dicatat tidak semuaya dapat dikategorikan sebagai bisnis tetapi “way of life”, kegiatan hidup sehari-hari yang sama sekali bukan kegiatan bisnis yang mengejar untung.

Jika banyak orang Indonesia termasuk ilmuwan berpendapat bahwa ekonomi rakyat Indonesia “tidak ada”, atau tidak mempunyai sejarah, maka dasar pendapatnya jelas karena mereka (orang awam maupun ilmuwan) tidak membaca buku-buku sejarah ekonomi Indonesia. Maka kita patut berterimakasih pada Anne Booth penulis buku The Indonesian Economy in the Nineteenth and Twentieth Century: A History of Missed Opportunity (Macmillan & St. Martin’s, 1998) dan Howard Dick dkk., The Emergence of A National Economy (Allen & Unwin & U-Hawaii, 2002). Kedua buku ditulis dalam rangka lebih memahami ekonomi Indonesia modern sejak Indonesia Merdeka 1945. Karena tidak ada buku-buku sejarah ekonomi Indonesia, pakar-pakar ilmu sosial Indonesia termasuk pakar ekonomi tidak mempunyai referensi dalam menerangkan fenomena-fenomena ekonomi dan sosial masa kini dan dengan demikian juga tidak dapat memperkirakan akar-akar sejarah permasalahan sosial ekonomi dewasa ini. Dalam kondisi demikian banyak diantara mereka menggunakan referensi sejarah ekonomi negara-negara lain yang dianggap relevan, padahal barangkali mereka sadar referensi tersebut banyak yang tidak relevan.

Dalam pada itu buku-buku tentang ekonomi atau perekonomian Indonesia yang ditulis oleh pakar-pakar ekonomi Belanda seperti Boeke dan Furnival tidak dibaca dengan alasan yang kurang jelas. Perdebatan seru tentang tesis dualisme ekonomi yang terbit sebagai buku Indonesian Economics (Van Hoeve, 1966), belum pernah secara lengkap diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia untuk didiskusikan dalam kuliah-kuliah Ekonomi Indonesia. Mata kuliah Ekonomi Indonesia ini oleh konsorsium Ilmu Ekonomi di Direktoral Jenderal Pendidikan Tinggi telah diubah menjadi Perekonomian Indonesia, yang tentu saja sekedar membicarakan fenomena-fenomena dan bekerjanya perekonomian Indonesia Modern, terutama sejak tahun 1966 (Masa Orde Baru). Penulis buku ini yang mengampu kuliah ekonomi Indonesia selama 20 tahun terakhir, tetap menyebutnya sebagai Ekonomi Indonesia, dan mengisinya dengan sejarah perekonomian Indonesia (sejak masa penjajahan) dan sejarah pemikiran ekonomi Indonesia. Disamping itu dibahas pula sistem ekonomi Indonesia dengan memberikan perhatian dan penelusuran deskriptif dan analitis pada sejarah sistem ekonomi sejak sistem ekonomi monopolistik ala VOC (1600 – 1800), sistem ekonomi komando ala Tanam Paksa (1830 – 1870), dan sistem ekonomi kapitalis liberal sejak 1870. Salah satu buku penulis yang dipakai sebagai buku teks Ekonomi Indonesia berjudul Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia (LP3ES, 1988) dan Membangun Sistem Ekonomi (BPFE, 2000).

Buku Anne Booth, yang banyak mengacu pada buku-buku sejarah ekonomi penulis-penulis Belanda menggambarkan dengan baik sejarah ekonomi rakyat Indonesia khususnya pada bab 7, Market and Entrepreneurs. Perkembangan sistem pasar di Indonesia tidak pernah mulus karena selalu tertekan oleh “sistem ekonomi” yang diterapkan di Indonesia sebagai “negara jajahan”. Pada 200 tahun pertama masa kolonialisme (1600 – 1800), persatuan Pedagang Belanda (VOC) menerapkan sistem monopoli (monopsoni) dalam membeli komoditi-komoditi perdagangan seperti rempah-rempah (lada dan pala, cengkeh, kopi dan gula), sehingga harganya tertekan karena ditetapkan sepihak oleh VOC. Meskipun VOC tidak sama dengan pemerintah penjajah Belanda, tetapi petani Indonesia merasa VOC mempunyai kekuasaan dan daya-paksa seperti pemerintah juga karena VOC mempunyai aparat “pemerintahan”, bahkan memiliki tentara. Itulah sebabnya Companie diucapkan orang Indonesia sebagai kumpeni yang tidak lain berarti “tentara” yang dapat memaksa-maksa petani menyerahkan komoditi perdagangannya yang “dipaksa beli” oleh VOC. Selanjutnya setelah VOC bubar (bangkrut tahun 1799), pemerintah penjajah Belanda tidak segera menemukan cara-cara tepat untuk mengekploitasi Indonesia, bahkan pemerintah ini terhenti sementara (1811-1816) karena penguasaan atas Indonesia diambil alih oleh Inggris pada saat Belanda di duduki Jerman, dan pemerintah Belanda mengungsi ke Inggris. Letnan Gubernur Thomas Robert Raffles memperkenalkan sistem sewa tanah untuk mengefisienkan tanah jajahan. Sistem sewa tanah ini tidak segera diambil alih pemerintah penjajah Belanda setelah Indonesia (Hindia Belanda ) diserahkan kembali kepada Belanda.

Pada tahun 1830 pada saat pemerintah penjajah hampir bangkrut setelah terlibat perang Jawa terbesar (Perang Diponegoro 1825-1830), dan Perang Paderi di Sumatera Barat (1821-1837), Gubernur Jendral Van den Bosch mendapat izin khusus melaksanakan sistem Tanam Paksa (Cultuur Stelsel) dengan tujuan utama mengisi kas pemerintahan jajahan yang kosong, atau menutup defisit anggaran pemerintah penjajahan yang besar. Sistem tanam paksa ini jauh lebih keras dan kejam dibanding sistem monopoli VOC karena ada sasaran pemasukan penerimaan negara yang sangat dibutuhkan pemerintah. Petani yang pada jaman VOC wajib menjual komoditi tertentu pada VOC, kini harus menanam tanaman tertentu dan sekaligus menjualnya pada harga yang ditetapkan kepada pemerintah. Maka tidak ada perkembangan yang bebas dari sistem pasar.

Selain itu kehidupan rakyat kecil (ekonomi rakyat) makin berat karena penduduk desa yang tidak memiliki tanah harus bekerja 75 hari dalam setahun (20%) pada kebun-kebun milik pemerintah yang menjadi semacam pajak. Produksi pangan rakyat merosot dan timbul kelaparan di berbagai tempat di Jawa. Tanam Paksa adalah sistem ekonomi yang merupakan noda hitam bagi sejarah penjajahan Belanda di Indonesia, meskipun bagi pemerintah Belanda dianggap berhasil karena memberikan sumbangan besar bagi kas pemerintah. Selama sistem tanam paksa kas pemerintah jajahan Belanda mengalami surplus (batig slot). Sistem tanam paksa yang kejam ini setelah mendapat protes keras dari berbagai kalangan di Belanda dihapus pada tahun 1870, meskipun untuk tanaman kopi diluar Jawa masih terus berlangsung sampai 1915. Akhirnya sistem ekonomi ke-3 dan terakhir pada jaman penjajahan yang berlangsung sampai Indonesia merdeka adalah sistem ekonomi kapitalis liberal, yang pelaku penentu utamanya bukan lagi pemerintah tetapi pengusaha swasta, sedangkan pemerintah sekedar sebagai penjaga dan pengawas melalui peraturan-peraturan per-undang-undangan. Undang-undang pertama yang menandai sistem baru ini adalah UU Agraria tahun 1870, yang memperbolehkan perusahaan-perusahaan perkebunan swasta menyewa lahan-lahan yang luas untuk jangka waktu sampai 75-99 tahun, untuk ditanami tanaman keras seperti karet, teh, kopi, kelapa sawit, atau untuk tanaman semusim seperti tebu dan tembakau dalam bentuk sewa jangka pendek. Pada saat tanaman-tanaman perdagangan ini mulai dikembangkan, di beberapa daerah rakyat sudah lebih dulu menanaminya, sehingga terjadi persaingan antara perkebunan-perkebunan besar dengan perkebunan-perkebunan rakyat. Dalam persaingan antara dua sub-sistem perkebunan inilah mulai muncul masalah peranan yang tepat dan adil dari pemerintah. Di satu pihak pemerintah ingin agar perusahaan-perusahaan swasta memperoleh untung besar sehingga pemerintah mendapat bagian keuntungan berupa pajak-pajak perseroan atau pajak pendapatan dari staf dan karyawan. Tetapi di pihak lain penduduk pribumi yaitu pekebun-pekebun kecil (perkebunan rakyat) yang sebelumnya sudah mengembangkan tanaman-tanaman ini “tidak boleh dirugikan” terutama dalam pemasaran hasilnya. Terutama dalam produksi dan pemasaran karet persaingan segera timbul, dan pemerintah yang tentunya berkepentingan meningkatkan kemakmuran rakyat tidak boleh membiarkan merosotnya kemakmuran rakyat ini, sehingga harus terus menerus mengawasi hubungan antara keduanya. Misalnya pada saat harga karet jatuh pada awal tahun 1920-an ada usulan pembatasan produksi karet (Stevensen Restriction Scheme) dari pemerintah penjajahan Inggris di Malaya yang tidak disambut baik oleh pemerintah Hindia Belanda. Perkebunan karet rakyat memiliki daya tahan jauh lebih kuat menghadapi krisis ketimbang perusahaan-perusahaan perkebunan swasta besar.

Tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan terutama Mohammad Hatta, yang belajar ilmu Ekonomi di Rotterdam, banyak menyoroti nasib buruk ekonomi rakyat yang selalu tertekan oleh pelaku sektor ekonomi modern yang dikuasai investor-investor Belanda, terutama dalam pertanian dan perkebunan, dan dikenal sebagai pertanian rakyat dan perkebunan rakyat (smallholder). Pertanian dan perkebunan rakyat dengan pemilikan lahan yang sempit, dengan teknologi sederhana dan modal seadanya, sulit berkembang karena merupakan usaha-usaha subsisten. Sebaliknya pertanian dan terutama perkebunan besar yang luasnya puluhan atau ratusan ribu hektar yang menggunakan teknologi unggul dan modal besar dalam memproduksi komoditi ekspor (karet, teh, kelapa sawit, tebu dan tembakau), tidak tertarik bekerjasama dengan usaha-usaha ekonomi rakyat. Mereka, perkebunan besar, bahkan khawatir rakyat “menyaingi” hasil-hasil perkebuan besar karena hasil-hasil perkebunan rakyat dapat jauh lebih murah meskipun mungkin mutunya tidak tinggi. Demikian karena ekonomi rakyat merupakan kegiatan penduduk pribumi dan usaha-usaha besar merupakan milik pengusaha-pengusaha Belanda atau pengusaha asing lain dari Eropa, maka para pemimpin pergerakan seperti Hatta, Syahrir, dan Soekarno, selalu memihak pada ekonomi rakyat dan berusaha membantu dan memikirkan upaya-upaya untuk memajukannya. Maka Hatta berkali-kali menulis di Daulat Rakyat tentang bahaya-bahaya yang mengancam ekonomi rakyat dan bagaimana ekonomi rakyat harus bersatu atau mempersatukan diri dalam organisasi koperasi sebagai bangun usaha yang sesuai dengan asas kekeluargaaan. Hanya dalam asas kekeluargaan dapat diwujudkan prinsip demokrasi ekonomi yaitu produksi dikerjakan oleh semua, dan untuk semua, sedangkan pengelolaannya dipimpin dan diawasi anggota-anggota masyarakat sendiri. Inilah yang kemudian dijadikan pedoman umum penyusunan sistem ekonomi Indonesia sebagai usaha bersama yang berasaskan kekeluargan sebagaimana tercantum sebagai pasal 33 UUD 1945.

Ekonomi rakyat sebagai mata pencaharian sebagian besar rakyat (rakyat banyak) memiliki daya tahan tinggi terhadap ancaman dan goncangan-goncangan harga internasional. Pada saat terjadi depresi pada tahun 20-an dan 30-an ketika perkebunan-perkebunan besar Belanda merugi karena anjlognya harga ekspor, justru perkebunan rakyat menikmatinya.

The 1920s were the “golden age” (hujan emas or “golden rain”) for smallholder rubber, long remembered among rural residents in Palembang, Jambi, and West and South Kalimantan. Consumption of both local and imported goods quickly increased. The number of motor cars in Palembang rose from 300 in 1922 to 1300 in 1924 and more than 19000 bicycles and 17000 sewing-machines were imported into Palembang and Jambi in 1920s ….. Much romantic nostalgia surrounded the hujan emas in the rubber regions in the Outer islands (Howard Dick et. al, 2002:138).

Pada zaman pendudukan Jepang dan awal kemerdekaan, ekonomi rakyat makin berkembang dengan pemasaran dalam negeri yang makin luas ditambah pasar luar negeri yang ditinggalkan perkebunan-perkebunan besar yang mulai mundur. Dan dalam hal komoditi tebu di Jawa tanaman tebu rakyat mulai berperanan besar menyumbang pada produksi gula merah (gula mangkok) baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Pada tahun 1975 pemerintah yang mulai pusing mengelola industri gula di Jawa membuat putusan mengagetkan dengan Inpres No. 9/1975 tentang Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) yang melarang pabrik-pabrik gula (pemerintah maupun swasta ) menyewa lahan milik petani. Semua tanah sawah dan tanah kering harus ditanami tebu rakyat karena tanaman rakyat dianggap lebih unggul khususnya secara ekonomis dibanding tanaman perkebunan besar/pabrik, dan yang paling penting pemerintah ingin menghilangkan konflik-konflik yang selalu terjadi antara pabrik-pabrik gula dan rakyat pemilik tanah. Kebijaksanaan TRI ini gagal total karena mengabaikan kenyataan pemilikan tanah rakyat yang sudah sangat sempit, yang mempunyai pilihan (alternatif) untuk ditanami padi. Karena tebu sebagai bahan baku untuk gula harganya ditetapkan pemerintah, sedangkan untuk padi tidak, maka di mana pun petani memilih menanam padi. Akibatnya tujuan untuk menaikkan produksi dan produktivitas tebu tidak tercapai (produksi gula merosot), dan Inpres TRI ini dicabut pada tahun 1998 setelah sangat terlambat, dan membuat kerusakan besar pada industri gula di Jawa. Dewasa ini industri gula di Jawa termasuk salah satu industri yang paling sakit di Indonesia.

Demikian sejarah ekonomi rakyat berawal jauh sebelum Indonesia merdeka, namun tidak banyak pakar mengenalnya karena para pakar, khususnya pakar-pakar ekonomi, memang hanya menerapkan ilmunya pada sektor ekonomi modern terutama sektor industri dengan hubungan antara faktor-faktor produksi tanah, tenaga kerja, dan modal serta teknologi yang jelas dapat diukur. Karena dalam ekonomi rakyat pemisahan atau pemilahan faktor-faktor produksi ini tidak dapat dilakukan maka pakar-pakar ekonomi “tidak berdaya” melakukan analisis-analisis ekonomi.

IV . Peranan Ilmu Ekonomi

Ilmu Ekonomi yang diajarkan dan diterapkan di seluruh dunia sejak Perang Dunia II yang dirintis awal oleh buku Economics An Introductory Analysis (Paul Samuelson dari MIT, 1946, sekarang tahun 2001 edisi ke-17) dikenal sebagai teori ekonomi Neoklasik. Isi ajaran ekonomi Neoklasik merupakan sintesa teori ekonomi pasar persaingan bebas Klasik (Homo ekonomikus dan invisible hand Adam Smith), dan ajaran marginal utility dan keseimbangan umum Neoklasik. Tekanan ajaran ekonomi Neoklasik adalah bahwa mekanisme pasar persaingan bebas, dengan asumsi-asumsi tertentu, selalu menuju keseimbangan dan efisiensi optimal yang baik bagi semua orang. Artinya jika pasar dibiarkan bebas, tidak diganggu oleh aturan-aturan pemerintah yang bertujuan baik sekalipun, masyarakat secara keseluruhan akan mencapai kesejahteraan bersama yang optimal (Pareto Optimal)

Di Indonesia, sampai dengan krismon tahun 1997, ilmu ekonomi yang dipahami seperti digambarkan di atas menduduki tempat terhormat di kalangan ilmu-ilmu sosial. Misalnya insinyur yang belajar dan mengambil derajat tambahan ilmu ekonomi, dan kemudian bergelar Dr. Ir, diakui memiliki kemampuan “luar biasa” atau keahlian ekstra karena disamping teknolog juga masuk “kelompok elit teknokrat ekonomi”.

Satu alasan kuat lain dari tingginya prestise ilmu ekonomi adalah keberhasilan para Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia, dan teknokrat ekonomi lain, dalam membangun ekonomi Indonesia selama Orde Baru (1966-1997). Dalam setiap kabinet, tokoh-tokoh ekonomi terutama dari FE-UI menduduki pos-pos utama ekonomi seperti Menteri Keuangan, Perdagangan, dan Industri. Dan BAPPENAS yang ditugasi merancang dan mengendalikan pembangunan nasional selalu diketuai pakar ekonomi, kecuali sejak tahun 1993 yang pimpinannya dipercayakan pada 2 Insinyur. Bagi sementara orang, krismon tahun 1997 yang tidak diduga datangnya justru disebabkan antara lain karena kepemimpinan tim ekonomi pemerintah tidak lagi dipegang ekonom “profesional”.

Pemikiran yang ingin kami kembangkan adalah bahwa krismon 1997 dan ketimpangan ekonomi dan sosial yang serius sejak pertengahan tahun delapan puluhan, terutama disebabkan oleh strategi pembangunan yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, dan kurang memperhatikan asas pemerataan dan keadilan. Dan strategi yang “keliru” ini diterapkan karena ekonom (teknokrat ekonomi) memperoleh kepercayaan berlebihan dalam penyusunan strategi pembangunan. Terhadap kesimpulan terakhir para teknokrat banyak yang keberatan karena menurut mereka ajaran dan nasihat-nasihat yang mereka berikan tidak pernah salah. Yang salah adalah pelaksanannya, bukan teorinya, lebih-lebih jika diingat bahwa krismon terjadi setelah tim ekonomi pemerintah semakin dikuasai oleh non-ekonom, khususnya di BAPPENAS.

Menggugat Ajaran Ekonomi Neoklasik

Mempertanyakan kembali ajaran ilmu ekonomi Neoklasik tidaklah unik di Indonesia. Gunnar Myrdal (1967) menyatakan sejak amat awal bahwa teori ekonomi tidak dikembangkan untuk menganalisis masalah-masalah ekonomi negara-negara terbelakang (under developed regions). Bagi negara-negara yang disebut terakhir, belakangan disebut negara-negara selatan, harus dikembangkan teori lain oleh para ekonom muda dari negara-negara sedang berkembang sendiri. J.H.Boeke, ekonom Belanda, menyatakan hal yang sama jauh sebelumnya dalam disertasinya tahun 1910, dan diperkuatnya dalam pidato pengukuhan Guru Besar Ekonomi kolonial tropik tahun 1930 di Universitas Leiden. Pada tahun 1979 dalam pidato pengukuhan Guru Besar di Universitas Gadjah Mada, kami secara eksplisit menyatakan bahwa teori ekonomi Neoklasik bermanfaat untuk menumbuhkan perekonomian tetapi tidak menolong untuk mengadakan pemerataan dan mewujudkan keadilan. Selanjutnya mengikuti ajaran Joan Robinson (1962), yang menekankan bahwa ilmu ekonomi membahas sistem ekonomi, bukan tentang ahli-ahli ekonomi, maka dalam buku Membangunan Sistem Ekonomi (BPFE, 2000), kami lebih spesifik lagi menunjukkkan bahwa ideologi Pancasila yang telah diterima sebagai ideologi bangsa Indonesia harus, mau tidak mau, dijadikan landasan sistem ekonomi nasional. Maka sistem ekonomi Indonesia adalah, tidak lain, Sistem Ekonomi Pancasila.

Meskipun secara politis Pancasila, dan kerakyatan sebagai sila ke-4, sudah diterima dan dapat dijadikan acuan sistem ekonomi nasional, tokh dalam kenyataan, para pakar, khususnya pakar ekonomi, merasa sulit atau enggan memasukkannya dalam “model” pembangunan ekonomi. Lebih-lebih dengan munculnya kembali ajaran liberalisasi dan globalisasi pertengahan tahun delapan puluhan, yang dijiwai atau diilhami semangat neoliberalisme, keunikan ideologi Pancasila makin dipertanyakan, dan dianggap tidak akan mampu menghadapi ideologi global neoliberalisme. “Daripada susah-susah akan lebih baik kita mengikuti ideologi global Kapitalisme-Neoliberalisme, yang sejak 1989-1990 memang telah mengalahkan paham saingannya yaitu Sosialisme.” Demikian sikap menyerah kalah ini banyak menghinggapi tokoh-tokoh ekonom kita, yang pada awal Orde Baru (1996) pernah sangat percaya perlunya Indonesia membangun masyarakat sosialisme Pancasila atau Sosialisme berdasarkan Pancasila (TAP No. XXIII/MPRS/1966).

Dewasa ini makin banyak ditemukan buku yang menentang arus globalisasi yang menggunakan teori ekonomi neoklasik dan diperkuat paham Neo-liberalisme. Perlawanan dan bahkan pemberontakan terhadap dominasi ajaran/resep-resep IMF dan Bank Dunia dipimpin ekonom-ekonom yang pernah bekerja di IMF atau Bank Dunia sendiri, yang paling terkenal adalah Joseph Stiglitz (Ha-Joon Chang, 2001).

The straight forward view of development as an upward climb, common to all nations but with different countries at different stages, is misleading and certainly inadequate for the twenty-first century. (Jonathan M. Harris et al, A Survey of Sustainable Development, Island Press, 2001) .

Demikian kini tidak hanya praktek pembangunan yang dipertanyakan, tetapi teori yang melandasi praktek-praktek pembangunan itu sendiri mulai digugat. Jika tahun 1995 sudah terbit buku Paul Ormerod berjudul The Death of Economics, kini terbit lagi buku Debunking Economics: The Naked Emperor of the Social Sciences oleh Steve Keen (Pluto Press, Australia, 2001). Buku ini menolak total ajaran ekonomi Neoklasik, yang disamping benar-benar tak berguna juga pengajarannya seperti “indoktrinasi”. Dalam buku lain, Economics as Religion (Pennsylvania State UP, 2001), Robert Nelson juga menolak ajaran Neoklasik yang sudah menjadi semacam agama.

Beneath the surface of their economic theorizing, economist are engaged in an act of delivering religious messages. Correctly understood these messages are seem to be promises of the true path to a salvation in world to a new heaven on earth. (RH. Nelson, 2001, h. 20).

Alasan kuat penerimaan dan penerapan teori ekonomi neoklasik adalah bahwa ia merupakan satu-satunya teori yang tersedia sehingga “tidak ada alternatif”. Untuk menjawab keberatan demikian, Debunking Economics secara khusus menutup bukunya dengan alternatif-alternatif berikut: (Keen, 2001, h.300).

1. Austrian Economics, yang menerima banyak ajaran ekonomi Neoklasik kecuali konsep keseimbangan.

2. Post Keynesian Economics, yang sangat kritis terhadap ajaran Neoklasik dan menekankan pada pentingnya ketidakpastian.

3. Sraffian Economics, mendasarkan pada konsep produksi komoditi oleh komoditi.

4. Complexity Theory, yang menerapkan konsep dinamika non linear dan teori kekacauan terhadap isu-isu ekonomi.

5. Evolutionary Economics, yang memperlakukan perekonomian sebagai sistem evolusi ala Darwin.

Dari ke-5 “alternatif” terhadap teori ekonomi Neoklasik tersebut, teori ekonomi evolusioner mencakup apa yang dikenal dengan teori ekonomi kelembagaan yang mula-mula diusulkan Thorstein Veblen (1898), dan kemudian dikembangkan oleh John R. Commons (1904-1905) di Wisconsin. Ekonomi kelembagaan ala John Commons menunjukkan betapa teori ekonomi bisa sangat relevan untuk memecahkan masalah-masalah sosial yang secara nyata dihadapi masyarakat pada waktu dan tempat tertentu, dan sebaliknya bisa terasa begitu aneh dan mandul pada waktu dan tempat lain sebagaimana dirasakan 4-5 tahun terakhir di Indonsia.

Menjelang krismon di Indonesia bulan Juli 1997, 4 tahun setelah Indonesia dipuja-puji sebagai salah satu “Keajaiban Asia”, karena pertumbuhan ekonomi yang cepat dengan pembagian pendapatan “sangat merata”, pakar-pakar ekonomi Indonesia maupun pakar-pakar ekonomi asing di Indonesia “sesumbar” bahwa tidak mungkin ekonomi Indonesia mengalami krisis keuangan. “Indonesia bukan Thailand”, dan tahun 2001 dikatakan “ Indonesia bukan Argentina”. Jika keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia sering dikatakan karena para teknokrat (ekonom) telah secara cerdas menerapkan terori ekonomi Neoklasik, maka krismon tentunya tidak mungkin melanda Indonesia yang memiliki fundamental ekonomi kuat seperti inflasi rendah, cadangan devisa kuat, dan pertumbuhan ekonomi tinggi. Sesungguhnya kasus Indonesia menunjukkan kelemahan teori ekonomi neoklasik yang tidak mampu memberikan peringatan dini akan ancaman bahaya krismon padahal sejumlah ilmuwan sosial lain khususnya sosiolog dan anthropolog sudah berulang kali mengingatkannya. Kami sendiri pada tahun 1981 menulis artikel “keras” yang mengingatkan bahaya “penyakit kanker” yang sudah menyerang ekonomi Indonesia, tetapi dianggap para ekonom Neoklasik sebagai dagelan yang tidak lucu atau teori ekonomi yang “ngawur”. Demikian pada editorial majalah “Business News” (4 Agustus 1984) pandangan kami tentang “Ekonomi Pancasila” diputar balik dan dianggap “menolak pertumbuhan”, sehingga “tidak laku di Jakarta”.

V . Pengajaran Ilmu Ekonomi

Satu kesalahan besar yang berubah menjadi semacam dosa dari dosen-dosen pengajar ekonomi di Universitas-universitas di Indonesia adalah bahwa mereka hanya mengajarkan separo saja dari ajaran ekonom klasik Adam Smith. Konsep Smith tentang Manusia Sosial (homosocialis, tahun 1759) dilupakan atau tidak diajarkan, sedangkan ajaran berikutnya pada tahun 1776 (manusia sebagai homoeconomicus) dipuja-puji secara membabi buta. Menurut konsep terakhir manusia bersifat egois dan selfish, yang tidak pernah mau tahu kepentingan orang lain meskipun yang benar adalah sebaliknya :

Man it has been said, has a natural love for society, and desires that the union of mankind should be preserved for its own sake, and though the himself was to derive no benefit form it. (Adam Smith, 1759 h. 9).

Dosa ke-2 dari dosen-dosen ilmu ekonomi adalah mengajarkan secara penuh metode analisis deduktif dari teori ekonomi neoklasik, padahal seharusnya disadari bahwa Alfred Marshall dan Gustave Schmoller sebelumnya, yang merupakan tokoh-tokoh teori ekonomi Neoklasik, memesankan secara sungguh-sungguh dipakainya dua metode secara serentak (deduktif dan induktif), laksana 2 kaki (kanan dan kiri) untuk berjalan. Ajaran asli Mazhab sejarah Jerman inilah yang sesungguhnya dan seharusnya mengingatkan peristiwa pergulatan metode (metodensreit) pakar-pakar ekonomi tahun 1873-1874 dalam penggunaan model-model matematika yang kebablasan dan sekaligus mengabaikan data-data sejarah yang relevan. Mengajarkan ilmu ekonomi matematika (matematika ekonomi) dianggap lebih gagah dibandingkan keharusan membaca data-data sejarah dalam buku-buku tebal, meskipun jelas mempelajari sejarah lebih relevan. Selain itu mengajar ekonomika secara induktif-empirik memang membutuhkan waktu dan tenaga lebih banyak, dan jika waktu sangat mendesak atau terbatas, maka mengajar dengan metode deduktif memang merupakan pilihan yang mudah.

Kita tentu berterima kasih dan bersyukur ada ilmu sosial yang bernama ilmu ekonomi yang telah berjasa membantu manusia menyusun resep-resep dan model-model yang semakin canggih untuk membangun perekonomian modern, dengan akibat standar kehidupan manusia juga semakin tinggi. Ekonomi Indonesia yang pada tahun-tahun awal kemerdekaan selama dua dasawarsa (1945-1966) merupakan perekonomian agraris yang terbelakang, kini sudah jauh lebih maju dan modern dengan standar hidup manusia rata-rata hampir 10 kali lipat. Pertanyaannya, apakah kemajuan tersebut merupakan jasa Ilmu Ekonomi? Mungkin lebih tepat pertanyaannya diubah menjadi sejauh mana ilmu ekonomi telah menyumbang pada kemajuan tersebut. Jika jawaban atas pertanyaan ini negatif, artinya sumbangan ilmu ekonomi hanya kecil saja dibanding ilmu-ilmu eksakta seperti ilmu-ilmu teknik, pertanian, atau kesehatan, maka tidak ada masalah. Masalah akan timbul jika ilmu ekonomi dikatakan berperan sangat besar dan menentukan dalam pembangunan nasional terutama sejak Orde Baru, dengan keterangan lebih lanjut bahwa para teknokrat ekonomilah yang telah berjasa besar, karena mereka menduduki posisi-posisi kunci dalam pemerintahan dan lembaga perencanaan ekonomi serta menjadi penetu-penentu kebijaksanaan pembangunan.

Memang tidak mungkin kita berteori seandainya pada awal Orde Baru bukan ekonom, tetapi sosiolog atau anthropolog yang lebih berperanan, apakah hasilnya akan berbeda, lebih baik atau lebih buruk. Namun jika era Orde Baru kini dianggap telah berakhir dan kini kita mengadakan reformasi dalam segala bidang termasuk reformasi ekonomi, tidak sahkah jika kita juga menggugat yang salah dalam pembangunan ekonomi, dan peranan ilmu ekonomi di dalamnya? Lebih jauh kiranya kita berhak mempertanyakan jangan-jangan jika ilmu ekonomi jenis lain yang kita terapkan dan kita ajarkan di Indonesia sejak lahirnya fakultas-fakultas ekonomi, kondisi masyarakat (ekonomi) kita lebih baik dari sekarang. Ilmu ekonomi lain sudah ada dan berkembang di dunia termasuk di Amerika Serikat, hanya saja karena ilmu ekonomi Neoklasik memang memegang monopoli untuk diajarkan di AS dan negara Eropa Barat lain, maka ilmu ekonomi itulah yang juga diajarkan dan diterapkan di Indonesia dan negara-negara berkembang lain.

Salah satu kelemahan amat menonjol dari Ilmu Ekonomi Neoklasik adalah keengganannya untuk memasukkan faktor budaya dan masalah keadilan dalam model analisisnya. Bagi Indonesia yang berideologi Pancasila yang bertujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, maka pembangunan ekonomi dan ilmu ekonomi yang melandasi penyusunan kebijakan-kebijakan harus mempertimbangkan faktor keadilan ekonomi dan keadilan sosial. Dan ilmu ekonomi yang diajarkan di Fakultas-fakultas Ekonomi haruslah ilmu ekonomi kelembagaan ajaran John R. Commons yang dikembangkan di University of Wisconsin Madison tahun 1904-05.

VI . KESIMPULAN

Satu tahun menjelang pensiun, setelah 40 tahun mengajar, kami merasa bahwa sarjana-sarjana ekonomi yang kami didik dan kami hasilkan tidak terlalu berbeda dengan sarjana-sarjana ilmu sosial lain dalam keahlian dan ketrampilan memecahkan masalah-masalah sosial masyarakat. Di daerah-daerah, para sarjana ekonomi seringkali tidak menunjukkan kelebihan penguasaan cara-cara berpikir ekonomi dalam menyusun rencana-rencana pembangunan bagi pemerintah daerah dan masayarakat di daerah. Jika berada di Bappeda, yang banyak diantaranya tidak dipimpin sarjana ekonomi, mereka, sarjana ekonomi, sering tidak menonjol berpikir tentang ekonomi. Tidak jarang sarjana-sarjana sosial non-ekonomi lebih cerdas berpikir ekonomi dan mampu mengusulkan rencana-rencana pembangunan yang rasional ketimbang sarjana ekonomi.

Kesimpulan kita adalah bahwa pengajaran ilmu ekonomi di Fakultas-fakultas Ekonomi kita kurang tajam (vigorous), kurang relevan, atau keliru. Lebih merisaukan lagi jika kemudian timbul kesan bahwa ilmu ekonomi mengajarkan bagaimana orang mencari uang, atau mengejar untung, dengan tidak mempertimbangkan akibat tindakan seseorang bagi orang lain. Ilmu ekonomi yang mengajarkan bahwa manusia adalah homo-economicus cenderung mengajarkan sikap egoisme, mementingkan diri sendiri, cuek dengan kepentingan orang lain, bahkan mengajarkan keserakahan. Karena ilmu ekonomi mengajarkan keserakahan maka tidak mengherankan bahwa dalam kaitan konflik kepentingan ekonomi antara perusahaan-perusahaan konglomerat dan ekonomi rakyat, para sarjana ekonomi cenderung atau terang-terangan memihak konglomerat. Dan lebih gawat lagi mereka yang memihak ekonomi rakyat atau melawan konglomerat, dianggap bukan ekonom. Misalnya dalam masalah kenaikan upah minimum propinsi (UMP) tidak diragukan bahwa jika tidak mau di sebut “bukan ekonom” anda harus berpihak pada majikan /pengusaha karena pemaksaan kenaikan UMP “pasti berakibat pada meluasnya penggangguran”.

Sekiranya sebagian dosen Fakultas Ekonomi tidak sependapat dengan pandangan atau keprihatinan kami, dan tetap bersikukuh bahwa sarjana-sarjana ekonomi didikan kita sudah memenuhi “standar internasional”, yaitu penguasaan teori-teori ekonomi secara memadai, maka keprihatinan kami bergeser pada pertanyaan mengapa kita tidak berusaha keras menghasilkan sarjana ekonomi Indonesia yang benar-benar mampu memecahkan masalah-masalah ekonomi kongkrit yang dihadapi bangsa Indonesia. Mengapa dalam upaya pemulihan ekonomi kita tim ekonomi pemerintah atau para ekonom di EKUIN atau BAPPENAS dikabarkan selalu menyatakan “tidak ada jalan lain” kecuali dengan cara berhutang lagi, atau merangsang investor-investor asing baru?

Dalam menghadapi globalisasi dan “keharusan” mengadakan privatisasi BUMN, juga makin mencolok dan makin tajam perbedaan pandangan sarjana-sarjana ekonomi Indonesia. Mayoritas sarjana-sarjana ekonomi Indonesia menganggap bahwa globalisasi tidak terelakkan dan akan “counter productive” jika kita mati-matian melawannya. Benarkah demikian? Mengapa kini banyak buku-buku “anti globalisasi” diterbitkan, dan sejumlah tokoh ekonomi (Pemenang Nobel 2001) Joseph Stiglitz “memberontak” terhadap cara-cara IMF dan Bank Dunia membantu negara-negara miskin.

Mungkin masih tetap banyak yang tidak sependapat dengan kami bahwa dosen-dosen ekonomi di Universitas telah “berdosa” mengajarkan ilmu ekonomi secara keliru atau bahkan mengajarkan “ilmu ekonomi yang keliru”. Jika demikian, mereka tetap merasa tak bersalah, kami ingin menghimbau sarjana ekonomi lain yang jumlahnya sedikit, yang setuju dengan pandangan kami, untuk bekerja keras mengajak rekan-rekan lainnya yang belum masuk barisan untuk memperkuat barisan. Marilah kita membuat gerakan “mengkaji ulang” relevansi teori-teori ekonomi yang sudah mapan dari Amerika ini. Ilmu ekonomi sebagai ilmu sosial harus kita “Indonesiakan” menjadi ilmu ekonomi yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia yang sedang membangun, khususnya dalam memberdayakan ekonomi rakyat. Dan caranya, seperti sudah disinggung di atas, ilmu ekonomi di Perguruan Tinggi harus diajarkan bersama sejarah ekonomi bangsa, ilmu sosiologi, antropologi, dan etika Pancasila.